Lebih Dari Sekadar Kata
Adi Prayitno ( foto : internet )

Isu amendemen menggelinding, ini analisis pengamat politik

KataKata.id – Isu wacana amendemen UUD 1945 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode makin mengemuka dibahas dalam beberapa hari belakangan ini.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut amendemen tidak membuat orang kenyang.

“Saya selalu mengatakan bahwa amendemen itu tidak membuat orang kenyang saat ini. amendemen kalau dilakukan ditengah Covid itu tidak membuat orang yang kehilangan pekerjaan dapat pekerjaan,” kata Adi Prayitno melalui Youtube Karni Ilyas Club, jumat (3/9/2021) kemarin.

“Amendemen tidak membuat recovery ekonomi bisa melesat 15 hingga 16 persen seperti negara – negara lain karenanya urgensi amendemen dalam konteks ini sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai bahan penolakan,” terangnya.

Menurut Adi, makanya cara yang paling mungkin untuk menjaga situasi Covid. menjaga suasana demokrasi kita biar sehat, amendemen haram hukumnya dilakukan alasannya sederhana ini bukan untuk kepentingan rakyat tetapi hanya untuk kepentingan mereka.

“Kalau GBHN misalnyakan untuk kepentingan mereka. tidak langsung misalnya kecuali kalau amendemen itu mengusulkan bantuan sosial itu jangan 300 ribu dong tetapi jadi 1 juta. PKH itu jangan 600 ribu misalnya tetapi 2 juta mungkin orang setuju betul. gak perlu mendownload makanya tekan itu. diskursus elite yang tidak menyentuh ke tanah kalau amendemen soal GBHN apalagi misalnya isu jabatan presiden tiga periode atau ingin mengundurkan pemilu jadi 2027 ini kan untuk partai politik, anggota dewan dan DPD. tidak ada untungnya agak sensitiflah kepada rakyat,” jelasnya.

Kemudian Dia juga mengatakan bulan Juni lalu saat Covid sebenarnya saya melakukan rilis online secara terbuka soal tingkat pengetahuan publik terhadap isu amendemen. ada sekitar 46 persen tidak ngerti dengan isu amendemen. ketika ditanya Apakah Bapak ibu ini setuju dengan amendemen? ada sekitar 52 persen itu tidak setuju dengan amendemen undang – undang. tetapi ada juga yang setuju 24 persen setuju dengan amendemen.

“Kalau tiga periode seperti apa ? ada 52 persen itu tidak setuju jabatan Presiden tiga periode. ada sekitar 27,6 persen yang setuju tiga periode,” kata Adi.

Pada sisi lain Adi Prayitno juga khawatir isu – isu ini akan menjadi bola besar yang tidak bisa terkendali.

“Saya khawatir gerakan ekstra parlementer akan menjadi bola besar yang kemudian tidak bisa dikendalikan oleh siapa pun. ingatkan gerakan Civil Society itulah yang kemudian mengkonsolidasi kekuatan politik di mana – mana,” ungkapnya.

“Jangankan yang saat ini orde baru pun tumbang karena dahulu orde baru itu hampir 90 persen menguasai semua jejaring politik. partai dikendalikan, birokrasi dikendalikan dan ekonomi dikendalikan. infra dan suprastruktur semua dikendalikan. tumbang oleh kekuatan civil society,” sambung Adi.

“Makanya ditengah demokrasi yang berlimpah maka saya kira salah satu cara bagaimana kita menghargai keindahan Tuhan memberikan demokrasi bagi kita ya tolak amendemen,” tegasnya.

“Tolak 3 periode jabatan presiden dan DPR karena tidak ada gunanya. kita yang dirugikan hanya elite yang diuntungkan, demikian Adi Prayitno.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Shinzo Abe Mantan PM Jepang Ditembak, Begini Kondisi WNI di Prefektur Nara

rasid

Poltracking Indonesia: Tren Elektabilitas Tiga Capres Cenderung Naik

rasid

Poltracking Indonesia: Tren Elektabilitas Pasangan Capres Anies-Muhaimin Cenderung Stagnan

rasid