Lebih Dari Sekadar Kata
Ketua Tim Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Foto : mediacenterriau)

Tim Komisi II DPR RI petakan masalah tanah di Riau

KataKata.id – Ketua Tim Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI untuk tahun 2021 fokus mengatasi permasalahan pertanahan di Indonesia dengan membuat tiga Panitia Kerja (Panja).

Adapun Panja tersebut yaitu, Panja pemberantasan mafia pertanahan, Panja tentang tata ruang, dan Panja tentang evaluasi dan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan (HPL).

“Nah hari ini yang datang ke Riau Kota Pekanbaru adalah Panja tentang evaluasi pengukuran ulang HGU, HGB, dan HPL. Kami sebelumnya sudah datang ke Balikpapan Kalimantan Timur, kami sudah memetakan berbagai persoalan terkait hak tanah yang dimiliki, apakah itu perusahaan ataupun rakyat yang menjadi masalah,” katanya usai rapat bersama Pemprov Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (13/9/2021).

Ahmad Doli Kurnia Tandjung sekaligus Ketua Panja evaluasi dan pengukuran ulang HGU, HGB, dan HPL menjelaskan, pihaknya sudah menginventarisir beberapa modus persoalan yang berkaitan dengan HGU, HGB dan HPL ini.

Adapun beberapa modus yang ditemukan adalah adanya modus dimana negara atau pemerintah memberikan HGU, HGB sebesar sekian hektare, akan tetapi ternyata itu tidak dimanfaatkan secara baik sehingga lahan bisa dikategorikan dengan sengaja di terlantarkan sehingga itu menjadi tanah tidak bermanfaat dan tidak ada manfaatnya bagi pendapatan negara.

“Bahkan ada pihak yang kemudian menagunkan luas tanah itu, ditebang, kemudian mendapatkan kredit, kemudian tidak diurus (tidak bermanfaat),” katanya.

Dia melanjutkan, modus kedua yang ditemukan Komisi II DPR RI adalah diberikan hak misalnya 10 ribu hektare, tetapi dalam perjalanannya yang digarap ada lebih dari itu bahkan ratusan ribu hektare, yang kemudian akan berimpitan dengan hak rakyat atau dengan perusahaan lain yang kemudian bisa menjadi konflik.

“Pada akhirnya juga sisa diluar yang digarap itu belum tentu juga masuk kepada pendapatan negara baik itu untuk pusat maupun untuk di daerah,” sebutnya.

Pihaknya menambahkan, modus berikutnya adalah tanah tutupan atau tanah keterlanjuran. ada tanah yang diberikan hak tetapi beririsan dengan kawasan hutan.

“Nah, ini memang mulai ditertibkan pemerintah, UU Ciptakerja sekarang sudah mulai menciptakan kebijakan untuk diputihkan tetapi ternyata kami dapat informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) selisihnya juga masih banyak,” ujarnya.

Masalah Pertanahan di Riau

Ahmad Doli Kurnia Tandjung menerangkan, mengapa Panja ini datang ke Riau, karena Riau ini termasuk salah satu daerah yang banyak terjadi modus yang seperti itu dan ini harus diselesaikan.

“Tadi kami mendapatkan informasi banyak masalah pertanahan di Riau,” sebutnya.

“Oleh karena itu nanti kita cari solusinya. Kami datang pak Gubernur dan bapak-bapak di sini memberikan informasi detail dan yang nanti akan kami tindak lanjuti,” ungkapnya.

Terkait penyelesaian permasalahan pertanahan ini, pihaknya mengaku membutuhkan dukungan semua pihak dan Komisi II DPR RI meminta Kepala Kanwil BPN Riau untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi untuk mengukur ulang dan memetakan semua hak-hak tanah di Riau.

“Mudah-mudahan itu bisa menjadi awal penyelesaian masalah pertanahan yang sekarang satu persatu mulai kita selesaikan,” tutupnya.

Perbaikan tata kelola SDA di Riau

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, Riau menyambut baik kunjungan dari Komisi II DPR RI dengan harapan kunjungan tersebut dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan tata kelola kehutanan, perkebunan dan sumber daya alam di Provinsi Riau.

Menurut data BPS tahun 2020, dikatakan Syamsuar, Riau ini memiliki luas wilayah 8,98 juta hektare, dengan jumlah penduduk 6,39 juta jiwa terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa tambang minyak bumi, perkebunan, kehutanan, komoditas pertanian, serta perikanan dan kelautan.

“Semuanya harus dioptimalkan untuk mewujudkan Riau yang makmur,” katanya.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit di Riau merupakan sektor unggulan, karena luas dan nilai ekspornya yang besar,” ungkap Syamsuar.

Produksi CPO Riau tahun 2019 sebesar 7,73 Juta Ton sedangkan pada tahun 2020 kemungkinan dikarenakan pengaruh pandemi ekspor CPO dan turunannya menurun menjadi 4,66 juta ton dengan nilai sekitar 2,29 Miliar USD atau setara dengan 31,94 triliun rupiah.

Syamsuar berharap Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini, permasalahan HGU, HGB dan HPL di Riau dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Riau.

“Terima kasih atas kunjungan ke Riau, dengan perbaikan data dan pengurusan HGU semoga mengantar rakyat Riau hidup sejahtera,” tutupnya.

Sumber : Mediacenterriau

Editor : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Gubri kukuhkan 37 Paskibraka 2021, berikut daftar namanya

rasid

Gubri tegaskan semua daerah di Riau harus pengetatan PPKM, tak hanya Pekanbaru

admin

Timsel KI Riau umumkan hasil uji potensi, ada 5 nama komisioner saat ini

rasid