Lebih Dari Sekadar Kata
Gedung MPR, DPR dan DPD RI ( Foto : internet)

BEM SI menyatakan amandemen bukanlah hal yang urgen dilakukan

KataKata.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengatakan wacana masa jabatan Presiden tiga periode melalui amandemen UUD 1945 bukanlah hal yang urgen dilakukan pada saat ini. lebih baik pemerintah dalam hal ini fokus kepada penanganan pandemi Covid-19.

“Sebetulnya menjadi sorotan. kita juga ingin menyampaikan ke Presiden bahwa pemerintah seharusnya DPR dan MPR yang terlibat dalam proses amandemen harusnya saat ini lebih fokus terhadap penanganan pandemilah. itu yang kita harapkan,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar saat dihubungi KataKata.id, Jumat (3/9/2021) sore.

“Seharusnya fokus disitu. bagaimana dampak pandemi terhadap kesejahteraan rakyat itu sangat menurun. banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” terangnya.

Nofrian menjelaskan pemerintah fokusnya disitu dulu. banyak sebetulnya yang menjadi pekerjaan rumah urgen di era pemerintahan Jokowi ini yang harus diselesaikan seperti soal penegakan hukum, janjinya ingin memperkuat KPK sampai hari ini juga kita lihat malah sebaliknya yang terjadi.

“Nah itu yang seharusnya menjadi catatan fokus pada pemerintahan Jokowi – Maaruf ini,” jelasnya.

Kemudian dia mengatakan kita lihat tidak ada hal – hal yang urgen soal wacana perubahan amandemen itu.

“Untuk kajian kita masih proses diskusi – diskusi. komunikasi dengan teman – teman yang lain dan Bem yang lain coba mendiskusikan ini,” ujar Nofrian yang juga merupakan Presiden Mahasiswa Bem Universitas Riau ini.

Lanjut Nofrian, kita akan siapkan kajian – kajian mengenai amandemen ini. kita akan kawal isu ini. sebagai kontrol sosial mahasiswa pasti akan mengawal jalannya pemerintahan ini.

Menurutnya, wacana amandemen itu seperti melunturkan semangat reformasi. adanya wacana amandemen ini semangat reformasi yang diperjuangkan pada 1998 itu hilang.

“Pemerintah mengkhianati semangat reformasi itu,” tutup Nofrian.

Sementara, pihak Istana Presiden tegas mengatakan Jokowi menolak wacana penambahan periode atau masa jabatan presiden lewat amandemen. hal itu disampaikan melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

“Presiden sudah tegas menyatakan tegak lurus pada UUD 1945 dan amanah reformasi 1998. sudah dua kali di depan publik menyatakan menolak wacana presiden tiga periode,” kata Fadjroel lewat pesan singkat dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (3/9).

Reporter : Rasid Ahmad

 

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Bawaslu Bengkalis Tandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Fisip Unri

rasid

Delapan Parpol Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

rasid

Urgensi Implementasi I-Voting Bagi Pelaut Pada Pemilu 2024, Begini Pandangan Pengamat Maritim

rasid