Lebih Dari Sekadar Kata
M Zainuddin (foto : dok. pribadi)

Pengamat : penataan PKL mestinya menggunakan perspektif Pemerintah dan Swasta

KataKata.id – Pedagang kaki lima (PKL) itu memang mesti ditata, karena ada hak masyarakat lain di kota ini, yaitu hak untuk mendapatkan kenyamanan, ketertiban dan keindahan kota.

Demikian dikatakan Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Zainuddin SIP MA ketika memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah kota Pekanbaru menata dan memungut retribusi pedagang kaki lima (PKL) di kota Pekanbaru.

Zainuddin mengatakan, untuk kenyamanan, ketertiban dan keindahan kota tersebut adalah pekerjaan dasar dari pemerintah kota sebagai pelayan masyarakat. Tetapi, para PKL itu juga warga kota ini, juga punya hak untuk hidup, dan berjualan adalah salah satu cara mereka untuk mempertahankan hidup.

“Kalau kita kaitkan ketiga unsur ini: PKL, masyarakat dan pemerintah. Maka, posisi pemerintah ada di posisi sulit, karena semuanya mesti diayomi,” katanya kepada Katakata, Kamis (28/10/2021).

Menurutnya, tentu, cara yang arif dan bijaksana adalah menertibkan pedagang tetapi tidak melarang mereka berjualan. Makna menertibkan itu adalah memfasilitasi pedagang dan memberikan tempat yang layak untuk mereka berdagang. Tetapi ingat, tempat yang layak untuk berdagang itu jangan gunakan perspektif pemerintah, tapi gunakan perspektif pemerintah dan swasta.

Terkait Masalah retribusi bagi PKL dikatakannya itu lumrah saja. Asal jangan memberatkan pedagang dan mesti sebanding antara fasilitas, pendapatan dan retribusi yang akan mereka keluarkan. Tugas pemerintah disini adalah memberikan pancing dan umpan saja, jangan ambil ikannya semua.

“Keinginan pemerintah untuk memberdayakan organisasi plat merah seperti LPM dan Karang Taruna adalah langkah bijak, karena dengan dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut maka rasa pemerintah agak berkurang, tetapi rasa dari warga untuk warga lebih di kedepankan,” ungkapnya.

“Ingat, kota ini mesti ditata, pemerintah mesti berperan, jangan sampai negeri ini seperti tidak ada nahkoda,” tutup Zainuddin.

Sebelumnya, pemerintah kota Pekanbaru berencana akan memungut biaya retribusi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pekanbaru. namun hingga saat ini masih belum ada kejelasan tentang rencana tersebut. Pemko mengklaim Kebijakan ini dilakukan yakni untuk melakukan penataan PKL di jalan-jalan.

Wali Kota Pekanbaru, Firdaus mengakui sampai kini Pemkot belum memulai penyusunan peraturan daerah (Perda) atau regulasi sebagai payung hukum kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan itu butuh persiapan matang.

“Perdanya belum dibuat. Kita masih mempelajari lagi agar lebih matang (perencanaan),” kata Firdaus, Senin (25/10/2021) lalu dikutip mediacenterriau.

Reporter : Rasid Ahmad
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Pj Gubernur SF Hariyanto Cek Jalan Rusak di Pekanbaru

rasid

Komisi II DPR dan Jatam Kritik Penambahan Atribut Seragam PNS Kementerian ATR/BPN

rasid

Plt Bupati Meranti Asmar Sebut Banyak Kepala OPD yang Ingin Mengundurkan Diri

rasid