Lebih Dari Sekadar Kata
Aksi bentang spanduk Koalisi Bersihkan Riau di sungai Siak ( Foto : Dok. Koalisi Bersihkan Riau )

Cabut Revisi UU Minerba, bersihkan Sungai Siak dari kerusakan Ekologis

KataKata.id – Alumni Sekolah Energi Bersih LBH Pekanbaru bersama Pegiat HAM dan Lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan Riau juga nelayan sungai siak melakukan aksi membentangkan spanduk di depan PLTU Tenayan Raya pada jumat (30/7/2021) sore.

Pembentangan spanduk tersebut dilakukan  di atas perahu nelayan sungai siak sebagai bentuk dukungan terhadap uji materi di MK yang saat ini dilakukan oleh Tim advokasi UU Minerba untuk mencabut UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Juga langkah untuk memberitahukan kepada masyarakat Riau, khususnya masyarakat kota Pekanbaru bahwa situasi sungai siak dalam ancaman kerusakan ekologis.

Menurut catatan Koalisi Bersihkan Riau, sudah setahun lebih pengesahan UU nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. perubahan UU yang disahkan bersama dengan pengesahan UU lainya di saat Indonesia bahkan dunia tengah berperang melawan Pandemi Covid-19.

Perubahan UU minerba ini akan menambah ancaman kerusakan ekologi, terkhusus Sungai Siak yang saat ini telah tercemar berat.

“Perubahan dalam UU Minerba menghapus dan mengubah ketentuan-ketentuan sentral dalam UU Nomor  4 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota dalam menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan mineral dan batubara. Ini membuat industri batubara di hulu dan di hilirnya minim pengawasan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah, tentu ini merugikan masyarakat sekitar tambang batu bara dan sekitaran PLTU yang terdampak oleh Limbah Fly ash dan Bottom Ash  dari PLTU,” Kata Noval Setiawan dari LBH Pekanbaru melalui keterangan tertulis yang diterima katakata.

Noval juga mengatakan Pasal 162 dalam UU tersebut juga berpotensi untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat didaerahnya.

“Ketidakpastian hukum dalam pasal tersebut akan mengakibatkan rasa takut bagi masyarakat untuk membangun relasi, komunikasi, hubungan, penguasaan dan pengelolaan masyarakat atas tanah dan melakukan protes atau penuntutan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran kasus yang terjadi di sektor pertambangan,” katanya.

Deputi Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Fandi Rahman mengatakan, Sungai Siak sendiri sudah dalam kategori tercemar berat.  Sungai Siak saat ini dikelola oleh nasional statusnya tercemar berat. kondisi itu diperparah dengan saat ini di lokasi dekat okura itu kan ada PLTU,” katanya saat dimintai konfirmasi, Ahad (1/8/2021).

“Jadi aktivitas PLTU yang bongkar muat batubara, kemudian air pendingin turbin itu kan dibuang saja ke sungai itu. Bottom Ash  dari PLTU itu kan kalau diangkut dalam proses mobilisasinya terus terjatuh – jatuh baik di darat dan diangkutan airnya. karena beberapa hari kemarin kan pernah terjadi truk pengangkut bottom ash itu terbalik di jalan dari Tenayan Raya mau ke tempat pembuangan,” terang Fandi.

“Nah itu disangka masyarakat itu pupuk. karena kan dia hitam kan seperti tanah humus. padahal itu limbah dan itu diambil orang. saat diambil itu tidak ada proses dari pengelola PLTU itu untuk memberitahu masyarakat bahwa itu sebenarnya limbah bukan pupuk,” ungkapnya.

“Walhi itu menyorot soal penggunaan batubaranya itu. selagi batubara itu tidak ada permintaan pasti tidak ada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga uap. yang kita harapkan kan itu kontrol tambangnya. saat ini dengan UU Nomor 3 tahun 2020 itu tidak lagi daerah punya kewenangan baik itu rekomendasi, pemberian izin maupun pengawasan,” sambungnya.

“Kalau misalnya kami memberikan kondisi fakta dilapangan, dampak ke nasional itu respons pemerintah pusat tentu lebih lama. bayangkan ini kalau terjadi di proses tambangnya. tambangnya itu baru terbuka 10 hektare. berita yang sampai ke nasional sudah 100 hektare. Jika itu yang terjadi hancur hutan kita,” jelasnya.

Kemudian dikatakan Fandi, jika dilihat dari peta izin pertambangan Riau yang dilihat di dokumennya Provinsi Riau yaitu seluruh wilayah tambang itu berada di wilayah – wilayah adat Bukit Barisan. daerah yang termasuk di Bukit Barisan itu kan di Kampar, Rohul, sebagian Rohil, Inhil dan Inhu. itu kan semua, banyak  masyarakat yang tinggal disisa areal hutan kita.

“Jadi bayangkan kalau Rimbang Baling ada tambang maka habislah alam dan tanah masyarakat adatnya. tambang itu sekarang sistemnya digali tanah di atas. besok kita lihat sungai subayang itu menguning juga itu kayak kondisi sungai kuantan,” katanya.

“Kita kan harapannya jangan sampai seperti itu,” tutupnya.

“Bahwa kondisi Sungai Siak saat ini tidak sebanding dengan dahulu sebelum banyak berdiri perusahaan, PKS, PLTU, belum lagi PLTG yang akan didirikan tepat disamping PLTU Tenayan Raya. saat ini, pendapatan sebagai nelayan berkurang jauh karena ikan tak lagi mau mendekat,” Kata salah satu Nelayan Sungai Siak, Atan Keok.

“Kepada perusahaan-perusahaan yang berdiri di sekitaran Sungai Siak, jika membuang limbah jangan ke Sungai Siak. karena yang terkena dampak dari limbah tersebut adalah masyarakat sekitar yang kesehariannya menggunakan air Sungai Siak, seperti mandi, mencuci baju, mencuci piring,” ungkapnya.

“Sungai itu tempat kami menggantungkan hidup sebagai nelayan,” tutup Atan Keok.

 

Laporan : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

BKSDA Riau Ungkap Penyebab seekor Gajah Mati di Pelalawan

rasid

Tim Gabungan Lakukan Pemadaman Lanjutan Karhutla di Rohil

rasid

Kebakaran di Hotel The Premiere Pekanbaru, Disnakertrans Riau Terjunkan Tim Selidiki Dugaan Pelanggaran K3

rasid