Lebih Dari Sekadar Kata
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng saat memberikan keterangan pers (Foto : tangkapan layar zoom meeting Ombudsman RI bersama Wartawan)

Ombudsman temukan Maladministrasi pada proses alih status Pegawai KPK

KataKata.id – Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Maladministasi terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen TWK.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan,” pada tahap penyusunan regulasi telah terjadi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021,” katanya melalui konferensi pers secara daring, Rabu (21/7/2021).

“Rapat terkait proses penyusunan regulasi antara KPK dan BKN terdapat penyimpangan prosedur,” ujar Robert.

“Badan Kepegawaian Negara tidak memiliki alat ukur untuk melakukan proses peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara,” terangnya.

“Proses peralihan pegawai KPK ini berdasarkan temuan tim Ombudsman terdapat Maladministrasi yakni melakukan tindakan tidak patut dan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.

“Tidak patut karena menerbitkan SK No. 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengenai Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN karena merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun sesuai Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019,” tambahnya.

Menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan dari proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN Ombudsman menyampaikan Pendapat dan Tindakan Korektifnya sebagai berikut :

Kepada KPK Ombudsman berpendapat telah terjadi penyimpangan prosedur yakni membuat kontrak swakelola dengan tanggal mundur, melaksanakan assesment TWK yang dimulai pada tanggal 9 Maret 2021 sebelum adanya penandatanganan Nota Kesepahaman dan kontrak Swakelola.

Kepada BKN Ombudsman berpendapat, BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor serta kewenangan menyampaikan permohonan fasilitasi asesmen TWK kepada lembaga lain. seharusnya menyampaikan hal tersebut kepada KPK sebagai user dan pelaksana asesmen TWK. selanjutnya, BKN tidak menguasai salinan dokumen keputusan panglima Nomor Kep/1078/XII/2016 sebagai dasar pelaksanaan TWK.

Selanjutnya Ombudsman mengeluarkan tindakan korektif kepada kedua lembaga negara itu.

Kepada KPK, tindakan korektif Ombudsman yakni pertama, KPK mestinya memberikan penjelasan kepada pegawai KPK perihal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah. kedua, hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah – langkah perbaikan dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Ketiga, pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Sedangkan kepada BKN tindakan korektif Ombudsman yakni, BKN diminta agar menelaah aturan dan menyusun peta jalan berupa mekanisme, instrumen dan penyiapan asesor dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Yuk kenali, ini vaksin-vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia

admin

Andai kata Pekanbaru kena PPKM Darurat, Pemprov dan Pemko sudah siap

admin

Jubir Satgas Covid-19 Riau soroti hoaks yang bertebaran di medsos

admin