Lebih Dari Sekadar Kata
Mendagri Tito Karnavian menyerahkan berkas hasil rapat RUU 5 Provinsi kepada Pimpinan Komisi II DPR RI. (Foto: dpr.go.id)

Pandangan Pemerintah Soal RUU 5 Provinsi yang Jadi RUU Inisiatif DPR

Katakata.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah atas materi dan muatan 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi yang merupakan usulan dari DPR RI. Kelima RUU itu terdiri dari RUU Provinsi Sumatera Barat, RUU Provinsi Riau, RUU Provinsi Jambi, RUU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), RUU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Kerja Tingkat 1 bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (31/5/2022). Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan DPD RI, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan , pada prinsipnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan terkait 5 RUU tersebut. Namun dengan catatan, pembahasan itu terbatas pada dasar hukum, mengingat sebelumnya UU terkait 5 provinsi tersebut masih berdasarkan pada UUD Sementara Tahun 1950.

“Pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 5 RUU ini di luar perubahan dasar hukum,” ujarnya.

“Hal itu termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain. Alasannya, itu akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah UU lainnya. Misalnya, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta peraturan lainnya. Sebab pembahasan itu akan berimplikasi terhadap Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan masalah Sumber Daya Manusia (SDM),” jelasnya.

“Serta dapat membuka munculnya isu-isu yang akhirnya membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya, seperti masalah batas wilayah,” terang Tito Karnavian dikutip dari keterangan tertulis yang dimuat di laman Kemendagri.

Tito Karnavian menilai, kelima RUU ini akan bermanfaat untuk pemerintah daerah seperti dapat memberi kepastian hukum. Selain itu, upaya ini dapat memperkuat peraturan turunan UU Provinsi, karena regulasi ini menjadi salah satu dasar penyusunan peraturan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Memang agak ironis kalau seandainya Perda-Perda itu didasarkan pada dasar atau konstitusi yang bukan berlaku saat ini, sehingga dengan demikian dengan adanya RUU 5 provinsi ini turunan-turunan (peraturan) akan berdasarkan konstitusi yang berlaku saat ini, UUD 1945,” jelasnya.

Selain itu, dijelaskannya, upaya pembahasan RUU ini juga akan mengakomodir situasi aktual yang kondisinya berbeda dengan pembentukan provinsi yang didasarkan pada UU sebelumnya. Kondisi aktual itu seperti adanya pemekaran daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Situasi ini otomatis berimplikasi kepada wilayah, cakupan wilayah, batas wilayah, dan sebagainya.

Tito Karnavian juga mengatakan, pemerintah berharap pembahasan RUU ini tidak mengalami gangguan, sehingga dapat segera diselesaikan.

“Dengan demikian, regulasi itu nantinya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di 5 provinsi tersebut,” pungkasnya.

“Lima rancangan undang-undang tentang Lima Provinsi tersebut belum memuat materi muatan yang mencerminkan karakteristik, keragaman dan adat budaya daerah. Dengan kata lain perubahan-perubahan yang ada, membutuhkan penyesuaian dasar hukum Provinsi dalam kerangka penataan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana berapa kali diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Junimart mengatakan, dengan pembentukan Lima RUU tentang Lima Provinsi ini akan mampu menjawab tantangan, permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya.

“Terutama dalam rangka menjalankan roda pemerintahan mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya mengutip laman resmi DPR RI.

Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung ini, disebutkan juga bahwa RUU tentang 5 Provinsi tersebut hanya mengatur karakteristik lima daerah menyangkut kewilayahan potensi sumber daya alam, suku bangsa dan budaya, urusan pemerintahan Provinsi, pola arah dan prioritas pembangunan provinsi, serta permasalahan personil aset dan dokumen di provinsi.

“Dan hal yang penting lainnya adalah tetap menempatkan kelima provinsi itu dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengatur materi muatan khusus, seperti daerah istimewa, daerah otonomi khusus, daerah kepulauan,” pungkas Junimart.

Editor: Rasid Ahmad
Sumber: kemendagri.go.id, dpr.go.id

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Ribuan Mahasiswa Riau Berunjuk Rasa di DPRD Riau, Berikut 5 Tuntutan Mahasiswa kepada Pemerintah

rasid

Sudi Silalahi Menteri Era SBY wafat, sejumlah kalangan Ucapkan Belasungkawa

rasid

Pemko bersama DPRD sahkan APBD Perubahan sebesar Rp2, 649 T

rasid