Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi perubahan iklim. [Internet]

Koalisi Masyarakat Sipil : Perdagangan Karbon solusi palsu mengatasi krisis iklim

KataKata.id – COP 26 ini sangat penting, paska CCOP 21 Paris. COP 26 ini akan membahas dan memutuskan beberapa agenda pokok yang tertuang dalam Kesepakatan Paris, di mana isu krusial dan cukup alot pembahasannya adalah implementasi artikel 6, diantaranya terkait dengan carbon offset.

Salah satu solusi yang dipromosikan oleh berbagai negara adalah perdagangan karbon atau pun Carbon Offset. Termasuk Indonesia yang menyatakan siap dengan semua infrastruktur kebijakannya.

Menanggapi hal tersebut Rukka M Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan bahwa dengan membiarkan korporasi pelaku pencemar tetap menjalankan bisnis seperti biasanya, Skema Offsetting justru melahirkan ketidakadilan.

“Apalagi, di tengah ketidakhandalan hukum Indonesia dalam mengakui dan melindungi masyarakat Adat dan wilayah adat, mekanisme tersebut potensial menjadi tunggangan baru para perampas wilayah adat,” kata Rukka dalam siaran persnya, Selasa.

“Negara-negara dan komunitas global seharusnya tidak lagi berkutat pada mekanisme pasar, tetapi harus serius membicarakan mekanisme dukungan yang berbeda terhadap berbagai inisiatif dan praktik Masyarakat Adat dalam menjaga, melindungi, dan mengelola wilayah adat dan sumber daya yang telah berkontribusi langsung pada penurunan emisi dan peningkatan stok karbon”, ungkap Rukka.

Manajer Kampanye Iklim Walhi Yuyun Harmono berpendapat bahwa penerapan dalam mekanisme pasar dan perizinan alam menambah rantai panjang konflik dengan masyarakat, karena ini merupakan perampasan tanah dan hutan secara sistemik dengan kedok hijau dan pemulihan iklim.

Yuyun menambahkan bahwa pemerintah masih memiliki pilihan yang jauh lebih menguntungkan seperti mendorong pendanaan iklim non pasar “Negara-negara maju harus memenuhi janji pembiayaan perubahan iklimnya, seperti Amerika yang berkomitmen memberikan pendanaan sebesar Rp.1.415 triliun setiap tahunnya.

“Pemerintah Indonesia merasa sudah sangat siap dengan menyiapkan peraturan presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon yang didalamnya mengatur skema perdagangan karbon. Indonesia dianggap melupakan dampak perubahan iklim yang terjadi dikarenakan buruknya tata kelola industri ekstraktif,” jelasnya.

“Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menekan emisi karbon, seperti menekan laju deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan. Deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 1,1 juta hektare/tahun (2009-2013) menjadi 1,47 juta hektare/tahun (2013-2017),” kata Direktur Eksekutif FWI, Mufti Barri.

“Padahal Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan laju deforestasi. Walaupun ada klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam 2 tahun terakhir, Angka itu menjadi tidak berarti karena adanya pergeseran area-area terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur,” terangnya.

Menurut Mufti, Klaim keberhasilan menurunkan angka deforestasi menjadi tidak relevan jika rupanya deforestasi secara besar terjadi hanya di beberapa lokasi. Sementara di tempat lain, deforestasi menurun bukan karena upaya yang dilakukan pemerintah, melainkan karena sumber daya hutannya yang sudah habis.

“Begitu juga dengan kebakaran hutan dan lahan, pada tahun 2021, ada sekitar 229 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia. Bahkan dua tahun sebelumnya (2019) luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare, di mana 1,3 juta hektare (82%) terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan,” ungkapnya.

“Ironisnya, di dua pulau itu pula izin-izin industri ekstraktif menguasai hutan dan wilayah adat,” tutupnya.

Sementara itu, Khalisah Khalid dari Greenpeace Indonesia menjelaskan bahwa skema perdagangan karbon merupakan praktik greenwashing.

“Setiap perusahaan yang mengumumkan dana untuk melindungi hutan melalui skema carbon offset hanya melakukan greenwashing jika mereka tidak berkomitmen secara sungguh- sungguh untuk menurunkan emisi mereka,” Kata Khalisah.

Menurut Khalisah, Sudah saatnya Indonesia untuk segera mengakhiri deforestasi, didukung oleh undang-undang dan kebijakan yang ketat, yang mengakui hak atas tanah masyarakat adat, melindungi hutan secara total, menghilangkan deforestasi melalui rantai pasokan industri berbasis lahan. masyarakat adat dan praktik pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya alam adalah solusi untuk krisis iklim.

“Masyarakat adat adalah orang-orang yang menjaga hutan kita tetap berdiri dan hutan yang sehat sangat penting untuk iklim yang sehat. Hak – hak masyarakat adat dan lokal harus menjadi inti dari semua kebijakan perlindungan alam. Tidak ada gunanya berbicara tentang perlindungan alam jika kita tidak melindungi hak orang-orang yang menjaga kelestarian hutan,” tegasnya.

“Dan menolak skema perdagangan karbon yang akan meminggirkan dan merampas hak masyarakat adat adalah bentuk kolonialisme baru melalui skema solusi palsu dalam isu perubahan iklim,” tutup Khalisah.

Reporter : Rasid Ahmad
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Walhi Desak Kementerian ATR/BPN Redistribusi Tanah di 24 Lokasi Konflik Agraria

rasid

Rumah Gadang di Jorong Koto Tuo Terbakar, Satu Wanita Dinyatakan Tewas

rasid

Akun Youtube BNPB Diduga Diambil Alih Peretas

rasid