Lebih Dari Sekadar Kata
Pelantikan Sekretaris Daerah Riau, SF Hariyanto Oleh Gubernur Riau di Gedung Daerah Balai Serindit ( Foto : tangkapan layar Youtube Diskominfotik Riau)

SF Harianto Dilantik, Riau akhirnya punya Sekda definitif lagi

KataKata.id – Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau cukup lama dipegang oleh seorang Penjabat. Masrul Kasmy dilantik sebagai Pj Sekdaprov Riau pada 12 Maret 2021 lalu, menggantikan sementara posisi ditinggalkan Yan Prana Jaya yang tersandung kasus hukum. Sebelumnya, 23 Desember 2020, Masrul ditunjuk Gubernur Riau Syamsuar sebagai Plh Sekdaprov.

Hampir delapan bulan sejak Sekdaprov dijabat Plh itu, akhirnya Riau kembali memiliki Sekda definitif. Adalah SF Harianto yang menduduki posisi tersebut, setelah resmi dilantik Gubri Syamsuar pagi tadi, Rabu 18 Agustus 2021, di Balai Serindit Gedung Daerah Riau.

SF Harianto terakhir bertugas di Kementerian Pekerjaan Umum. Namun dia sebelumnya pernah menjabat Kepala Dinas PU Provinsi Riau.

“Beliau tidak asing lagi bagi orang Riau, pernah juga bertugas di Riau. Beliau sebelumnya bertugas di kementerian PU, sekarang kembali lagi ke Riau. Tentunya sudah banyak memiliki pengalaman mengenai Riau karena beliau sebagai Inspektur Kementerian PU,” kata Syamsuar usai pelantikan.

Dengan pengalamannya, Syamsuar berharap SF Harianto bisa membantu tugas gubernur dan wakil gubernur dalam rangka membangun Riau ini ke depan, dan sekaligus bisa menjadi komunikator di tingkat kementerian karena pernah bertugas di Kementerian PU.

Tugas Menanti

SF Harianto harus langsung tancap gas. Banyak pekerjaan Sekda yang menantinya.

“Tugas khusus yang telah menanti adalah, pertama, mengenai APBD Perubahan 2021, kemudian RAPBD 2022, termasuk juga tadi berkenaan dengan perubahan RPJMD. Beberapa Perda sekarang sedang dalam tahap pembahasan di dewan (DPRD Riau),” ungkap Syamsuar.

Syamsuar bisa secepatnya pengesahan oleh DPRD. “Jadi tugas Sekda ini membantu tugas gubernur dan wakil gubernur agar nanti hal-hal yang menyangkut administrasi ini juga dapat ditindaklanjuti sehingga nanti kita harapkan bisa melakukan komunikasi yang baik dengan DPRD,” ujarnya.

“Target realiasi tentunya kami ingin lebih baik lagi. Tapi untuk dimaklumi dengan suasana Covid ini kita melakukan recofusing beberapa kali. Harapan kami sebagai pemimpin tentu ini lebih baik,” pungkasnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dihadiri langsung oleh unsur Forkompimda Riau, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hadir menjadi saksi saat pelantikan yaitu dari Staf Ahli Mendagri dan Irjen Kementerian PU.

Kabar duka

Pelantikan SF Harianto sebagai Sekdaprov Riau, mendapat tanggapan kurang baik dari
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Organisasi Non-Pemerintah ini menilai dilantiknya SF Harianto sebagai berita duka.

“Kabar duka. Fitra Riau menyayangkan sikap politik Syamsuar,” kata Manager Advokasi Fitra Riau, Taufik, Rabu (18/8/2021).

Berdasarkan catatan Fitra, ujar Taufik, SF Harianto banyak meninggalkan rekam jejak buruk dari sisi ketaatan hukum dan integritas. Hal tersebut berdasarkan hasil tracking Fitra tempo lalu yang sudah dirilis di media.

“Seharusnya gubernur mendengar masukan publik dan pansel (panitia seleksi) serta membuka ruang publik, tapi tidak untuk pemilihan Sekda hari ini. Fitra menduga pemilihan Sekda hanya formalitas pansel saja, dan Fitra menduga nama SF Harianto sudah dipersiapkan oleh gubenur,” urai Taufik.

Hal itu, sambung dia, terbukti dari tiga nama yang diserahkan ke Kemendagri, juga tidak ada satupun rekam jejak yang baik dari sisi ketaatan hukum dan integritas, bahkan tidak ada yang memilki prestasi yang menonjol.

“Walupun Pansel sudah menyelesaikan tugasnya, dan gubenur telah memilihnya, tetap penilaian publik bahwa Syamsuar memiliki kepentingan pibadi daripada kepentingan publik. Dan Syamsuar menunjukkan sikap tidak antikorupsi,” sebutnya.

Taufik bahkan meminta Kejaksaan membuka kasus-kasus SF Harianto, dan meminta Kejaksaan mengembangkan kasus-kasus yang pernah melibatkannya sebagai saksi utama. “Seperti pengadaan pipa Inhil, dana rutin di Bapenda,” katanya

Dia juga mendorong keberanian Kejaksaan saat ini. Dan kalau Jaksa berani dan tulus maka kasus-kasus terdahulu pasti dikembangkan kembali. Seperti yang melibatkan Muhammad mantan wakil bupati Bengkalis, dan mantan Bendahara Bapenda Riau.

“Dan mungkin tidak memakan waktu lama. Saya tidak bisa memprediksi, jika Jaksa punya keberanian dan ketulusan, bisa saja penanganan perkara yang terdahulu memakan waktu yang cepat. Sekarang tergantung penegak hukum, bisa enam bulan atau bahkan bisa lebih setahun,” ungkapnya.

“Dilihat saja apakah Jaksa berani ungkap dan gali semua perkara-perkara tersebut,” tutup Taufik.**

Reporter: Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Indonesia Juara Thomas Cup 2020 usai Kalahkan China di Final

rasid

Pemprov Riau Gelontorkan Rp 9,7 M Untuk Bangun Lapangan Tenis, Pengamat: Itu Bukanlah Prioritas Saat Ini

rasid

KontraS, ICW dan Perludem Laporkan Mendagri ke Ombudsman

rasid