Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi rusun petamburan. [Internet]

Warga korban penggusuran Adukan Gubernur DKI Jakarta ke Ombudsman

KataKata.id – Perwakilan warga korban penggusuran Rusun Petamburan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Rabu (27/10). Mereka telah memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Anies diadukan karena dinilai melakukan malaadministrasi lantaran tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perwakilan warga korban penggusuran Rusunami, Masri Rizal mengatakan putusan tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp4,7 miliar dan memberikan unit rumah susun sesuai dengan janji sebelum penggusuran.

Ia menyebut pada 15 Januari 2019, Anies pernah menyampaikan janjinya untuk mematuhi isi putusan dan membayar uang ganti rugi.

Namun, janji tersebut tidak pernah terealisasi. Menurutnya, warga sudah berkali-kali mengupayakan agar eksekusi putusan tersebut dapat dilakukan, mulai dari menyampaikan permohonan penetapan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hingga audiensi bersama berbagai instansi terkait.

“Berbagai upaya sudah kami lakukan, namun hingga saat ini belum juga ada itikad baik dari Pemprov DKI untuk menunaikan kewajibannya berdasarkan Putusan Pengadilan,” kata Masri Rizal dalam keterangan tertulis mengutip CNN Indonesia, Kamis (28/10).

Dia menerangkan, kasus tersebut bermula ketika 473 KK warga RW 09 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat digusur oleh Pemprov DKI Jakarta pada 1997 untuk pembangunan Rusunami di wilayah tersebut.

Meski demikian, ia menyatakan pada pelaksanaannya, Pemprov melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak hingga relokasi tertunda hingga 5 tahun karena molornya pembangunan Rusunami.

Warga kemudian menggugat Pemprov DKI yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003.

Putusan tersebut dikuatkan melalui Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006.

Pemprov DKI Jakarta kemudian mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung No. 700/PK.pdt/2014. Pemprov juga sempat mengajukan permohonan status non-executable kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun kembali ditolak

Pengacara Publik LBH Jakarta yang mendampingi warga dalam pengaduan, Charlie Albajili mengatakan Pemprov harus mengeksekusi putusan pengadilan.

“Tidak ada alasan Pemprov tidak mengeksekusi putusan dan memulihkan hak warga. Apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah malaadministrasi dan melanggar hak warga mendapatkan pemulihan atas pelanggaran jaminan tempat tinggal yang layak yang telah dialami,” ujar Charlie.

Pihak Ombudsman Jakarta Raya belum menanggapi terkait aduan ini.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan mengecek informasi tersebut.

“Semua proses pembangunan sangat ketat sesuai SOP. Nanti kita cek kembali mudah-mudahan tidak sesuai dengan yang diberitakan ya,” kata Riza, Kamis.

Sumber : CNN Indonesia
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Perda Fiber Optik Harus Segera di Atur, Ketua MKGR Pekanbaru Buka Suara

rasid

Vanessa Angel dan Suaminya kecelakaan di ruas Tol Jombang, Tiga orang Dievakuasi

rasid

Tilang Elektronik Mobile Akan Diterapkan di Pekanbaru Besok

rasid