Lebih Dari Sekadar Kata
Dok. Senarai

Senarai dan Jikalahari Desak Kejagung ambil alih perkara Karhutla PT BMI

KataKata.id – Senarai dan Jikalahari mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin mengambil alih penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) PT Berlian Mitra Inti (BMI) yang telah gagal ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

“Temuan kami, PT BMI sangat diistimewakan Jaja Subagja Kepala Kejati Riau, padahal penanganan kasus korporasi karhutla sudah menjadi rutinitas Kejati Riau. Kasus yang dipantau Senarai dari karhutla PT National Sago Prima hingga PT Duta Swakarya Indah bisa secepat kilat naik ke pengadilan. Mengapa PT BMI lama?,” kata Jeffri Sianturi Koordinator Senarai melalui rilis yang diterima KataKata, Kamis (30/9/2021).

PT BMI terbakar pada Maret 2020 seluas 94 hektar di Kampung Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Siak. Penyelidikan baru dimulai lima bulan kemudian hingga penetapan tersangka 11 Maret 2021. Hingga kini perkembangan penanganan kasus masih belum jelas.

Juni lalu status hukum PT BMI baru masuk tahap satu lalu berkas dikembalikan jaksa ke penyidik polisi Polda Riau sebab berkasnya belum lengkap. Lalu Agustus lalu berkas masih dikatakan belum lengkap. Kini berkas sudah diserahkan kepada jaksa namun belum ada kelanjutannya.

Padahal Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang menginstruksikan kepada salah satunya Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana karhutla sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan. Baik untuk rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan lahan atau tindakan lain yang diperlukan serta pengenaan sanksi administrasi sesuai ketentuan.

“Padahal selama penyidikan telah ditemukan bahwa lahan terbakar belum memiliki Izin Usaha Perkebunan, Rencana Kerja Pemantauan Lingkungan Hidup dan Rencana Kerja Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) apalagi memiliki Hak Guna Usaha,” kata Okto Yugo Setiyo, Wakil Koordinator Jikalahari.

Hasil penelusuran eyesontheforest pada Juli 2017 PT BMI tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan HGU. Areal kebunnya berada di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan perkiraan luas 765 ha berdasarkan analisis Citra SPOT 2015. Hasil overlay areal yang dikelola PT BMI dengan kawasan hutan berdasarkan SK 173/Kpts-II/1996 dan SK 7651/Menhut-VII/KUH/2011, seluruh areal kebun PT BMI berada pada kawasan hutan pada fungsi HPK.

Namun setelah terbitnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau, areal PT BMI yang sebelumnya merupakan HPK telah berubah menjadi APL seluas 744 hektar. Sisanya 21 hektar masih berada pada HPK. Begitupula pasca terbitnya SK 903/Menllhk/Setjen/ PLA.2/12/2016 pada 7 Desember 2016, luas Kawasan hutan tidak ada yang berubah sehingga PT BMI menanam sawit dalam Kawasan hutan 21 Ha dan 744 ha dikawasan APL tanpa izin.

Jika dikaitkan dengan umur tanaman sawit PT BMI yang diperkirakan berusia 20 tahun dari hasil pengamatan langsung di perkebunan PT BMI dan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan pada Agustus 2014, maka diindikasikan PT Berlian Mitra Inti telah mengembangkan sawit pada kawasan hutan sebelum keluarnya SK 903/Menllhk/Setjen/ PLA.2/12/2016 pada 7 Desember 2016.

Hasil Analisis Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan dalam Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak Serta Penertiban Perizinan dan Wajib Pajak Provinsi Riau yang dibentuk DPRD Provinsi Riau pada 2015 menemukan ada potensi pajak yang belum dibayarkan PT BMI yang mengelola areal seluas 15 hektare untuk Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp 16.875.000, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 45.000.000, dan Rp 1.480.000 untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) / Tahun.

Dari hasil temuan pansus ini juga dipastikan PT BMI sama sekali tidak memiliki izin untuk mengelola areal untuk dijadikan perkebunan.

Dari pengalaman Senarai memantau sidang perkara Karhutla di Siak, penetapan tersangka   PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur sampai masuk persidangan hanya perlu 8 bulan. Sedangkan PT Duta Swakarya Indah menghabiskan waktu 1 tahun satu bulan. Kini PT BMI baru masuk tahap I saja sudah menghabiskan 1 tahun 6 bulan.

Atas dasar semua ini, sudah seharusnya Kejaksaan Agung mengambil alih kasus ini. Dan Jaksa Agung perlu mengevaluasi kinerja Kepala Kejati Riau. Ini sesuai dengan perkataan Burhanuddin, 12 agustus lalu pada pembukaan Pendidikan dan pelatihan Pembentukan Jaksa ke 78.

“Saya butuh jaksa yang pintar dan berintegritas,” katanya. ***

Editor : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Aksi Penjabretan Terhadap Emak-emak di Pekanbaru Digagalkan Polisi

rasid

Pukat UGM Apresiasi Langkah Kejagung Tetapkan Anggota BPK Tersangka

rasid

AJI menilai Omnibus Law merugikan buruh dan merusak warisan reformasi

rasid