Lebih Dari Sekadar Kata
Jumpa pers BPK RI usai menyerahkan LHP LKPP Tahun 2021 ke pemerintah. (tangkapan layar/ Youtube Sekretariat Presiden)

BPK RI Serahkan LHP LKPP 2021 ke Pemerintah

Katakata.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2021 di Istana Bogor, Kamis (23/6/2022).

“Alhamdulillah tadi kami (BPK RI) sudah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2021,” kata Ketua BPK RI, Isma Yatun dalam konferensi persnya dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis.

Isma Yatun menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, LKPP tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas konsolidasian dari 83 kementerian dan lembaga (KL) dan satu lembaga keuangan negara dalam hal ini bendahara umum negara. Sedangkan dari 87 KL yang tadi saya sampaikan 83 yang konsolidasian, ada empat KL yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Keempatnya itu adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Tetapi secara material, keempat LK/KL tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain itu, kata Isma, kami juga mereview pelaksanaan APBN terhadap transparansi fiskal berdasarkan praktik terbaik internasional review dari pelaksanaan APBN terhadap transparansi fiskal tersebut semuanya sesuai dengan kriteria.

“Salah satu substansi yang menjadi perhatian kami terhadap LKPP ini dilihat dari kepatuhan dan sistem pengendalian internal yang pertama adalah mengenai pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar Rp 15,31 triliun belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan soal fasilitas perpajakan yang telah diajukan wajib pajak dan disetujui serta menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai,” ungkapnya.

“Sedangkan yang lainnya adalah mengenai penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja non program PC PEN pada 80 KL minimal sebesar Rp 12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan,” terang Isma.

Kemudian Isma menyarankan, atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar memperbaiki mekanisme penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses ketidaktercapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.

“Kami BPK mengharapkan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK segera ditindaklanjuti oleh pemerintah baik itu kementerian lembaga maupun bendahara umum negara,” harapnya.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang baik sekali selama kami melakukan proses pemeriksaan sampai dengan selesainya proses pemeriksaan,” demikian kata Isma.

Editor: Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Antisipasi kebakaran, Rutan Pekanbaru libatkan pihak PLN periksa jaringan listrik

rasid

Hari ini Wako Pekanbaru terbitkan SE Pengetatan Aktivitas dan Edukasi PPKM Mikro

admin

Gubri Syamsuar Sambangi Luhut, Bahas Apa?

rasid