Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi PPKM Darurat ( Foto : kbeonline )

Kinerja Satpol PP disorot sejumlah kalangan

KataKata.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan agar penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dilaksanakan secara tegas, namun humanis dan tetap manusiawi. Hal itu disampaikan Mendagri mengutip arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya mendisiplinkan masyarakat di tengah kebijakan PPKM.

“Bapak Presiden memberikan penekanan yaitu agar dilakukan dengan cara-cara humanis, santun, manusiawi, tidak berlebihan namun tegas,” kata Mendagri dalam “Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat” secara virtual dilansir dari situs Kemendagri Sabtu (17/7/2021).

“Perlu dilakukan langkah tegas, tapi tidak berlebihan, tidak menggunakan kekerasan, eksesif,” tegasnya.

Mantan Kapolri ini juga menuturkan, aparat penegak hukum maupun Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah menjalankan profesinya sesuai kode etik dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia pun berharap kasus yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan, tak kembali terjadi.

“Tapi jangan sampai mengurangi moril teman-teman, karena ini risiko kita bekerja. Yang penting jaga, jangan sampai emosi,” pesannya.

Guna meminimalisasi penegakan hukum yang tak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, Mendagri mengaku, pihaknya melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan telah melaksanakan rapat dengan Kasatpol PP seluruh Indonesia. Tak hanya itu, melalui rapat dengan kepala daerah, ia pun memesankan hal yang sama.

“Belajar pengalaman kasus di Gowa, jangan sampai terulang peristiwa yang sama. Kami juga menyampaikan dalam rapat bersama kepala daerah penekanan mengenai tata cara penegakan hukum dengan satuan polisi Satpol PP,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi kepada Polri yang menindak anggota Satpol PP Gowa yang melakukan tindak kekerasan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menurut LaNyalla, petugas PPKM seharusnya bisa menghindari tindak kekerasan.

“Apresiasi harus kita berikan kepada Polri, khususnya Polres Gowa, yang segera menangani kekerasan yang dilakukan anggota Satpol PP kepada masyarakat saat penerapan PPKM. Petugas memang harus tegas dalam melaksanakan tugas, tapi kekerasan jelas tidak dibenarkan,” tuturnya dikutip dari Okezone, Minggu (18/7/2021).

“Keputusan pemerintah dengan menerapkan PPKM, jelas membuat masyarakat terdampak. Khususnya secara ekonomi. Kondisi ini harus dipahami petugas. Karena masyarakat pun harus memastikan perekonomiannya terus berputar,” ujarnya LaNyalla

“Ia meminta petugas melakukan pendekatan yang lebih humanis,” tutupnya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Riau, Moris Adidi Yogia mengatakan, satpol harus tegas. ketegasan ini maksudnya hiburan malam juga mesti dilakukan penindakan seperti ditutup sementara di masa PPKM ini. karena dengan dibukanya hiburan malam bisa menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

“Jangan hanya usaha – usaha masyarakat kecil saja yang ditindak Satpol PP,” katanya saat berbincang dengan wartawan, Minggu (18/7/2021).

“Diperlukan kebijaksanaan pemerintah dalam penegakan hukum PPKM ini. jangan sampai aksi arogan satpol PP dalam penindakan PPKM ini menimbulkan gesekan antara masyarakat dan pemerintah. jika itu terjadi maka situasi semakin memburuk,” ujarnya.

“Pemerintah dalam hal ini Satpol PP seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Kebijakan perda yang melekat pada Satpol PP itu sifatnya himbauan. jangan biarkan rakyat mengambang. pemerintah mesti bijaksana dalam melaksanakan kebijakan di masa PPKM ini. diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah agar situasi aman dan terkendali ,” tutup Moris.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Ombudsman sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan , begini respon mantan Wakil Ketua KPK

rasid

Gubri tegaskan semua daerah di Riau harus pengetatan PPKM, tak hanya Pekanbaru

admin

Presiden Jokowi sampaikan perkembangan terkini kebijakan PPKM

rasid