Lebih Dari Sekadar Kata
Mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto ( Foto : twitter/@KataBewe)

Ombudsman sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan , begini respon mantan Wakil Ketua KPK

KataKata.id – Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Maladministasi terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen TWK.

Menanggapi temuan Ombudsman itu mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, dahsyat. ada setitik oase yang muncrat dari Ombudsman.

“Ketika lembaga ini memutuskan 75 pegawai KPK yang tak lulus harus jadi ASN sebelum 30 Oktober 2021,” tulisnya dalam akun twitter miliknya, Rabu (21/7/2021).

“Ada kewajiban bagi Ketua KPK untuk melaksanakan Rekomendasi Ombudsman sesuai Pasal 38 ayat (1); Jika Ketua KPK atau atasannya tidak melaksanakan maka dia dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 39 sesuai UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman,” terangnya.

“Ombudsman menegaskan, KPK perlu lakukan tindakan korektif. tidak hanya 75 Pegawai KPK harus dialihkan jadi ASN tapi juga harus ada penjelasan pelaksanaan TWK & hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah. Ini penting untuk hindari patgulipat,” ungkapnya.

“Rilis Tim Advokasi Save KPK sinyalir, penyelenggaran TWK diduga sebagai tindak kejahatan. Tim juga tuding ada obstruction of justice dan meminta kepada Presiden agar Ketua KPK diberhentikan!,” tambahnya.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Gubri tegaskan semua daerah di Riau harus pengetatan PPKM, tak hanya Pekanbaru

admin

Pemprov Riau Raih Anugerah KPAI 2021

rasid

Maju sebagai Cakades Muda, ini persiapan Andres

rasid