Lebih Dari Sekadar Kata
Hari hak untuk tahu sedunia [Foto : tangkapan layar Youtube Algofiki]

Pesan penting Ketua KI pusat pada peringatan hari hak untuk tahu

KataKata.id – setiap 28 september masyarakat dunia memperingati hari hak untuk tahu sedunia atau dengan nama lain The International Right To Know Day.

“Indonesia merupakan negara ke-5 di Asia yang memberlakukan Undang-undang (UU) secara spesifik, mengenai pemenuhan hak atas informasi. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” kata Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dikutip dari Liputan6, Selasa (28/9/2021).

Menurutnya, UU KIP merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi dan akuntabilitas dari badan publik dan juga pemenuhan hak asasi warga negara Indonesia untuk mengetahui informasi publik right to know yang dijamin dalam konstitusi pasal 28 F undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Komitmen keterbukaan informasi harus terus dikuatkan terutama pada hari ini di mana tepat pada tanggal 28 September 2002 untuk pertama kali Right to Know day atau hari hak untuk tahu secara internasional diperingati di kota Sofia, Bulgaria,” terang Gede.

Sejarah hari hak untuk tahu

Hari hak untuk tahu sedunia pertama kali dideklarasikan di Sofia, Bulgaria, pada 28 september 2002. sedangkan di Indonesia, Hari Hak untuk Tahu sedunia mulai diperingati sejak 2011.

“Gagasan dari adanya peringatan Hari Hak untuk Tahu ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan dalam mengakses informasi publik,” cuit akun resmi Mahmakah Konstitusi @officialMKRI, Selasa (28/9/2021).

Pada pasal 28F UUD 1945 menjelaskan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, pengamalan pasal 28F UUD 1945 ini diatur lebih lanjut pada UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Editor : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Tekan Inflasi, Gubri Perintahkan OPD Terkait Segera Gelar Pasar Murah

rasid

Kepala Ombudsman Riau yang Baru Minta OPD Jangan Lagi Tempatkan SDM yang Tidak Kompeten

rasid

Perintahkan Asisten II Cek Kinerja BUMD, Syamsuar: Kalau Mereka Tak Kerja Ngapain Dipertahankan

rasid