Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi logo TNI [foto : internet]

Catatan Kontras soal Calon Panglima TNI, hingga respons istana

KataKata.id – Dinamika pembicaraan soal calon panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto hangat dibicarakan. ada beberapa calon yang muncul ke publik mengenai siapa panglima TNI ke depan. desas sesus dan perkembangan informasi yang ada, tiga nama yang diduga kuat menggantikan posisi panglima TNI saat ini yakni TNI AL Laksamana Yudo Margono, TNI AD Jenderal Andika Perkasa, dan TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam catatannya menyebut panglima TNI ke depan memiliki pekerjaan berat, Presiden diminta meninjau kembali masalah di tubuh TNI.

“Panglima TNI selanjutnya memiliki pekerjaan berat, Presiden harus meninjau masalah pada tubuh TNI. Pergantian Panglima tak boleh hanya menjadi agenda yang sifatnya formalistik belaka, melainkan harus menjadi momentum perbaikan tubuh TNI,” kata Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti dalam laporannya, Kamis (16/9/2021).

“Selama kurang lebih 3 tahun terhitung dari Januari 2018 hingga Agustus 2021, kami mencatat jumlah kasus kekerasan yang dilakukan TNI sebanyak 277 peristiwa. Tindakan terbanyak, 151 kasus penganiayaan, diikuti 57 kasus intimidasi. dengan didominasi oleh matra TNI AD, 228 kasus,” terang Fatia dalam catatan evaluatif yang diterbitkan Kontras.

Fatia menjelaskan, pola terus kekerasan berulang menunjukkan mekanisme pengawasan yang masih lemah terhadap sikap prajurit di lapangan, baik pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, maupun pelanggaran pidana. praktik ini yang mengakibatkan pelanggaran HAM tidak terlepas dari kultur kekerasan yang mengakar.

“Kami menuliskan lebih rinci permasalahan di tubuh TNI semasa kepemimpinan Marsekal Hadi Tjahjanto. Pertama, kembalinya TNI pada ranah sipil sebenarnya menunjukkan kegagalan negara dalam membenahi sektor keamanan karena bertentangan dengan semangat dan prinsip profesionalisme,” jelasnya.

Hasil pemantauan KontraS dikutip dari akun Twitter @Kontras, sejak 2018 setidaknya ada 10 perwira TNI aktif menempati posisi strategis sebagai Komisaris BUMN dan staf khusus Menteri. hal ini menggambarkan bahwa pejabat publik masih lemah dalam memaknai arti dari reformasi sektor keamanan.

“Keterlibatan berlebihan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 juga nyatanya tidak berhasil dalam menurunkan angka penyebaran Covid-19 secara signifikan. Terakhir, Presiden justru menunjuk TNI menyalurkan bantuan kepada pedagang kaki lima dan warteg,” kata Fatia.

“Belum lagi keterlibatan TNI dalam penanganan aksi massa dan diaktifkannya komponen cadangan sebagai penerapan UU PSDN semakin memperlihatkan langkah kontraproduktif pemerintah terhadap reformasi sektor keamanan yang memiliki konsekuensi pada kondisi kebebasan sipil,” ungkapnya.

Dikatakan Fatia, yang kedua, masalah disharmonisasi prajurit dengan anggota kepolisian akan menimbulkan implikasi yang sangat buruk. salah satunya juga dapat menimpa publik sebagai korbannya, seperti yang terjadi pada penyerangan Polsek Ciracas.

“Ketiga, masalah okupasi lahan pertanian yang melibatkan TNI tidak jarang disertai dengan intimidasi dan kekerasan terhadap warga. setidaknya ada 7 peristiwa okupasi lahan oleh TNI, intimidasi warga, serta menggunakan prajurit TNI dalam okupasi lahan oleh pemerintah/swasta,” katanya.

“Sedangkan yang Keempat, masalah diskriminasi dan kultur kekerasan di Papua. Kami mencatat 58 peristiwa kekerasan di Papua yang mengakibatkan 135 luka dan 69 tewas. Hal ini seperti fenomena gunung es, karena data dilapangan bisa jauh lebih banyak daripada yang muncul di permukaan. Kelima, masalah keterbukaan informasi publik yang masih jauh dari memuaskan. kami kerap kali mendapati jawaban yang tidak pernah utuh sebagaimana yang ditanyakan. beberapa informasi yang dimintakan masuk ke dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan tanpa alasan lebih lanjut,” papar Fatia.

“Keenam, adalah masalah reformasi peradilan militer. Sebab, mekanisme peradilan militer sering dijadikan sebagai dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana atau pelanggaran HAM,” tutupnya.

Sementara itu Anggota DPR Komisi I Hasanuddin mengatakan pihak DPR tinggal melaksanakan fit and proper test dan siapapun yang ditunjuk presiden nanti harus mampu menjalankan tugas dengan baik

“Sekarang ini TNI sudah cukup bagus dan tertib tidak seperti di masa orde baru TNI memihak,” katanya dikutip dari Bisniscom.

“Sekarang tegak lurus tidak memihak siapapun. Kalaupun ada yang memihak itu bukan perintah. Sekarang ini TNI masih dipercaya mengamankan tahun 2024. harus ada Panglima TNI yang baru baik itu dari Kasad, Kasal dan Kasau,” ungkapnya.

Sebelumnya, Staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mengatakan saat ini belum ada nama yang dikirimkan kepada DPR. namun dia memastikan Presiden Jokowi akan mengirimkannya kepada DPR karena tidak mungkin posisi panglima kosong.

“Sampai saat ini, memang surat presiden terkait penyelenggaraan fit and proper test memang belum ke DPR. Jadi bersabar saja, pasti segera dikirim. Yang jelas, tidak mungkin posisi panglima kosong ketika Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun,” katanya dikutip dari Sindonews, Senin (13/9/2021) lalu.

Menurutnya untuk mencari sosok panglima yang terbaik tentu membutuhkan waktu.

“Oleh karena itu, waktu yang tersisa benar-benar dimanfaatkan untuk mencari sosok terbaik. ini sangat menentukan. kita tunggu saja ya,” tutup Faldo.

Editor : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Berikut 10 Kementerian Lembaga yang sudah merilis Jadwal SKD CPNS 2021

rasid

Bangun data pemilih pemula, KPU Riau audiensi ke kantor Disdik

rasid

LKD punya peran strategis dalam pembangunan desa

rasid