Lebih Dari Sekadar Kata
Dr Ninik Rahayu SH MS

Respons Ninik Rahayu atas kasus pelecehan seksual di KPI

KataKata.id – Kasus pelecehan seksual dan perundungan yang dialami salah satu staf kantor di komisi penyiaran Indonesia mendapat respons dari Mantan Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu.

“Kasus pelecehan tersebut meyakinkan kita semua bahwa penyebab kekerasan seksual adalah akibat pola relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban,” kata Ninik saat dimintai konfirmasi KataKata, Sabtu (4/9/202021).

“Kali ini saksi korban bukanlah seorang perempuan dan anak, melainkan seorang pria. artinya jika ada yang beranggapan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah cara berpakaian korban itu salah besar,” terangnya.

Menurut Ninik, kekerasan seksual dapat berawal dari berbagai bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. pelaku selalu memosisikan dan mengondisikan korban lebih rendah dan tidak berdaya.

Dia memastikan salah satu implikasinya adalah kekerasan.

“Kekerasan termasuk kekerasan seksual adalah salah satu ekspresi yang ditampilkan oleh orang – orang yang menganggap dirinya lebih berkuasa daripada kekuasaan yang dimiliki korban,” ungkapnya.

lebih jauh Ninik menjelaskan tubuh korban dijadikan objek seksual oleh para pelaku. pada kasus yang dialami saksi korban, juga berawal dari posisi korban yang terdiskriminasi dalam pergaulan sesama staf di kantor dan menjadikannya sebagai objek seksual.

Sulitnya akses keadilan

Kasus pelecehan yang terjadi memberikan gambaran kepada kita bahwa sulitnya korban mengakses keadilan ketika korban membuat aduan terkait persoalan yang terjadi.

“Mirisnya dari kasus pelecehan seksual di KPI adalah sulitnya korban mengakses keadilan ketika akan mengadukan persoalannya. padahal pengaduan adalah pemulihan awal bagi korban,” ungkap Ninik yang juga mantan Komisioner Komnas Perempuan itu.

Ninik menjelaskan selama 10 tahun korban mengalami kasus ini. Menurut rilis, saksi korban telah lapor ke Institusi Komnas HAM. Komnas HAM meminta korban untuk lapor ke Institusi kepolisian. ketika lapor ke institusi tersebut, korban diminta melapor ke atasannya langsung.

“Namun, ketika lapor ke atasannya ternyata tidak ada tindakan. fakta ini semakin menguatkan, bahwa kasus – kasus kekerasan seksual sulit terungkap dan korban sulit mengakses keadilan, salah satunya karena sistem pengaduan yang memudahkan korban melapor selalu tidak tersedia dengan aman dan nyaman,” jelasnya.

Dikatakan Ninik, KPI kecolongan dalam menyiapkan sistem aduan dan pengawasan internal serta tidak sigap dalam merespon aduan saksi korban. yang terjadi di KPI menunjukkan bahwa belum terbangunnya early morning sistem jika ada potensi dan indikasi kekerasan seksual di ruang publik serta lembaga – lembaga negara, lembaga pemerintah ataupun lembaga pendidikan dan lainnya.

Menurutnya, laporan KPI untuk membantu laporan sudah telat, tetapi KPI perlu berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki sumber daya yang mumpuni untuk melakukan pemulihan korban.

“Selain itu, Penegak Hukum tidak hanya menghukum pelaku tapi juga merehabilitasi pelaku agar memahami cara menghormati harkat dan martabat manusia,” ungkapnya.

“Tidak memandang rendah dan tidak melakukan kekerasan seksual pada yang lemah,” tutupnya.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Sejak Januari hingga Agustus, 20 perkara karhutla sudah ditangani Polda Riau

rasid

Tampil Bugil secara live melalui Aplikasi, Wanita di Pekanbaru Ditangkap Polisi

rasid

Firli: Semua Anak Bangsa Mesti Terlibat Bangun Budaya Antikorupsi

rasid