Lebih Dari Sekadar Kata
Rapat anggota DPR RI di (Foto: Detik.com)

Penjelasan DPR dan KPU soal isu penundaan Pemilu

KataKata.id – Penyelenggaraan Pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024. belakangan sempat muncul isu penundaan pemilu dikarenakan belum adanya ketetapan anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan pemilu tersebut. padahal KPU sudah mengusulkan anggaran pemilu itu kepada komisi II DPR sebagai mitra kerja.

“KPU mengajukan anggaran Pemilu 2024 itu sebesar 86 T dan Pilkada 2024 sebesar 26 T. hingga saat ini, proses pembahasan (bersama KPU, Pemerintah dan DPR) tentang tahapan, program dan jadwal masih terus berlangsung,” Kata Komisioner KPU RI, Pramono melalui diskusi virtual lewat zoom, Sabtu (11/9/2021)

“Konsultasi dengan DPR itu tidak mereduksi kemandirian KPU. kalau kita lihat spare waktunya masih memadai. jadi, kita mempersiapkan secara simultan,” terang Pramono.

“Tahapan dimulai 25 bulan sebelum hari H tinggal dibuat peraturan KPU. hari H pemilu 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024,” ungkapnya.

Mengenai isu penundaan pemilu, Pramono mengatakan KPU bekerja berdasarkan regulasi yang ada

“KPU bekerja berdasarkan konstitusi dan regulasi yang ada (existing). KPU tidak memiliki agenda untuk menunda Pemilu 2024, serta tidak menjadi bagian dari pihak yang memainkan isu penundaan Pemilu,” katanya.

Sempat muncul isu bahwa KPU akan menunda pemilu, menurutnya, ada pihak – pihak lain yang memanfaatkan kesalahan media untuk menunggangi isu itu untuk kepentingan mereka sendiri.

“Itu sama sekali bukan agenda KPU dan sudah juga dikoreksi,” tegasnya.

Lebih jauh Pramono menjelaskan, kita fokus menyiapkan berbagai hal terkait dengan Pemilu dan Pilkada 2024 seperti menyiapkan regulasi, terobosan atau penyederhanaan, IT, Sosialisasi dan hal – hal teknis lainnya.

“Dalam menyiapkan berbagai hal tersebut, KPU tentu menerima masukan dari berbagai pihak. misalnya mengundang masyarakat sipil, LSM, Kampus, Parpol, Kementerian terkait,” jelasnya.

“Jadi, kita terus bekerja mempersiapkan tahapan – tahapan pemilu 2024 secara simultan bukan hanya terkait dengan program dan jadwal tetapi juga terkait dengan tahapan dan teknis pelaksanaan pemilu itu,” tutupnya.

“Kita menyadari betul bahwa pelaksanaan pemilu kita 2024 itu semua menggunakan regulasi yang existing saat ini yaitu undang undang nomor 10 tahun 2016, kemudian UU Nomor 7 tahun 2017 yang mengamanahkan bahwa ketiga jenis pemilu baik itu legislatif, Presiden kemudian Pilkada itu dilaksanakan tahun 2024,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli karnia Tandjung.

“Tentu ini menjadi akan menjadi sejarah baru lagi bahwa untuk pertama kali indonesia akan menyelenggarakan ketiga jenis pemilu serentak dalam satu tahun,” terangnya.

“Kemudian kita membayangkan pemilu dalam satu tahun ketiga jenis pemilu itu maka kita memprediksi akan terjadi kompleksitas yang lebih tinggi atau kerumitan – kerumitan yang makin tinggi juga,” ungkap Ahmad Doli.

Kemudian Ahmad Doli menjelaskan, untuk mengantisipasi itu kami harus berpikir dan membicarakan serta membahasnya sejak awal. maka kemudian disepakatilah pada saat itu dibentuk tim kerja bersama antara komisi II kemudian menteri dalam negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP yang tujuannya adalah mulai mencoba menyusun desain dan konsep penyelenggaraan pemilu 2024 yang harapannya adalah ketika kita sudah bisa menyusun, rancangan atau desain penyelenggaraan pemilu 2024 itu kita sejak awal juga sudah mengetahui kira – kira tingkat kerumitan seperti apa yang akan kita hadapi.

“Dengan begitu kita bisa mengurainya dan kita mencoba mencari solusi sehingga pada saat penyelanggaraan nanti kita bisa mengantisipasi kerumitan itu,” jelasnya.

“Kita melalui tim kerja bersama juga sudah memutuskan dan menyepakati dalam penyelenggaraan Hari H pencoblosan untuk pemilu legislatif tanggal 21 Februari dan Hari H pencoblosan Pilkada serentak 27 November,” ungkapnya.

Tetapi sekali lagi kata Doli, itu baru hasil kerja tim bersama yang keputusan resminya itu akan dibahas dan ditetapkan di rapat kerja komisi II bersama pemerintah KPU, Bawaslu dan DKPP .

Mengenai anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang sudah disepakati bersama.

“Anggaran sudah disusun KPU dan Bawaslu. itu anggarannya relatif sangat besar dan sangat mahal diperkirakan kira – kira dana yang diperlukan untuk penyelenggaraann pemilu baik itu yang berasal dari APBN maupun APBD itu diakumulasi sekitar 150 T untuk lima tahun tahun anggaran 2022, 2023, 2024 dan 2025 itu juga harus mulai dari sekarang,” papar Ahmad Doli.

“Yang jelas kita DPR bersama Pemerintah bekerja berdasarkan UU yang eksisting sekarang ini,” tutupnya.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Pencairan THR PNS Akan Diumumkan Besok 16 April 2022

rasid

Pemprov Riau Tunggu SK Menpan RB Terkait Status Tenaga Honorer

rasid

Gubri Kunker ke Meranti Hadiri Panen Raya di Desa Kedabu Rapat

rasid