Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi perubahan iklim. [Internet]

Kritik koalisi masyarakat sipil soal KTT perubahan Iklim PBB

KataKata.id – Perbincangan iklim oleh para pemimpin dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (KTT PBB) yang disebut COP26 akan dimulai pada 31 Oktober hingga 12 November 2021.

Diketahui, Presiden Jokowi akan hadir dalam World Leader Summit COP 26 ini, dan sebelumnya Jokowi juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan G20 di Italia.

COP 26 ini sangat penting, paska COP 21 Paris. COP 26 ini akan membahas dan memutuskan beberapa agenda pokok yang tertuang dalam Kesepakatan Paris, isu krusial dan cukup alot pembahasannya adalah implementasi artikel 6, di antaranya terkait dengan carbon offset.

Salah satu solusi yang dikampanyekan oleh berbagai negara adalah perdagangan karbon atau pun Karbon Offset. Termasuk Indonesia yang menyatakan siap dengan semua infrastruktur kebijakannya.

Menanggapi hal tersebut Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan bahwa dengan membiarkan korporasi pelaku pencemar tetap menjalankan bisnis seperti biasanya, Skema Offsetting justru melahirkan ketidakadilan.

“Apalagi, di tengah ketidakhandalan hukum Indonesia dalam mengakui dan melindungi Masyarakat Adat dan wilayah adat, mekanisme tersebut potensial menjadi tunggangan baru para perampas wilayah adat,” katanya melalui keterangan tertulis Forest Watch Indonesia, Ahad 31 Oktober 2021.

“Negara-negara dan komunitas global seharusnya tidak lagi berkutat pada mekanisme pasar, tetapi harus serius membicarakan mekanisme dukungan yang berbeda terhadap berbagai inisiatif dan praktik Masyarakat Adat dalam menjaga, melindungi, dan mengelola wilayah adat dan sumberdaya yang telah berkontribusi langsung pada penurunan emisi dan peningkatan stok karbon”, tegas Rukka.

Skema offsetting secara langsung dan tidak langsung menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat secara luas, masyarakat rentan secara keekonomian dan fisik/kesehatan, serta masyarakat adat.

Manajer Kampanye Iklim Walhi Yuyun Harmono berpendapat bahwa penerapan dalam mekanisme pasar dan perizinan alam menambah rantai panjang konflik dengan masyarakat, karena ini merupakan perampasan tanah dan hutan secara sistemik dengan kedok hijau dan pemulihan iklim.

Yuyun Menambahkan bahwa Pemerintah masih memiliki pilihan yang jauh lebih menguntungkan seperti mendorong pendanaan iklim non pasar “Negara-negara maju harus memenuhi janji pembiayaan perubahan iklimnya, seperti Amerika yang berkomitmen memberikan pendanaan sebesar Rp.1.415 triliun setiap tahunnya”.

Direktur Eksekutif FWI Mufti Barri mengatakan Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menekan emisi karbon, seperti menekan laju deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan. Deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 1,1 juta ha/tahun (2009-2013) menjadi 1,47 juta hektare/tahun (2013-2017).

“Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi. Walaupun ada klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam 2 tahun terakhir, Angka itu menjadi tidak berarti karena adanya pergeseran area-area terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur,” katanya.

“Klaim keberhasilan menurunkan angka deforestasi menjadi tidak relevan jika deforestasi secara besar besaran terjadi hanya di beberapa lokasi. Sementara di tempat lain, deforestasi menurun bukan karena upaya yang dilakukan pemerintah, melainkan karena sumberdaya hutannya yang sudah habis,” terang Mufti.

Dia menjelaskan begitu juga dengan kebakaran hutan dan lahan, pada tahun 2021, ada sekitar 229 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia. Bahkan dua tahun sebelumnya pada 2019 luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare, di mana 1,3 juta hektare (82%) terjadi di Pulau sumatra dan Kalimantan.

“Ironisnya, di dua pulau itu pula izin-izin industri ekstraktif menguasai hutan dan wilayah adat,” jelasnya.

Sementara itu, Khalisah Khalid dari Greenpeace Indonesia menjelaskan bahwa skema perdagangan karbon merupakan praktik greenwashing.

“Setiap perusahaan yang mengumumkan dana untuk melindungi hutan melalui skema carbon offset hanya melakukan greenwashing jika mereka tidak berkomitmen secara sungguh- sungguh untuk menurunkan emisi mereka,” Kata Khalisah.

Sudah saatnya Indonesia untuk segera mengakhiri deforestasi, didukung oleh undang-undang dan kebijakan yang ketat, yang mengakui hak atas tanah masyarakat adat, melindungi hutan secara total, menghilangkan deforestasi melalui rantai pasokan industri berbasis lahan.***

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Potret Tradisi Sembahyang Leluhur di Pulau Rupat

rasid

Amnesty Internasional: Pengerahan Aparat Bersenjata Lengkap ke warga Wadas Adalah Bentuk Intimidasi

rasid

Sejumlah Aktivis Lingkungan Pertanyakan Mitigasi Korporasi Soal Konflik Manusia dan Satwa

rasid