Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi PPKM ( Foto : design Rasid Ahmad)

PPKM Level 4 menciptakan Kesenjangan Sosial baru, ini kata Pengamat Kebijakan Publik

KataKata.idBerdasarkan informasi, PPKM Level 4 di Pekanbaru akan berakhir pada 2 Agustus 2021. pada masa PPKM tersebut ternyata ditemukan banyak masalah dan memberatkan kehidupan sosial Masyarakat. orientasi PPKM hanya berorientasi pada kepentingan sepihak pemerintah saja.

“Kebijakan PPKM itu harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan pemerintah sepihak. Kalau sekarang ini cenderungnya hanya kepentingan pemerintah sepihak. mereka berbuat itu belum memperhatikan aspek – aspek masyarakat. termasuk aspek menghentikan Covid-19 itu,” Kata Pengamat Kebijakan Publik, M Rawa El Amady saat dimintai konfirmasi, Ahad (1/8/2021).

“Sekarang kan ada PPKM. semua disekat. bahkan di gang rumah saya pun disekat. tetapi itu tidak diikuti dan didahului dengan testing dan tracing. saya berani bilang itu karena serumah kan kena. Itu tidak ada testing di area sini oleh Puskesmas. Puskesmas di sini cuma nanya kondisi masyarakat melalui telepon saja tetapi tidak ada kegiatan atau aktivitas yang dia lakukan untuk menghentikan perkembangan penularan Covid itu ,” ungkapnya.

Rawa menjelaskan, seharusnya sebelum PPKM didahului dengan testing. daerah merah itu seluruhnya di testing agar tahu orang yang kena. bagi yang kena langsung dipisahkan atau diisolasi secara terpisah agar orang tidak terkena bisa beraktivitas dengan normal. termasuk juga treatment. treatment itu kan tidak hanya untuk orang berobat .

“Sekarang ini kan treatment hanya bagi orang yang terdampak saja. treatment bagi orang tidak kena dampak apa? Apa yang perlu dilakukan kepada orang – orang yang belum terkena. itu kan tidak ada treatmentnya. apa yang dilakukan pemerintah ? kita tidak tahu . apa?

Menurutnya, PPKM ini kan hanya alat politik kalau saya melihatnya karena tidak diikuti oleh upaya pencegahan atas perkembangan kasus covid itu. disekat di mana pun tidak efektif memutus mata rantai penularan Covid-19. contohnya, saya kan tidak keluar – keluar tetapi koq bisa kena.

“Upaya testing dan tracing itu tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. jika itu tidak dilakukan tidak akan berkurang trend kasusnya, “ ujar Rawa.

Rawa menekankan, perlunya testing dan tracing dan sekarang itu tidak dilakukan. padahal Itu yang penting dilakukan pemerintah.

“Kemudian kan ada namanya dampak non penyakit, misalnya dampak ekonomi itu tidak terdeteksi dan tidak menjadi perhatian oleh pemerintah. orang yang tidak punya KTP itu siapa yang bertanggung jawab. dia kan warga negara indonesia juga walaupun tidak punya KTP. bahkan orang yang punya KTP pun, ada kasus tahun 2020 itu dia tidak bisa mengambil subsidi karena suaminya tidak ada ditempat. Nah terus apa masalahnya. ini sudahlah Bansos tidak tepat sasaran harus pula suaminya ambil subsidi itu. padahal suaminya di desa bekerjanya akhirnya tidak dapat apa – apa, “urainya.

“Menjadi masalah ketika PPKM ini dilanjutkan terus kemudian solusi tidak ada. itu akan terjadi konflik antara orang tidak punya dan punya sehingga tercipta kesenjangan sosial, “ ungkapnya.

“Orang tidak punya tidak bisa makan, orang kaya tenang – tenang saja kan. Jangan dianggap tenang – tenang saja. itu akan besar resikonya ke depan. risiko tentang hubungan sosial yang terjadi di masyarakat itu perlu diperhatikan pemerintah,” tutupnya.

 

Penulis : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Dana Kemiskinan Rp500 Triliun Habis Untuk Rapat dan Studi Banding, Menpan RB Klarifikasi

rasid

Penghulu Kampung Dayun Terpilih Sebagai Local Heroes di Northern Sumatra Forum

rasid

Gubernur Syamsuar Dukung Wacana Pemekaran Kabupaten Kota di Riau

rasid