Lebih Dari Sekadar Kata
Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik ( foto : dok. pribadi )

Fitra Riau minta Gubri perhatikan rekam jejak calon Sekdaprov Defenitif

KataKata.id – Jika dilihat kembali bagaimana proses penjaringan calon sekda kemarin dari nama-nama yang ikut serta sampai kepada penetapan final tim pansel dengan mengeluarkan  tiga nama juga tidak memberikan kepastian bahwa calon sekda tersebut benar-benar orang yang tepat untuk menduduki pejabat eselon I di Provinsi Riau.

Demikian disampaikan Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, senin ( 9/8/2021 ) kepada katakata melalui keterangan tertulis.

“Sebelumnya, Fitra sudah melakukan rekam jejak calon sekda tersebut dengan melihat tiga nama yang di serahkan oleh pemerintah Provinsi kepada Pemerintah pusat yaitu pertama, Indra Suandy saat ini  menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kuansing. kedua, Said Mustafa jabatan terakhirnya sebagai Sekda Kota Dumai dan ketiga, SF Haryanto saat ini menjabat sebagai Inspektur V Kementrian PUPR,” terang Taufik.

Dalam penelusuran rekam jejak, Taufik menjelaskan, ada tiga aspek yang di tracking, aspek pertama pengembangan informasi pribadi, dilihat dari keterangan jabatan  dan keterangan pendidikan dan keluarga. aspek kedua, integritas diri, dilihat adalah Laporan hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), moral etika jabatan, koneksi  relasi jabatan, dan keterlibatan dalam perkara hukum dan aspek ketiga adalah kapasitas diri,dilihat dari Prestasi,kinerja dan  kepribadian.

Berdasarkan catatan Fitra Riau, masalah aspek integritas dan kapasitas diri menunjukkan tidak ada satupun dari tiga peserta tersebut memiliki ketaatan hukum yang baik bahkan dari tiga nama terdapat dua nama mempunyai rekam jejak yang  pernah bersinggungan dengan kasus  perkara korupsi seperti dipanggil menjadi saksi baik di persidangan maupun pada pemanggilan di kejaksaan, kepolisian  bahkan menjadi saksi kunci pada kasus persidangan yang di tangani oleh KPK.

“Kasusnya beragam ada yang dipanggil menjadi saksi pada kasus PON, dana rutin, pembangunan pipa dan bahkan permasalahan korupsi Karhutla dan pengadaan baju dan itu statusnya pernah menjadi saksi dan mengetahui benar terkait dengan kronologis perkara korupsi tersebut,” ungkap Taufik.

Menurutnya, seharusnya pak Gubernur tidak menelan mentah-mentah hasil pansel tersebut jika pak Gubernur tidak mempunyai kepentingan pribadi terhadap satu nama di antara tiga orang yang lolos seleksi pansel itu. tindakan pak Gubernur harus dilihat dengan mencari tahu latar belakang dan sepak terjang kadidat tersebut.

“Posisi sekda adalah posisi yang sangat kuat dalam mengimplementasi pelaksanaan kebijakan visi, misi dan arahan pak Gubernur jika fakta yang tergores dalam rekam jejak kandidat tersebut buruk dan malah tidak dipertimbangkan oleh Gubernur artinya ada yang salah dalam pandangan Gubernur selama ini terhadap penetapan sekda itu. wajar toh publik  menduga ada kepentingan dan harapan pak Gubernur selain harapan terhadap jalannya tata kelola pemerintahan. percuma saja dilakukan proses penjaringan kalaulah hasilnya juga tidak sesuai harapan publik”  jelas Taufik.

“Kekhawatiran publik, jangan sampai pak Gubernur salah jalan untuk kesekian kalinya. masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dengan memperhatikan rekam jejak calon sekda tersebut,” sambungnya.

“Sehingga kedepan bumerang terkait dengan masalah lama tidak akan terulang kembali makanya komitmen pemberantasan korupsi Bapak Gubernur wajib ditanyakan lagi,” ujar Taufik.

“Sejauh mana pak Gubernur berpihak pada kasus pencegahan korupsi di Riau,” tutupnya.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Ombudsman sampaikan hasil Dugaan Maladministrasi TWK KPK, ini jadwalnya

rasid

Syamsuar Termasuk Gubernur Terpegah Versi Indonesia Indicator 2021

rasid

Pemprov Riau Tunggu SK Menpan RB Terkait Status Tenaga Honorer

rasid