Lebih Dari Sekadar Kata
Aksi Anak Muda Riau. [Dok. Walhi Riau]

Menyoal Perubahan Iklim, Anak Muda Riau Gelar Aksi Damai

KataKata.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau gelar aksi damai penyelamatan bumi serta menolak aksi palsu agenda perubahan iklim pemerintah, bersama organisasi lingkungan Perkumpulan Elang, Kaliptra Andalas, lembaga Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Wanapalhi STMIK AMIK Riau, Mapala Suluh FKIP Universitas Riau, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Laskar Penggiat Ekowisata (LPE) Riau dan Gerakan Puasa Sampah (GPS) Plastik, aksi ini bertempat depan kantor Gubernur Riau, Jumat (5/11/2021) lalu.

“Krisis iklim muncul akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan, energi fosil yang tidak terbarukan serta timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan menaikkan gas emisi, “Kita ingin menyampaikan pesan terutama anak muda di Riau agar mulai sadar bahwa ruang hidup mereka mulai terancam akibat eksploitasi ruang-ruang kehidupan masa depan,” kata M Redza dari Mapala Wanapalhi melalui siaran pers bersama Walhi Riau yang dikutip katakata, Ahad (7/11/2021).

“Anak muda dan kelompok perempuan harus dorong pemerintah agar tak bergantung pada fosil, membuat kebijakan yang ramah lingkungan dan menyiapkan konsep mitigasi dan adaptasi perubahan iklim karena mereka berhadapan langsung dengan diskriminasi dan agenda pembangunan,” kata Tio, dari perwakilan LBH Pekanbaru.

“Ketidakpastian hukum yang jadi pintu masuk pejabat untuk melakukan korupsi sektor kehutanan, seperti kasus dugaan penerima hadiah dari pemberian perizinan perkebunan di kabupeten Kuansing. Pemuda merupakan pemilik dan pewaris sah negara ini. Sehingga harus meningkatkan kesadaran dan berkonsolidasi memastikan praktik korupsi dan dampak perubahan iklim akan merugikan kehidupan masa depan mereka dan kita semua,” Kata Eko Yunanda, Manajer Pengorganisasian dan Keadilan Iklim, WALHI Riau.

Berdasarkan data audit BPK tahun 2019, dari 6 provinsi di Indonesia, masih ada sekitar 2.749.453 hektare perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan tidak sah, seperti tidak memiliki hak guna usaha (HGU), kebun plasma belum dibangun, tumpang tindih dengan pertambangan, membuka kawasan di luar izin yang sudah diberikan pemerintah, kebun di hutan lindung, hutan konservasi dan gambut. Namun, melalui omnibus law Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah justru melakukan pemutihan kejahatan korporasi.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat, sepanjang 2019 hingga 2020. 9 Kabupaten dan Kota ini tak luput dari kejadian kebakaran hutan dan lahan, diantaranya Kabupaten Bengkalis (2.268,44 hektare), Rokan Hilir (1.993,7 hektare), Indragiri Hulu (1.746,55 hektare), Pelalawan (664,55 hektare), Kota Dumai (469,85 hektare), Kepulauan Meranti (430,2 hektare), Siak (167,64 hektare), Rokan Hulu (91,75 hektare) dan Kuansing (28,10 hektare).

Dalam dokumen Riau Hijau dijelaskan penguasaan lahan dari 5.406.492 hektare luasan kawasan hutan Provinsi Riau terdapat 151 unit pemanfaatan dengan luasan sebesar 1.904.637,92 hektare, dimana pemanfaatan yang terbesar digunakan untuk hutan tanaman industri sebesar 45 unit seluas 1.512.138,92 hektare dan paling sedikit digunakan untuk perhutanan sosial dalam bentuk hutan adat seluas 407,80 hektare.

Walhi Riau bersama lembaga jaringan mendesak pemerintah nasional dan daerah agar segera melakukan;

1. Penolakan terhadap praktik perdagangan karbon berbasis mekanisme pasar;
2. Pembahasan Loss and Damage akibat krisis iklim;
3. Percepatan phasing out PLTU batubara sebelum 2030 dan penghentian solusi iklim palsu;
4. Penyelamatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dari dampak krisis iklim;
5. Pendekatan negosisasi berbasis hak bagi masyarakat adat, kelompok muda, perempuan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Reporter : Rasid Ahmad
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

BPBD Sumbar: 6 Orang Meninggal Akibat Gempa di Pasaman Barat

rasid

Rencana Luhut Ke Inhil, Forum Gambut dan Mangrove Buka Suara

rasid

Wiriyanto Aswir Raih Penghargaan Green Leadership Indonesia 2021

rasid