Lebih Dari Sekadar Kata
Mantan Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih ( Foto : Alamsyah Saragih/Facebook)

Mantan Anggota Ombudsman RI ingatkan sanksi administratif

KataKata.id – Mantan anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengingatkan ada sanksi administratif jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menjalankan rekomendasi Ombudsman RI soal pelaksanaan alih status pegawai.

Ada sanksi administratif, ada sanksi moral dan sosial. Sanksi moral itu ketika diumumkan, disampaikan ke DPR dan DPR juga boleh memanggil, sampaikan ke Presiden, publik bisa tahu di website, bisa lihat hasil pemeriksaan detail, statement, fakta-fakta yang ada,” tutur Alamsyah, dalam diskusi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera secara daring dikutip dari CNN, Jumat (6/8).

“Bahwa kemudian orang merasa dignity-nya rusak, itulah sanksi. Dulu saat dikasih kesempatan untuk melakukan perbaikan secara voluntary enggak mau. Sekarang dibuka ke publik, merasa di-downgrade, ya enggak bisa. Itu risikonya,” terang anggota Ombudsman periode 2016-2020 tersebut.

Ia menjelaskan pelaksanaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) bersifat sukarela dan ada batas waktu 30 hari. Dalam rentang waktu tersebut, kata Alamsyah, Ombudsman RI membuka ruang bagi pihak terlapor termasuk pimpinan KPK untuk berkonsultasi.

Dalam hal ini Alamsyah tidak mempermasalahkan keberatan KPK sepanjang hal tersebut relevan.

“Tapi, kalau tidak relevan, dia [KPK] tidak melaksanakan juga, [LAHP] akan naik jadi rekomendasi. Kalau 30 hari kemudian tidak dilaksanakan tindakan korektif tersebut secara voluntary, maka masuk ke satu unit resolusi dan monitoring akan disusun rekomendasi,” ujar dia.

“Di dalam rekomendasi apabila diterbitkan, dia sifatnya wajib dilaksanakan. Itu sudah diatur Undang-undang,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Alamsyah pun menyayangkan sikap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang justru menuding Ombudsman RI lah pelaku malaadministrasi.

Kalau dia mau menyampaikan keberatan, menyampaikan ke publik, enggak apa-apa. Tapi, ya, jangan offside memberikan statement yang bukan kewenangannya di KPK. Itu memalukan. Itu catatan saya untuk Ghufron,” tegas dia yang juga pernah memimpin Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai ketua pada periode 2009-2011.

“Apakah kita bisa percaya bahwa pimpinan KPK berkepentingan menjaga kepentingan pegawai KPK? Saya melihatnya jauh sekali dan enggak ada faktanya,” ujar Novel Baswedan dalam agenda daring dikutip dari CNN, Jumat (6/8/2021).

Novel menyayangkan dan merasa malu ketika Firli Bahuri Cs menghindar dari permasalahan serius sebagaimana temuan Ombudsman terkait malaadministrasi dalam pelaksanaan alih status pegawai.

“Saya sendiri malu mendengarnya [terkait konferensi pers KPK]. Saya berharap kita semua harus memahami KPK itu bukan punya Pak Firli Bahuri dkk. [KPK] itu milik masyarakat dan negara,” ujarnya.

Novel yang menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik ini berpendapat keberatan atas LAHP Ombudsman semakin memperlihatkan sikap membangkang pimpinan KPK.

Ia lantas berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berdiam diri merespons pembangkangan tersebut.

“Saya berharap Presiden akan melihat hal ini dan tidak akan membiarkan perbuatan demikian,” katanya.

Lebih lanjut, Novel juga berharap Ombudsman bisa lebih mendesak KPK agar mau melaksanakan kewajibannya. Menurutnya, malaadministrasi yang terjadi merupakan sesuatu yang serius karena berkaitan dengan integritas hingga manipulasi.

“Untuk lembaga antikorupsi dan mempunyai kredibilitas tinggi, ini aib besar. Tapi, mereka tidak terganggu. Saya berharap Ombudsman RI bisa lebih baik lagi memberikan desakan kepada KPK,” tutupnya.

Kolaborasi Ombudsman dan KPK

Apakah bisa kedua lembaga ini berkolaborasi bekerja dalam spektrum lebih besar. Secara substansial jika dilihat dari visi besarnya peran ombudsman dan KPK yaitu sama – sama mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, efektif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ombdusman itu kan semangatnya pada aspek pencegahan dan penanganan maladministrasi layanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Jika kita lihat sebenarnya Ombudsman itu bergerak di hulu, sedangkan KPK itu bergerak disisi hilir.

Ombudsman memang mengurus hal yang paling dasar bagi masyarakat yaitu bagaimana masyarakat itu mendapatkan pelayanan administrasi yang terukur, efesien dan tidak bertele – tele.

Pencegahan hulu itu yang diperankan Ombudsman selama ini. Dengan adanya pencegahan di hulu Ombudsman bisa mencegah tindakan korupsi yang lebih besar.

Kolaborasi antara Ombudsman dan KPK mestinya harus disuarakan untuk mencegah praktik – praktik korupsi di tanah air. Ada kesamaan visi besar yang bisa membuat kedua lembaga ini bisa berkolaborasi.

Namun ego sektoral masih menggerogoti sebuah lembaga. KPK merasa dirinya paling suci di negara ini. Sehingga tidak membutuhkan koreksi dari lembaga mana pun termasuk Ombudsman.

Dua lembaga ini juga bekerja mengusut suatu masalah berdasarkan pengaduan masyarakat. Basis data pengaduan masyarakat itu yang menjadi acuan kedua lembaga ini bisa unjuk kerja mengurai masalah. Apakah itu masalah penyimpangan prosedur, penyalahgunaan uang negara dan praktik culas yang dilakukan instansi masing – masing perangkat negara baik itu di tingkat pusat maupun daerah.

Sebelum melebar ke mana – mana, mari kita lihat sejarah ombudsman.

Merujuk pada PDF Ombudsman itu berasal dari bahasa skandinavia kuno yang bernama Ombud. Secara makna dimaknakan perwakilan, Proxy , wali amanat. Pada awal – awal ombudsma ini pertama kali dibentuk oleh Raja Charles XII asal swedia. Sang Raja mendapatkan inspirasi ketika mengasingkan diri ke Turki. di turki ada lembaga yang bertugas menerima keluhan warga terkait kerja perangkat kerajaan pada masa itu.

Pada periode kedua mewakili pelapor untuk beracara di pengadilan karena sering beracara disebut sebagai pengacara. Karakter projusticia cukup kental di dalam tubuh Ombudsman ini. Periode ketiga seiring dengan perkembangan demokrasi di negara penganut sistem parlementer Ombudsman menjadi alat parlemen untuk mengawasi eksekutif sebagai penyelenggara negara. Produk Utama Ombudsman itukan Rekomendasi.

Sedangkan pada periode terakhir, Ombudsman itu diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi mediasi dalam menangani keluhan atau laporan.

Menurut data The International Ombudsman Institute, saat ini terdapat setidaknya 170 lembaga Ombudsman di lebih di 90 negara seluruh dunia.

Ombudsman itu terdapat di Swedia, Finlandia, New Zeland, Inggris, Australia, Belanda, Indonesia dan Turki.

Editor : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Asyin Main HP, Seorang Anak Jadi Korban Curas

rasid

Dirjen Minerba dan Pertambangan DEM Indonesia Dukung Syahbandar Molawe Tertibkan Tersus

rasid

Tugas Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Pasca UU PDP Disahkan

rasid