Lebih Dari Sekadar Kata
(Dok. PSHK FH UII)

Sikap PSHK FH UII Terkait Putusan PN Jakarta Pusat Tentang Penundaan Pemilu

Katakata.id – Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) menyebut bahwa putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan tahapan pemilu merupakan cacat logika dan keliru dalam praktik penyelenggaraan hukum Indonesia.

“Substansi perkara ini pada hakikatnya bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) bidang keperdataan, melainkan perkara gugatan sengketa kepemiluan atas keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh KPU, sehingga secara kompetensi absolut, PN Jakpus seharusnya tidak berwenang mengadili substansi perkara yang berkaitan dengan sengketa Pemilu,” kata Yuniar Riza Hakiki, SH MH dari PSHK FH UII dikutip melalui siaran persnya, Sabtu (4/3/2023).

Yuniar menilai PN Jakpus tidak berwenang memutus penundaan tahapan Pemilu, karena tahapan Pemilu tidak hanya menyangkut kepentingan hukum para pihak yang berperkara dalam sengketa keperdataan, sehingga meskipun putusan PN Jakpus pada aspek tertentu dinilai memulihkan kerugian Partai Prima.

“Tetapi dengan menghukum KPU untuk menunda tahapan Pemilu justru merugikan kepentingan hukum yang lebih luas, misalnya Partai Politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 serta rakyat selaku pemilih akan kehilangan hak pilih pada Pemilu yang seharusnya diselenggarakan setiap 5 tahun,” ungkapnya.

Lebih jauh Yuniar menjelaskan bahwa tidak ada sama sekali mekanisme Penundaan Pemilu di Konstitusi dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Menurut UU Pemilu, yang ada hanyalah penundaan pemungutan suara. Dan hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia atau secara nasional.

“Sehingga pelaksanaan Pemilu setiap 5 tahun harus tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 nanti. Hal ini sejalan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebut bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,” jelasnya.

Menurut dia, adapun dampak dari Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst mengindikasikan bahwa majelis hakim PN Jakpus keliru dalam menerapkan hukum saat memutus perkara.

Oleh karena itu, kata dia, kami memandang perlu Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung memeriksa majelis hakim PN Jakpus yang mengadili perkara tersebut, dan apabila terbukti melanggar kode etik dan hukum maka harus diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Yuniar.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PSHK FH UII memberikan catatan sebagai berikut:

  • Putusan PN Jakpus pada hakikatnya cacat logika dan keliru dalam praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia. Ada dua hal kekeliruan yakni Substansi perkara ini pada hakikatnya bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) bidang keperdataan, melainkan perkara gugatan sengketa kepemiluan atas keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh KPU, sehingga secara kompetensi absolut, PN Jakpus seharusnya tidak berwenang mengadili substansi perkara yang berkaitan dengan sengketa Pemilu.

Kemudian rekomendasi dari PSHK FH UII yakni:

  • KPU tidak perlu melaksanakan putusan PN Jakpus terkait penundaan tahapan Pemilu, dan dapat mengupayakan upaya hukum banding agar putusan tersebut dikoreksi Pengadilan Tinggi.
  • Kepada Komisi Yudisial untuk memeriksa majelis hakim yang memutus perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt Pst.
  • Meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung agar mengawasi dan memperingatkan hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung agar taat kompetensi absolut dan relatif.
  • Kepada Presiden diminta agar mengawal Pemilu sesuai amanat Konstitusi yakni dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
  • Kepada masyarakat umum, agar memantau dan mengawal Pemilu agar tetap dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Editor: Rasid Ahmad || Sumber: siaran pers PSHK FH UII

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Kapolda Riau Perintahkan Seluruh Jajaran Optimalkan Penyusunan Anggaran

rasid

Senarai Pertanyakan Kapan Frank Wijaya dan Syahrir Ditetapkan Sebagai Tersangka?

rasid

Nelayan dan Solidaritas Jaga Pulau Rupat Desak Gubri Cabut IUP PT LMU

rasid