Lebih Dari Sekadar Kata
Alissa Wahid, Direktur Jaringan GUSDURian. (Foto: istimewa)

Jaringan Gusdurian Tolak Penundaan Pemilu 2024

Katakata.id – Jaringan GUSDURian berkomitmen untuk mengawal Pemilu 2024 sebagai ajang bagi rakyat menggunakan hak politiknya dalam memilih calon pemimpinnya secara jujur dan adil, sebagaimana rekomendasi Temu Nasional (TUNAS) GUSDURian di Surabaya pada Oktober 2022 tahun lalu.

Sebagai bentuk komitmen mengawal Pemilu 2024, Jaringan GUSDURian menyatakan sikap salah satunya menolak penundaan Pemilu.

“Kita menolak penundaan pemilu karena hal itu melanggar konstitusi di pasal 22E (UUD 1945) dan melanggar hak konstitusional warga negara yang harusnya dipergunakan setiap 5 (lima) tahun,” kata Alissa Wahid, Direktur Jaringan GUSDURian dalam keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (11/3/2023).

Jaringan GUSDURian meminta KPU konsisten melaksanakan Pemilu sesuai regulasi dan aturan main yang ada.

“Meminta pemerintah dan KPU untuk tetap teguh melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan perundangan yang berlaku dan memastikan hak seluruh warga negara terpenuhi,” ungkap Alissa Wahid.

“Kita juga meminta kepada elite politik, tokoh publik, dan masyarakat secara umum untuk tidak mewacanakan penundaan pemilu,” sambungnya.

Jaringan GUSDURian berkomitmen melanjutkan salah satu warisan Gus Dur.

“Warisannya yaitu memperjuangkan amanat konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara,” tutup Alissa Wahid.

Sebelumnya pada 2 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan kontroversial. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang semestinya digelar pada tahun 2024, diubah menjadi tahun 2025. Putusan ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan Partai Prima sebab tak lolos verifikasi parpol.

Putusan ini menegaskan adanya kekhawatiran berbagai pihak terkait wacana yang berhembus dalam beberapa tahun belakang, yaitu adanya skenario perubahan konstitusi dengan memperbolehkan masa pemerintahan menjadi 3 (tiga) periode dan juga penundaan penyelenggaraan Pemilu. (Rls/RA)

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Baleg DPR Setujui Revisi UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman

rasid

Jarnas ABW Silaturahmi dengan DPW Nasdem Riau dan Forum RW

rasid

KPU Riau Terima 29 Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bacalon DPD

rasid