Lebih Dari Sekadar Kata
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng. ( Foto : screenshoot Youtube Ombudsman RI )

Tanggapan Ombudsman terkait keberatan KPK

KataKata.id – Ombudsman RI memberikan tanggapan terkait surat keberatan KPK atas tindakan korektif mengenai prosedur tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK dan BKN, Selasa (31/8/2021).

“Tentu ini adalah hak prosedural dari KPK dan BKN sebagai pihak terlapor yang memang ruangnya itu disiapkan Ombudsman. Ombudsman menyiapkan ini dalam kerangka mendapatkan tanggapan dari para pihak tetapi penting untuk segera saya tegaskan bahwa mekanisme keberatan ini tidak boleh dimaknai seperti halnya di pengadilan sebagai mekanisme banding,” kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng melalui Youtube Ombudsman sesi Ombudsman Bicara, Selasa (31/8/2021).

“Jadi, KPK dan BKN boleh menggunakan hak prosedural mereka tetapi Ombudsman punya otoritas yang sangat penuh untuk kemudian menyikapi dan menanggapi surat keberatan yang ada dan hari ini kita sudah membaca berbagai poin yang disampaikan KPK maupun BKN,” katanya.

“Terkait dengan lanjutannya tentu setelah masuknya keberatan dari KPK maupun BKN. ombudsman sedang menyiapkan tahapan akhir seperti halnya mekanisme di organisasi ini. kalau tindakan korektif yang kita sampaikan di laporan akhir itu tidak ditanggapi maka Ombudsman akan masuk ke proses penyusunan rekomendasi. rekomendasi ini adalah putusan. kalau di lembaga lain ini putusan. tahapan lain sekarang kita sedang menyusun rekomendasi dan hasilnya nanti kita akan keluarkan dalam waktu dekat,” terangnya.

Menurut Robert, sebagai suatu putusan ya ini rekomendasi Ombudsman ini harus dipandang sebagai produk hukum yang pertama karena memang dikeluarkan atau diterbitkan oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undangan. Ombudsman ini kan dibentuk melalui undang – undang sangat kuat. undang undang 37. kemudian yang kedua, karena isi dari rekomendasi itu adalah soal pernyataan kesalahan dan soal sanksi tentu kalau sudah bicara dua norma itu berarti sesuatu yang sifatnya mengikat dan sesuatu yang sifatnya wajib.

“Dalam konteks hukum segala hal yang sifatnya mengikat segala hal yang sifatnya wajib itu dipandang sebagai produk hukum. itu tentu harapan terbaik Ombudsman adalah masalahnya berhenti atau selesai di KPK dan BKN tentu itu harapan terbaiknya. tapi kalau ternyata kedua instansi atau lembaga ini tidak memiliki iktikad baik untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang kita sampaikan maka karena ini adalah isu kepegawaian kita tahu bahwa Presiden itu adalah pemegang kekuasan tertinggi pembinaan kepegawaian atau pembinaan ASN sebagai PPK maka jika PPK yang ada di BKN PPK yang ada di KPK maupun kementerian lembaga dan Pemda itu tidak menjalankan apa yang menjadi rekomendasi Ombudsman maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan kepegawaian itu bisa mengambil alih bisa take over kewenangan yang ada di PPK KPK karena pada prinsipnya yang ada di PPK KPK itulah hasil delegasi kewenangan Presiden,” paparnya.

“Kalau KPK tidak menindaklanjuti, Presiden sebagai sumber dari kewenangan itu bisa mengambil alih. ini sebenarnya dorongan kita,” ungkapnya.

“Pada akhirnya kemudian Presiden sesuai dengan laporan akhir Ombudsman sudah menyampaikan saran perbaikan Presiden diharapkan dan kita sangat berharap untuk memperhatikan saran ini dan mudah – mudahan menjadikan saran perbaikan dari Ombudsman sebagai dasar bagi Presiden untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan lebih lanjut,” demikian Robert.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Edy Natar: Tekankan Pentingnya Koordinasi Lintas Sektoral dan Pemangku Kepentingan

rasid

Pesan penting Ketua KI pusat pada peringatan hari hak untuk tahu

rasid

CASN yang lolos administrasi wajib isi formulir Deklarasi Sehat

rasid