Lebih Dari Sekadar Kata
Pengamat Kebijakan Publik, M Rawa El Amady. (Foto : Internet)

Pengamat : Film G30S/PKI sarat akan kepentingan dan penyimpangan

KataKata.id – Belakangan ini berbagai tempat di Indonesia kembali rutin menggelar pemutaran film G30S/PKI setiap 30 September. Hal itu sebagai cara menjaga jiwa nasionalisme dan mengingat sejarah pembunuhan para jenderal pada konflik bersejarah 1965 pada lalu.

Namun, kebiasaan tersebut terus dikritik berbagai kalangan. Mulai dengan cara melakukan penelitian yang membuktikan bahwa banyak fakta yang keliru pada film G30S/PKI , hingga memutar film-film yang bernuansa tandingan seperti film Jagal dan Senyap.

Pengamat Politik Riau yang juga Dosen Pascasarjana Sosiologi Fisip UNRI, Rawa El Amady berpendapat kebiasaan menonton G30S/PKI tiap tahun perlu dihentikan.

Sebab, dia berpendapat film tersebut sarat akan kepentingan dan penyimpangan. Baik dari segi substansi, maupun fakta sejarah di dalamnya.

“Film yang dibuat pada masa rezim orde baru yang otoriter sudah dipastikan sangat kuat kepentingannya. Meskipun pada kenyataannya kekerasan dan kekejaman PKI memang sudah ada sejak 1948 hingga 1965,” katanya kepada KataKata, Jum’at (1/10/2021).

“Menurut saya film itu perlu ditukar, sebab film G30SPKI itu dibuat di era rezim yang mengkudeta pemerintahan yang sah melalui kudeta komunis,” terangnya.

Rawa menjelaskan, dokumentasi yang dibuka di kedutaan Amerika Serikat menyingkap bahwa sangat besar keterlibatan mereka (AS) pada peristiwa G30S itu.

Apalagi, katanya, pada masa itu masih terjadi perang dingin antara blok barat yang dimotori AS dengan blok timur yang dimotori Uni Soviet.

“Jadi sudah pasti film itu (G30S/PKI) hanya menuangkan fakta yang terjadi, tetapi tidak mengungkapkan substansi. Jadi saya setuju perlu dibuat film yang lebih independen setelah rezim orba berakhir dan perang blok barat dan blok timur berakhir,”

Sementara, terkait stigma terhadap para aktor PKI dan keturunannya menurut Rawa ada sebuah kekeliruan. Sebab, para korban peristiwa G30S tidak pernah benar-benar diadili.

“Ada masalah dengan penyebutan masyarakat yang terlibat dengan komunis itu, karena banyak masyarakat yang menjadi korban tanpa pengadilan, jadi memastikan yang menjadi korban itu benar-benar komunis, adalah sebuah kedilemaan tersendiri,” katanya.

Rawa berharap, warga negara harus mendapat informasi yang tidak hanya satu sumber saja.

Menurutnya, komunisme secara ideologi memang harus ditolak. Namun, terhadap korban pada peristiwa G30 September harus dilihat tidak hanya dari informasi yang diciptakan rezim orde baru saja.

“Jadi perlu riset yang objektif untuk melihat hal tersebut,” tutup Rawa.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Jaga Kedaulatan, Serentak Ketua Demokrat Se-Indonesia Sambangi Pengadilan

rasid

Hasil Verifikasi Faktual Kesatu, 5 Bacalon DPD Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

rasid

Bawaslu Pekanbaru Akan Gelar Operasi Penurunan APK

rasid