Lebih Dari Sekadar Kata
Banjir di jalan HR Subrantas menyebabkan antrian kendaraan panjang dan mengular. [Foto : Rasid Ahmad]

Pekanbaru Sering Banjir Kala Musim Hujan, Ini Solusinya Menurut Ahli

KataKata.id – Banjir yang menggenangi jalan-jalan dan kawasan permukiman saat ini sudah seperti momok di Pekanbaru.  Kalau dahulu, banjir hanya terjadi setelah hujan turun sangat lebat selama berjam-jam.

Tetapi sejak 5 tahun belakangan ini, hujan satu jam saja sudah menyebabkan banjir di banyak tempat dan air sampai meluber ke jalan – jalan yang dilalui kendaraan.  Salah satu yang kerap kali menjadi langganan banjir yaitu di daerah jalan HR Subrantas, Pekanbaru, Riau.

Banjir yang terjadi ini ternyata memantik perhatian Ahli Tata Kota DR Muhammad Ikhsan. Dia mengatakan Banjir yang terjadi di jalan HR Subrantas disebabkan drainase yang dipenuhi pasir dan sampah.

“Banjir di HR Subrantas disebabkan oleh saluran drainase yang dipenuhi oleh pasir, tanah, dan sampah, serta terhambat jembatan beton tebal dan rendah yang menghalangi aliran,” katanya kepada wartawan, Senin 1 November 2021.

“Pembersihan saluran yang dilakukan selama ini tidak tuntas, karena jembatan ini masih banyak yang menghambat,” terang Ikhsan.

Selain itu dikatakannya, saluran box culvert yang menyeberangkan air di jalan HR Subrantas dari sisi utara ke arah selatan banyak yang tersumbat dan ukurannya kecil.

“Itu sebabnya banjir di drainase sisi utara jalan HR Subrantas itu lebih parah,” jelasnya.

Mengenai Solusi Jangka Pendek atas persoalan banjir itu secara rinci dijelaskannya pertama, yang paling mudah dilakukan adalah mengaktifkan pembersihan saluran-saluran drainase yang ada untuk melancarkan aliran. Untuk di kawasan permukiman dan parit-parit kecil, menjadi tugas masyarakat untuk melancarkannya.  Sementara, di saluran sekunder ukuran 1 meter ke atas dan di tepi jalan-jalan besar, tentu menjadi tugas pekerja pemeliharaan drainase Pekerjaan Umum kota Pekanbaru.

“Tentu saja pekerja-pekerja ini harus diarahkan untuk mengangkat halangan-halangan di dalam parit, bisa berupa tonggak-tonggak sisa konstruksi coran jembatan, parit tumbang, timbunan batu, pasir, sampah plastik dan sedimentasi lainnya. Fokusnya bukan hanya membersihkan saluran, tetapi pada upaya menjamin kelancaran air,” jelasnya.

Menurut Ikhsan, untuk mempercepat ini, Pemerintah kota Pekanbaru bisa mengajak seluruh pekerja, masyarakat, dan relawan untuk bergotong royong dengan arahan yang benar.

“Kedua, Pemko melalui instansi terkait Camat, Lurah, Satpol PP meminta pemilik ruko, kedai, SPBU, kantor, dan bangunan lainnya untuk membongkar beton penutup parit dan gorong-gorong yang menghambat aliran drainase.  Banjir di sepanjang jalan HR Subrantas didominasi oleh faktor ini. Jika pemilik bangunan tidak mau membongkarnya, maka dinas Pekerjaan Umum (PU) harus mau membongkarnya demi kelancaran aliran,” ungkapnya.

Sedangkan yang ketiga Kata Ikhsan, Dinas Pekerjaan Umum membentuk petugas yang mengawasi aliran drainase primer dan sekunder (diameter 0,7 meter ke atas) dan menjamin kelancaran alirannya.  Di sawah saja, ada petugas ulu-ulu air yang setiap hari mengontrol aliran air ke sawah-sawah supaya pembagian air bisa merata dan adil.  Apatah lagi di kota sebesar  dan seramai ini, mestilah memiliki petugas yang memadai.

“Konflik – konflik drainase di permukiman warga terkait dengan penimbunan, pengalihan, dan lainnya harus diselesaikan oleh Pemerintah kota melalui petugas ini. Jika diselesaikan oleh warga sendiri maka rawan timbul konflik karena tidak ada yang menjadi penengah dan pengambil keputusan, padahal drainase termasuk infrastruktur umum (public work),” kata Dosen Universitas Riau ini.

“Keempat, pekerjaan umum membuat peta aliran drainase eksisting mulai dari drainase primer (sungai dan anak sungai), sekunder (lebar 1 meter sampai 3 meter) dan kalau bisa sampai tertier (lebar kurang dari 1 meter) di permukiman. PU harus mengetahui dengan jelas, jalur dan zig zag aliran drainase ini mulai dari saluran kecil sampai akhirnya ke sungai,” terangnya.

Ikhsan juga mengungkapkan, Memetakan masalah banjir harus dimulai dari memetakan aliran air ini.  PU tidak perlu malu untuk memulainya kalau memang peta ini belum ada. Tidak perlu memakai tenaga konsultan khusus untuk ini. Tenaga harian di PU atau bahkan relawan dengan arahan dan pengawasan yang baik pun bisa melakukannya.

Sedangkan solusi yang Kelima diterangkannya, Pemerintah mesti menjalankan Perda Kota Pekanbaru tentang sumur resapan yang telah lama tidak diterapkan atau tidak jelas penerapannya.  Sumur resapan wajib dibuat oleh pemilik bangunan yang menutup lahannya dengan pengerasan, beton, aspal, dan lainnya untuk meresapkan air ketika hujan turun.  Sosialisasi, pengawasan, dan penerapan sanksi harus kembali digairahkan.

“Meskipun sangat disayangkan pemerintah kota sendiri tidak memberi contoh yang baik untuk membuat sumur resapan di kawasan kantor pemerintah,” terangnya.

“Kelima solusi jangka pendek di atas hampir tidak membutuhkan dana tambahan, selain anggaran rutin pemeliharaan,” tutup Ikhsan.

Reporter : Rasid Ahmad
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Dua Warga Pekanbaru gugat pemerintahan daerah terkait sampah plastik

rasid

BBKSDA Riau Ungkap Penyebab Gajah Mati di Bengkalis

rasid

Tinjau Proyek IPAL Pekanbaru, Robin Minta Kontraktor Hentikan Sementara Proyek ini

rasid