Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi PPKM ( Foto : design Rasid Ahmad)

Pemerintah Perpanjang masa PPKM, ini pendapat sejumlah kalangan

KataKata.id – Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan penerapan PPKM Level 4. penerapan PPKM tersebut akan berlangsung dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap, dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan persnya di Istana Negara yang disiarkan melalui Instagram Presiden Jokowi, Ahad ( 25/7/2021).

Menanggapi pernyataan Presiden tersebut beberapa pengamat dan pakar kesehatan memberikan komentarnya terkait kebijakan perpanjangan penerapan PPKM itu.

“Kita bersyukur PPKM diperpanjang dengan harapan merupakan perpanjangan terakhir. Ayo kita amalkan 3M dan wujudkan 3T. PPKM Diperpanjang, Syarat PPKM Berakhir adalah 3T,” tulis Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar melalui akun twitter miliknya.

“Dokter dan nakes kewalahan, pasien kritis sulit cari rumah sakit, serta positivity rate pun masih tinggi. Jadi, wajar PPKM darurat diperpanjang. Semoga keputusan ini memberi waktu bagi negara mempersiapkan diri dan bisa konsisten dalam mengawasi sektor-sektor yang diperlonggar,” tulis ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban melalui akun twitter miliknya.

“PPKM Level 4 dengan modifikasi diperpanjang. Sepanjang pengetatan tetap memberikan ruang agar sebagian penduduk tetap bisa beraktivitas. WAJIB PAKAI MASKER dan sudah divaksinasi,” tulis Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono melalui akun twitter miliknya.

Sementara itu, Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan, pemerintah memiliki hobi baru yakni mengubah – ubah istilah sama seperti mengubah statuta UI. dia cuman ubah doang. ini kan soal kapasitas bukan istilah.

“Bisa saja dibikin level-level tetapi problemnya selalu adalah isi dari level itu apa? tergantung dari subtansi yang diatur dalam level itu. sekarang misalnya keresahan masyarakat dari belawan sampai papua itu dari Ambon sampai Garut bandung itu ada keresahan publik terhadap PPKM,” kata Rocky Gerung melalui kanal youtube Rocky Gerung Official.

“Jadi kalau diganti level sama juga. orang akan menganggap bahwa keresahan publik itu dibaca sebagai level berapa. kan kalau terjadi sosial unrest itu artinya seluruh keterangan pemerintah tentang kebijakan ini gagal,” terang Rocky.

Dia menjelaskan, jadi seluruh kebijakannya gagal. bukan ganti level. bukan ganti istilah. jadi kita paham bahwa tentu pemerintah ingin mendeteksi seberapa luas penyebaran covid, seberapa luas keresahan politik kan itu intinya kan. jadi sekarang unsur politik dimasukkan kesitu. konsekuensinya bakal ada pengetatan karena eskalasi naik maka intelijen beroperasi lebih serius dan aparat keamanan juga mungkin akan melampaui batas kesabarannya tuh. karena secara psikologis setiap daerah ingin menurunkan levelnya tuh supaya bagus di mata Presiden akibatnya kekerasan akan dipakai.

“Mahasiswa atau kelompok LSM atau masyarakat umum yang demonstrasi akan dianggap menaikkan level. maka dihalangi lagi. jadi konsekuensinya pada demokrasi itu berat. padahal sebetulnya undang-undang kita nggak pernah bilang level – levelan. kan cuma bilang kalau keadaan begini nyatakan karantina kan nggak mau dipakai kata Karantina terus – terus kan,” jelasnya.

“Jadi level apa itu. saya kira ini problem semantik yang meski kita bertanya pada orang yang paham betul hubungan antara politik dan komunikasi pembahasaan,” tutupnya.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Wujudkan Target 70 persen, Kapolda Riau Tinjau Vaksinasi di Kampar

rasid

Gelar Operasi, BPOM Temukan Kopi Saset Mengandung Paracetamol

rasid

Covid-19 Varian Omicron Telah Terdeteksi di Sumbar, Warga Diminta Jangan Panik

rasid