Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi Program Keluarga Harapan ( Foto : Internet )

Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial berikan catatan hitam tentang PKH

KataKata.id – Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial memberikan catatan hitam terhadap program keluarga harapan (PKH). Pasalnya, hingga saat ini masih banyak keluarga miskin yang layak mendapatkan bantuan tapi tidak terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).

Kesimpulan ini disampaikan setelah koalisi yang terdiri dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), IBP, FITRA, Perkumpulan Inisiatif dan Kota Kita. melakukan pendataan partisipatif terhadap 7.106 keluarga miskin yang tidak mendapat PKH yang tersebar di empat kabupaten/kota.

Dari jumlah tersebut, anggota koalisi dari Perkumpulan Inisiatif Andre S Manafe mengungkapkan bahwa terdapat 88,7 persen atau 6.306 keluarga yang layak menjadi penerima bantuan PKH.

Rinciannya, di Kota Tasikmalaya terdapat 95 persen keluarga layak menerima PKH dari total 2.305 keluarga, Kota Bandar Lampung 90 persen dari 2.167 keluarga, Kabupaten Bogor 78 persen dari 1.259 keluarga, dan Kota Bogor 87 persen dari 575 keluarga.

“Jadi, bisa dibayangkan betapa banyaknya keluarga yang tidak mendapatkan PKH,” ujar Andre, Selasa (27/7/2021).

Andre mengatakan, jumlah keluarga miskin yang layak mendapat PKH bisa saja lebih dari 88,7 persen jika mereka tidak segera mendapatkan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 memengaruhi kegiatan pendidikan serta kondisi kesehatan dan kesejahteraan sosial,” kata dia.

Kekacauan Data

Anggota koalisi dari FITRA Taufik menambahkan, banyaknya keluarga miskin yang tidak menerima PKH bukan karena rendahnya kemampuan pemerintah untuk menambah anggaran guna memperluas jangkauan penerima. Tapi semata-mata karena lemahnya kinerja pendataan.

Menurut Taufik, Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Pusdatin Kemensos) tidak mampu memperbaiki data penerima PKH. Padahal, anggaran perbaikan data cukup besar di mana pada 2020 sebesar Rp150,5 miliar, lalu meningkat signifikan pada 2021 menjadi Rp719,6 miliar.

“Anggaran besar Pusdatin tidak menjadi capaian yang berarti karena berdasarkan catatan temuan masyarakat sipil di 2020,  korelasi anggaran perbaikan pendataan tersebut juga tidak berefek pada sektor reformasi pendataan data,” imbuh Taufik.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka. Diah mengatakan, perbaikan pendataan tidak mengalami perubahan kendati target penerima PKH terus meningkat sejak beberapa tahun lalu.

Menurut dia, banyaknya keluarga miskin yang layak mendapat PKH tapi tidak terdaftar lantaran proses pendataan yang cukup kompleks.

“Dinamika yang terjadi di lapangan, mekanisme dalam pendataan ini tidak mudah. Jadi, masih sangat birokratis, banyak komponen-komponen yang juga tidak mudah untuk dilakukan input datanya,” terang dia.

Diah tidak menampik bahwa pendataan acap kali mengalami perbaikan dalam prosesnya. Tapi, nyatanya tidak sedikit daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan perbaikan data.

“Atau kadang sudah melakukan perbaikan, tapi datanya tidak berubah. Itu juga di DPR banyak mendapatkan keluhan seperti itu,” imbuh dia.

Lebih Integratif

Diah melanjutkan, pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih integratif dan sistemik dalam menjalankan sistem perlindungan sosial, terutama dalam aspek pendataan.

“Menurut saya perlu sistem yang lebih baik dalam pendataan nasional kita yang lebih terbuka, lebih aksesebel, lebih bisa memotret kondisi sosial masyarakat kita,” jelas Diah.

Di samping itu, penguatan perangkat pendataan di daerah juga perlu dilakukan. “Kemarin dalam rapat dengan Kemensos untuk anggaran 2021, kita berharap adanya bantuan (anggaran) pemerintah pusat untuk penguatan data daerah,” terang politisi PDIP itu.

Diah mengingatkan, politik anggaran pemerintah saat ini seharusnya memprioritaskan program perlindungan sosial.

“Apabila ketahanan sosialnya patah, kita bisa menghadapi satu krisis yang gak mudah untuk recovery-nya.”

Atas dasar itu, Diah menegaskan pemerintah harus segera memperbaiki data untuk mengakomodir masyarakat miskin yang layak tapi belum mendapat bantuan.

“Jadi, perbaikan data yang juga bisa diakses dan adaptif,” jelas dia.

Hal tersebut juga diamini oleh Andre S Manafe.

“Diperlukan pemutakhiran data keluarga miskin untuk mencegah adanya keluarga miskin yang tidak menerima bantuan,” kata peneliti Perkumpulan Inisiatif itu.

Sementara, Taufik menekankan perbaikan data harus dilakukan optimal. Terlebih anggaran perbaikan Pusdatin Kemensos pada 2021 sebesar Rp719,6 miliar mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding 2020 lalu, bahkan lebih besar dari proyeksi alokasi anggaran dalam rencana strategis Pusdatin Kemensos 2020-2024.

Bukan hanya itu, perbaikan tersebut mesti dilakukan secara transparan.

“Mekanisme akses data, updating data, kepastian dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses data dan informasi akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (dalam perbaikan data),” pungkas Taufik.

Sumber : Info Anggaran

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Mendikbudristek RI keluarkan pedoman upacara peringatan hari kesaktian pancasila

rasid

PPKM luar Jawa dan Bali diperpanjang hingga 20 September 2021

rasid

BPK RI Serahkan LHP LKPP 2021 ke Pemerintah

rasid