Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi DPD RI [Foto: setkab.go.id]

Presiden Jokowi Minta DPD RI Terus Tingkatkan eksistensi

KataKata.id – Peringatan HUT ke-17 DPD RI yang mengambil tema “DPD RI Bangkit dan Maju Bersama Daerah”. Lembaga yang lahir pada 1 Oktober 2004 itu, ingin terus memberikan sumbangsih besar bagi daerah dan Indonesia.

Hadir secara virtual, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat HUT ke-17 untuk DPD RI. Dalam usia relatif muda DPD RI punya kontribusi yang penting dan strategis bagi bangsa dan negara.

“Sebagai aspirasi daerah yang majemuk, dan penyalur suara masyarakat yang berada di berbagai pelosok negeri, dan sekaligus sebagai simbol utama persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh,” kata Jokowi dikutip dari mediacenterriau.

Presiden Jokowi mengatakan, bahwa membangun Indonesia tidak bisa hanya dengan membangun Jawa, membangun Indonesia adalah membangun seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk kawasan perbatasan, tempat terisolir dan pulau-pulau terdepan.

“Dalam membangun Indonesia tidak boleh ada yang tertinggal tanpa terkecuali masyarakat. Karena masyarakat juga memiliki kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan dari negara, mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak,” katanya.

Untuk itu Presiden Jokowi mengajak DPD RI dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk terus meningkatkan eksistensinya. Ia katakan, bahwa saat ini harapan dan ekspektasi masyarakat membutuhkan respon yang cepat. Apalagi di tengah menghadapi masa pandemi yang membutuhkan kecepatan, sehingga mengajarkan perlunya cara-cara baru dalam menangani situasi yang berubah sangat cepat.

“Dalam merespons itu DPD RI dapat mengembangkan cara kerja yang inovatif, serta ikut mendorong Pemerintah Daerah untuk bertransformasi bekerja dengan cara-cara baru, dalam melakukan terobosan, sehingga mampu memberikan pelayanan untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, ” jelas Presiden Jokowi.

“Wacana Amandemen Konstitusi harus menjadi sebuah roadmap untuk memberi ruang bagi Negara dan Pemerintah agar mampu memperkuat kedaulatan bangsa, dengan tujuan utama mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dikutip dari laman resmi Instagram dpdri, saat menyampaikan pidato peringatan HUT-17 DPD RI, di gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Menurut LaNyalla, hingga saat ini sila pamungkas dari Pancasila itu masih belum mampu diwujudkan. Karena masih banyak daerah yang berjibaku dengan kemiskinan, indek fiskalnya jauh dari kata mandiri dan masih banyak lagi permasalahan yang jika diurai satu per satu muaranya pada persoalan Keadilan Sosial.

“Persoalan Keadilan Sosial tentu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan karitatif. Tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang fundamental dan yang menyentuh akar persoalan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pembenahan di hulu bukan di hilir,” katanya.

Ditambahkannya, persoalan di hulu adalah arah perjalanan kapal besar Indonesia yang telah digariskan melalui Konstitusi. Dimana Konstitusi itu telah mengalami 4 kali perubahan, sejak tahun 1999 hingga 2002 silam. Namun perubahan itu justru melahirkan banyak Undang-Undang yang menegaskan kedaulatan dan kemandirian bangsa.

“Bahkan Pancasila yang merupakan ideologi final bangsa hari ini seolah tidak nyambung lagi dengan Pasal-Pasal di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Pancasila seolah seperti badan tanpa jiwa. Berjalan dalam ruang sunyi, sepi dan gelap,” katanya.

Sementara, Asisten I Setdaprov Riau, Jenri Ginting mengatakan, pada Peringatan HUT ke-17 DPD RI yang mengambil tema ‘DPD RI Bangkit dan Maju Bersama Daerah’ diharapkan mampu mengajak semua stakeholder untuk menyatukan langkah dengan semangat yang sama.

“Pada Peringatan HUT ke-17 DPD RI semoga para anggota DPD RI dapat berbuat lebih maksimal untuk daerah masing-masing, sebagai wakil daerah,” tutupnya.

Editor : Rasid Ahmad
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Sejak Dikuasai Taliban, 100 Mantan Tentara di 4 Provinsi Dihilangkan Paksa

rasid

Cegah Maladministrasi ASN, KASN dan Ombudsman Teken Nota Kesepahaman

rasid

Pemprov klaim pembebasan lahan Tol seksi Pekanbaru-Bangkinang sudah 75 persen

rasid