Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi [internet]

Pemerintah Resmi Terbitkan Aturan PPKM Masa Nataru 2021

Katakata.id – Pemerintah menerbitkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk masa libur Natal dan tahun baru. Aturan itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021.

Aturan itu berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Aturan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Aturan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo soal ancaman gelombang ketiga pandemi Covid-19. Jokowi meminta anak buahnya mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat di akhir tahun.

Presiden dalam ratas ini berpesan agar segera ditentukan strategi mempersiapkan Natal dan tahun baru. Untuk mengantisipasi Natal dan tahun baru, tingkat vaksinasi lansia perlu terus dikejar, terutama wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (11/10).

Mengutip cnnindonesia, Berikut aturan PPKM yang berlaku pada masa libur Natal dan tahun baru:

Larangan Mudik

Diktum kesatu huruf e instruksi tersebut memerintahkan kepala daerah untuk sosialisasi peniadaan mudik Natal dan tahun baru bagi warga pendatang. Poin itu juga menyebut ada sanksi sesuai perundang-undangan bagi yang melanggar.

Kepala daerah juga diperintahkan mengimbau masyarakat agar tak berpergian, pulang kampung dengan tujuan tak mendesak. Kepala daerah pun diminta melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk
dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru.

 PPKM Level 3

Status PPKM level 3 diterapkan di seluruh daerah selama Natal dan tahun baru. Aturan itu tercantum dalam diktum kesatu huruf f.

“… dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 (tiga),” bunyi diktum tersebut.

Pemerintah meminta kepala daerah untuk melakukan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan. Tiga lokasi yang jadi sorotan pemerintah pusat adalah gereja atau tempat yang difungsikan sebagai lokasi ibadah Natal, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata.

 ASN Dilarang Cuti, Sekolah Tak Libur

Pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, karyawan BUMN, dan karyawan swasta mengambil cuti pada libur Natal dan tahun baru. Sementara itu, pekerja atau buruh diimbau tidak cuti pada periode tersebut.

“Ketentuan lebih lanjut hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) selama periode libur Nataru akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait,” bunyi diktum kesatu huruf g angka 3.

Di saat yang sama, sekolah diminta menggeser waktu pembagian rapot semester ke Januari 2022. Sekolah juga diminta tidak libur khusus Natal dan tahun baru

 Alun-Alun Tutup, Mal Buka 50 Persen

Pemerintah mewajibkan kepala daerah menutup alun-alun pada 31 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Pemda pun diperintahkan merekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak.

Aturan berbeda diterapkan di mal. Waktu operasi mal diperpanjang menjadi 09.00-22.00 guna mencegah penumpukan pengunjung. Namun, kapasitas pengunjung dibatasi menjadi 50 persen.

Bioskop dan tempat makan di dalam mal boleh beroperasi. Kapasitas pengunjung tempat-tempat tersebut dibatasi maksimal 50 persen.

Tempat Wisata Tetap Buka

Pemerintah tetap memperbolehkan tempat wisata beroperasi pada liburan Natal dan tahun baru. Namun, kepala daerah di daerah-daerah destinasi wisata diminta waspada dengan menerapkan aturan PPKM level 3.

Pemerintah daerah wajib menggelar ganjil genap di jalur menuju tempat wisata prioritas. Aplikasi skrining PeduliLindungi wajib diterapkan bagi pengunjung tempat wisata. Hanya pengunjung berstatus kuning dan hijau yang boleh berwisata.

Pemda wajib memastikan tidak ada kerumunan di tempat wisata. Kapasitas pengunjung tempat wisata dibatasi maksimal 50 persen.

Sebelumnya, Menteri dalam negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Menteri dalam Negeri (Inmendagri) nomor 61 tahun 2021.

Inmendagri yang dikeluarkan itu tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, 2, dan 1. PPKM ini dilakukan sebagai upaya pengendalian penyebaran korona di sebagian wilayah Indonesia.

Untuk wilayah Riau Sendiri berdasarkan Inmendagri itu, Pekanbaru dan Dumai berstatus PPKM level 1. Kabupaten Inhu, Pelalawan, Rokan Hulu, Rohil, Siak, Kuansing dan Meranti berstatus PPKM level 2. Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Inhil berstatus PPKM level 3.

Berikut aturan lengkapnya baca disini

Editor : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Pj Walikota Pekanbaru Perintahkan Satpol PP Jemput Paksa Mobdin yang Belum Dikembalikan Pejabat

rasid

Usai Lantik Pj Wako Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar, Syamsuar Tunjuk Plt Kadisdik Riau dan Sekwan

rasid

Sempena Hari Jadi, 12 Tokoh pejuang daerah di Riau dapat penghargaan

rasid