Lebih Dari Sekadar Kata
Tempat memilah jenis sampah (Foto : Dok. Tim Advokasi Sapu Bersih)

Dua Warga Pekanbaru gugat pemerintahan daerah terkait sampah plastik

KataKata.id – Tim Advokasi Sapu Bersih mewakili dua warga negara berdomisili Pekanbaru menggugat wali kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru dan Kepala Dinas LHK Kota Pekanbaru atas kerugian warga terkait pengelolaan sampah khususnya sampah plastik sekali pakai.

Dua orang penggugat tersebut yakni Riko Kurniawan dan Sri Wahyuni. 12 tim kuasa hukum Tim Advokasi Sapu Bersih akan mendaftarkan secara resmi gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 16 September 2021.

“Inisiatif gugatan ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat mendorong perbaikan kebijakan dan tindakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah. Pengadilan Negeri Pekanbaru diharapkan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup di Pekanbaru,” kata salah satu penggugat, Riko Kurniawan.

Dalam gugatan tersebut, Tim Advokasi Sapu Bersih mendesak pemerintah menyusun langkah konkret pengurangan sampah plastik sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan cara melarang, dan atau membatasi produksinya, distribusinya, penjualannya, dan atau pemakaiannya.

“Harus ada peraturan daerah khusus pembatasan plastik sekali pakai, selain itu Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melarang plastik sekali pakai melalui Putusan MK Nomor 29 P / HUM / 2019. ini memberikan yurisprudensi penting sebagai amunisi hukum bagi advokasi ke kota atau kabupaten lainnya,” terang Ketua Tim Advokasi Sapu bersih, Andi Wijaya, Kamis (9/9/2021) melalui rilis yang diterima KataKata.

Koalisi mencatat, sejak tahun 2016, 2017 dan 2021 masalah pengelolaan sampah terus terjadi, pada Juni 2016 saat itu pengelolaan sampah dipegang oleh PT Multi Inti Guna (MIG) dan kepala dinas teknis saat itu dijabat oleh Edwin Supradana.

Lalu timbul persoalan di PT MIG yang menunggak gaji pekerja, ratusan pekerja mogok, hingga sampah menumpuk. masalah lain muncul dengan dicabutnya kontrak PT MIG dan jabatan kepala dinas teknis serta kepala bidang dinas teknis dicopot. 2017, saat itu ketersediaan armada yang kurang menjadi alasan tidak beresnya penanganan sampah di Kota Pekanbaru dan awal 2021, kali ini kontrak dua perusahaan habis dan lelang jasa pengangkutan sampah yang menjadi alasan terjadinya timbunan sampah selama tiga bulan.

“Walikota Pekanbaru gagal memberikan hak lingkungan yang bersih dan aman kepada masyarakat, pemerintah tidak menjalankan aturan terkait pembatasan plastik sekali pakai, pemilahan sampah kering dan basah serta kurangnya sosialisasi secara menyeluruh, sehingga mengakibatkan timbulan sampah di tiap badan jalan yang bersumber dari industri dan rumah tangga,” jelas Andi Wijaya.

Dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja 2018 dan 2019, DLHK Kota Pekanbaru tidak optimal dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti capaian program, tolak ukur kinerja, sesuai dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang laporan hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan sampah Kota Pekanbaru tahun 2018 dan 2019, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan belum tercapai.

“Walikota dan DLHK Kota Pekanbaru tidak melakukan kajian dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah, sehingga pemerintah tidak punya data pasti terhadap capaian pengelolaan sampah tiap tahunnya. mereka menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak ketiga tanpa melakukan pengawasan lebih,” Kata Ketua Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia (IMTLI) Regional I, M Ragiel Ramadan L.

“Pengelolaan sampah plastik sembarangan juga berakibat pada pencemaran air. Sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan anak khususnya permukiman yang berdekatan dengan timbunan sampah plastik,” tambah salah satu penggugat, Sri Wahyuni.

Untuk diketahui, Sampah kantung plastik juga bisa menyebabkan banjir, karena menyumbat saluran-saluran air. selain itu jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai diloksin. senyawa ini sangat berbahaya jika terhirup manusia.

Dampaknya akan memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi.

Sumber : Rilis

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Pengembangan Bioenergi Nasional Harus Disupport Regulasi

rasid

Pastikan Penanganan Darurat Gempa Berjalan Baik , Kepala BNPB Terbang Ke Mamuju

rasid

Peringatan 7 September, Warga 16 Kampung Tua Tetap Menyerukan Tolak Relokasi Tanpa Kerusuhan

rasid