Lebih Dari Sekadar Kata
Gedung MPR, DPR dan DPD RI ( Foto : internet)

Bamsoet : 2 pasal dalam UUD 1945 kemungkinan diubah untuk mengatur PPHN

KataKata.id – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) Bambang Soesatyo mengungkapkan kemungkinan pasal yang akan diubah dalam amendemen UUD 1945. hal ini untuk mengatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu berkata, amendemen terbatas UUD 1945 perlu dilakukan untuk mengakomodasi PPHN. Sekurang-kurangnya, ia mengatakan amendemen bisa berkaitan dengan dua pasal dalam UUD 1945.

“Antara lain penambahan satu ayat pada pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN,” kata Bamsoet dalam keterangannya dikutip dari CNN, Jumat (20/8/2021).

Ia menilai bentuk hukum yang ideal untuk PPHN ialah melalui Ketetapan (Tap) MPR. Kedudukannya setingkat di bawah UUD 1945 dan setingkat lebih tinggi daripada undang-undang.

“Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN, mempunyai konsekuensi perlunya perubahan dalam konstitusi atau amandemen terbatas UUD 1945,” kata Bamsoet.

Ia menyatakan bentuk hukum PPHN tidak bisa berupa UU. Menurutnya, bentuk hukum UU akan membuka pintu PPHN digugat atau diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Bamsoet mengatakan PPHN juga tidak akan berbentuk konstitusi. Menurutnya, PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif.

“Materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo telah mengapresiasi rencana MPR yang hendak mengkaji substansi PPHN dalam rencana amendemen UUD 1945 sebagai langkah pembangunan Indonesia secara berkesinambungan.

“Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan,” kata Jokowi saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8).

Sementara itu Analis Politik Saiful Mujani mengatakan amandemen itu tidak tabu tapi jangan sampai tujuan amandemen membuat sistem polik kita mundur.

“Tidak tabu. tapi tujuan amandemen bukan untuk membuat demokrasi dan sistem politik kita mundur,” katanya lewat akun twitter miliknya, @saiful_mujani, Rabu (18/8/2021).

Kemudian dia menjelaskan, ada 3 aspirasi amandemen. Pertama, memberi wewenang pada MPR untuk membuat dan menetapkan GBHN yang atas dasar itu presiden bekerja. ini aspirasi orde lama, dan nggak sesuai dengan prinsip demokrasi presidensial. Kedua,  aspirasi agar presiden dipilih mpr. ini aspirasi lama ketua MPR sekarang. pikirkan secara jernih efek dari kekuasaan MPR memilih presiden itu. Presiden harus bertanggung jawab pada MPR dan MPR bisa mengevaluasi kapan saja presiden dan bias menjatuhkannya.

“Bila presiden mudah dijatuhkan pemerintahan bisa tak stabil. keinginan menjatuhkan presiden sangat mungkin karena kekuatan koalisi di MPR tidak bersandar pada satu partai dan DPD dengan suara mayoritas mutlak. koalisi bisa berubah cepat tergantung kepentingan,” jelasnya.

“Sistem yang memberikan wewenang pada MPR untuk memilih presiden disukai oleh petualang elite politik demi kekuasaan itu sendiri. ini harus dikontrol. yang bisa kontrol adalah rakyat yang milih presiden secara langsung,” sambungnya.

Sedangkan aspirasi ketiga menurutnya, adalah dari DPD yang menghendaki agar DPD punya wewenang lebih nyata seperti DPR. aspirasi ini secara normatif correct sebab DPD punya mandat dari rakyat seperti DPR dan Presiden tapi tak punya wewenang berarti.

“Perkuat DPD,” tutupnya.

 

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Mendaftar Caleg Lewat Nasdem, Setyo Irawan Ingin Berperan Membangun Kampar

rasid

Pelaksanaan Musda V DPD Partai Demokrat Riau Konstitusional

rasid

Sosok Kades terpilih dimata Tokoh Pemuda desa Kelawat Inhu

rasid