Lebih Dari Sekadar Kata
Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron ( Foto : tangkapan layar youtube KPK RI )

KPK menyatakan keberatan atas LHAP Ombudsman RI

KataKata.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar jumpa pers terkait tanggapan KPK terhadap Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman RI, Kamis (5/8/2021).

KPK RI menyatakan keberatan atas LHAP Ombudsman itu.

“KPK menyampaikan keberatan berdasarkan landasan hukum diatas pasal 25 ayat 6 B dan karenanya kami akan menyampaikan surat keberatan ini sesegera mungkin besok pagi (hari ini) ke Ombudsman Republik Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat jumpa pers, Kamis (5/8/2021).

“Perlu dipahami ketika mengedepankan atau pun kemudian mengutamakan hak-hak asasi manusia sekali gayung kita juga harus memahami bahwa ketika kita menghormati hak asasi manusia maka pada saat itu juga tentunya konsep negara hukum memikirkan atau pun juga mengedepankan tentang prinsip check and balance,” paparnya.

“Maksudnya disisi lain kita melindungi  warga tetapi juga antar penyelenggara negara harus menghormati Check and balance artinya saling menghormati batasan wilayah kewenangannya masing – masing,” sambung Ghufron.

Ghufron menjelaskan, pokok keberatan yang secara subtansial perlu kami jelaskan adalah pokok perkara yang diperiksa oleh Ombudman RI merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan Perkom KPK nomor 1 tahun 2020 yang merupakan kompetensi absolut Mahkamah Agung dan saat ini perkaranya sedang dalam proses pemeriksaan. Ada lembaga yang kemudian ikut memeriksa dan ikut membersamai pemeriksaannya atau bahkan mendahuluinya harus dipandang sebagai melanggar konstitusi. Artinya Ombudsman melanggar konstitusi.

“Selanjutnya Bahwa yang disebut pelayanan publik adalah produk dari jasa barang yang dihasilkan organisasi. adalah bagaimana lembaga negara melayani warga negara. bukan masalah internal organisasi. mulai dari rekrutmen, mutasi dan penggalian itu urusan internal organisasi,” kata Ghufron.

Dikatakan Ghufron, legal standing pelapor bukan masyarakat penerima layanan publik KPK sebagai pihak yang berhak melapor dalam pemeriksaan Ombudsman.

Ia menjelaskan Ombudsman RI dibentuk hanya untuk menerima komplain dari masyarakat yang tak puas terhadap layanan publik suatu lembaga negara. Seperti di KPK misalnya dalam hal layanan pengaduan, penerimaan laporan, mendakwa, hingga menjerat tersangka.

“Kalau mereka mengadu dan dilayani KPK enggak puas dan ada malaadministrasi silakan adukan ke Ombudsman. Tapi kalau urusan mutasi, kepegawaian itu adalah urusan internal. Kalau kemudian pun kalau dipermasalahkan permasalahkan ke PTUN. itu ada jalurnya,” kata Ghufron.

“Keberatan lain yang disampaikan KPK itu adalah Pokok perkara pembuatan peraturan alih status pegawai KPK, pelaksanaan TWK dan hasil penetapan TWK yang diperiksa oleh Ombudsman bukan perkara layanan Publik,” ungkapnya.

“Dengan beberapa keberatan itu, kami menyampaikan keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan Ombudsman RI kepada KPK,” ungkapnya.

“Bagi ICW, lengkap sudah pembangkangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Mulai dari mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi, mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo, hingga menganulir temuan Ombudsman,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis dikutip dari CNN.

“Ini semakin menunjukkan sikap arogansi dan tidak tahu malu dari pimpinan KPK,” terangnya.

Kurnia menyarankan Ombudsman RI untuk segera mengeluarkan rekomendasi dan langsung melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Selain itu, Presiden pun harus segera bersikap dengan melantik 75 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN),” tutupnya.

 

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Gelar Coffe Morning, Pemprov Riau Akan Bentuk Satgas Vaksinasi Covid-19

rasid

Enam Arahan Presiden Kepada KPU Terkait Penyelenggaraan Pemilu 2024

rasid

Panti Pijat Tutup Selama Ramadan, Pemko Terbitkan Surat Edaran

rasid