Lebih Dari Sekadar Kata
Sekretaris Ditjen PSKL Menerima Usulan Perhutanan Sosial Hutan Adat Desa Cipang Kanan dari Walhi Riau dan LPE Riau, Senin (13/5/2024). (Dok. istimewa)

Sekretaris Ditjen PSKL Menerima Usulan Perhutanan Sosial Hutan Adat Desa Cipang Kanan

Katakata.id – Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dr.Ir. Mahfudz menerima usulan Perhutanan Sosial Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Kedatuan Menaro Sati Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu pada Senin, 13 Mei 2024.

Penyerahan usulan itu dilakukan oleh WALHI Riau dan LPE Riau selaku pendamping masyarakat usai acara diskusi “Mencegah Karhutla Melalui Perhutanan Sosial” dalam rangka halal bihalal Jikalahari. Begitu menerima dokumen usulan, Mahfudz langsung menyerahkannya kepada Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sumatera, Apri Dwi Sumarah.

Usulan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Kedatuan Menaro Sati Desa Cipang Kanan sebenarnya telah disampaikan langsung kepada BPSKL Sumatera Seksi Wilayah II pada 28 Agustus 2023. Saat itu, staf BPSKL, Darwin Tambunan, menyatakan akan menindaklanjuti usulan apabila syarat kelengkapan legalitas pengakuan Masyarakat Hukum Adat telah terpenuhi. Namun, upaya mendapatkan legalitas tidak kunjung mendapat hasil lantaran tidak adanya respon dari Bupati Rokan Hulu atas permintaan masyarakat untuk melakukan audiensi.

“Sejauh ini upaya komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengeluarkan legalitas Masyarakat Hukum Adat Kedatuan Menaro Sati sudah kami lakukan. Namun, belum mendapat hasil. Harapannya dengan penyerahan dokumen usulan ini, baik Ditjen PSKL maupun BPSKL dapat turut serta mendorong Pemkab Rokan Hulu, bahkan Pemerintah Daerah lainnya untuk berperan aktif dalam mempermudah syarat administrasi dalam pengusulan Perhutanan Sosial oleh masyarakat, khususnya terkait legalitas Masyarakat Hukum Adat,” ujar Umi Ma’rufah, Manajer Pengembangan Program dan Kajian WALHI Riau, Selasa (14/5/2024) dalam keterangan tertulisnya kepada Media.

Adapun dokumen yang telah diserahkan kepada Ditjen PSKL meliputi surat permohonan penetapan status Hutan Adat, surat pernyataan kawasan Hutan Adat, peta usulan, salinan KTP pemohon (Idirson selaku Datuk Kedatuan Menaro Sati), dan profil MHA Kedatuan Menaro Sati.

Apri menyatakan timnya saat ini sedang merencanakan kunjungan lapang di beberapa wilayah di Riau. “Nanti saya akan berkoordinasi lagi dengan WALHI Riau untuk menindaklanjuti usulan ini secepatnya. Karena kebetulan kami akan ada kunjungan lapangan, semoga dapat sekalian meninjau lokasi ini,” kata Apri.(Rls/RA)

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Banjir di Dumai menelan korban jiwa, Bocah 13 Tahun Tewas saat berenang

rasid

Boat Robin Pembawa 13 Karyawan PT Dua Putra Amanah Tenggelam di Sungai Kampar

rasid

Gempa Guncang Mentawai Sumbar Sebanyak Dua Kali

rasid