Lebih Dari Sekadar Kata
Yayasan LBH Pekanbaru bersama BEM Unri dan Komahi adakan konferensi pers bersama atas kasus dugaan pelecehan yang dialami mahasiswi HI Unri. [Istimewa]

LBH Pekanbaru : Kita tidak ingin kasus Dugaan pelecehan seksual ini Dipolitisir

KataKata.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, BEM Unri dan Komahi menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami mahasiswi Unri yang menyita perhatian publik. Konferensi pers tersebut diadakan di kantor LBH Pekanbaru, Ahad (7/11/2021).

“Kondisi korban saat ini aman. Sedang dalam proses pemulihan dan masih mengalami trauma mendalam. Kami disini hadir atas dasar kemanusiaan ,” kata Vice Mayor Komahi Fisip Unri, Voppi Rosea Bulki melalui konferensi pers, Ahad (7/11/2021).

“Sejauh ini, kami tidak gentar menghadapi pelaku yang akan menuntut korban dengan tuntutan ancaman Rp 10 miliar,” tegas Voppy.

“Kami sudah berkonsultasi dengan LBH juga terkait tuntutan itu dan ancaman UU ITE yang berpotensi menjerat korban,” ujar Voppi.

Presiden Mahasiswa Unri Kaharuddin mengatakan agar kasus itu diselesaikan dengan baik.

“Kami dari BEM Unri sudah bergerak, kita bergerak ini murni atas dasar kemanusiaan, bukan dipolitisi. BEM Unri bahkan aliansi BEM Seluruh Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan seksual di kampus. Kami tidak mau kasus seperti ini terjadi di tempat lain. BEM menuntut tentang pencegahan kekerasan seksual,” jelas Kaharuddin.

“BEM Unri juga meminta, Selama tim pencari fakta bergerak dan selama melakukan pemeriksaan, Rektor memberhentikan terlapor sebagai pendidik dan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Dia juga mengatakan atas nama solidaritas, Jika Komahi dipanggil Polda, maka BEM se-Riau dan se Indonesia, meminta dipanggil juga ke Polda, kami siap dipanggil sebagai saksi dari video yang beredar tersebut, karena kami merepostnya. Sekarang video di Komahi masih ada, itu sikap yang kami lakukan.

Selaku Presma, Kaharuddin mengaku sudah menjumpai keluarga korban.

“Kami sudah mendampingi korban, fokus ke pemulihan mental korban dan sudah ditangani UPT PPA. Kami mendesak agar rektor segera menggerakkan tim pencari fakta, dan memberitahu siapa saja di tim itu. Kami mendesak harus ada tim mahasiswa di sana, agar tim itu benar-benar independen. Dalam hal ini ada opsi, Presma atau Komahi yang mewakili mahasiswa,” kata Kaharuddin.

Korban dugaan pelecehan seksual mendapatkan pendampingan hukum dari LBH Pekanbaru.

“Kita dari LBH dan PPA terus mendampingi korban dalam proses hukumnya di polresta pekanbaru. Kenapa penting tim pencari fakta dalam lingkungan kampus ? Karena akan mendukung proses – proses hukum di kepolisian sehingga menjadi masukan dalam proses di kepolisian,” Kata Noval Setiawan dari LBH Pekanbaru.

“Ini adalah salah satu bentuk partisipasi mahasiswa untuk menerangkan kasus ini lebih terang benderang agar prosesnya lebih terbuka sehingga polisi lebih profesional dalam bekerja menyelesaikan kasus dugaan ini,” ungkap Noval.

Terkait perlindungan korban dugaan pelecehan seksual setelah terbitnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021, Dikatakan Noval, Permendikbud ini adalah salah satu upaya melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kita anggap ini adalah terobosan baik dalam dunia pendidikan untuk mengungkap kekerasan seksual yang terjadi didalam lingkup kampus.

“Ini momentum bagi Unri untuk kemudian menerapkan Permendikbud Ristek ini dalam mengungkap kasus kekerasan seksual,” katanya.

“Ini juga bisa membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus kekerasan seksual yang selama ini sulit terungkap. Ini memang tidak ada landasan hukum untuk menghukum. ini bisa menjadi pedoman bagi kampus untuk melakukan pencegahan,” tutup Noval.

“Kita meminta kepada pihak – pihak terkait untuk mengawal kasus ini sampai ke akar – akarnya. Agar kasus – kasus kekerasan seksual tidak terjadi lagi di dalam maupun diluar kampus,” kata Rian Sibarani dari LBH Pekanbaru.

Rian menjelaskan bagi pihak – pihak yang pernah mengalami kekerasan seksual diharapkan berani bersuara dan melaporkan. karena banyak masyarakat yang takut melaporkan kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual karena pihak terlapor merasa punya kuasa dan segala macam lainnnya.

“Kita sangat kecewa jika kasus ini dipelintir dan dikaitkan dengan kasus – kasus lain. Kita tidak ingin kasus ini dipolitisir,” jelasnya.

Masih kata Rian, Kita berdiri disini bersama korban. Kita mengedepan hak – hak korban yang mengalami kasus kekerasan seksual.

“Apabila Polda Riau menindaklanjuti laporan pihak terlapor atau terduga pelaku atas laporan pencemaran nama baik, Maka kita akan siap mengawal dan melakukan pendampingan terhadap kasus ini,” ujarnya.

“Kepolisian diminta bijak memahami subtansi UU ITE,” tutup Rian.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Curi Sepeda Motor Pakai Batang Besi, Residivis Ditangkap Polisi

rasid

Tim Hukum Amin Riau Bawa 50 Bukti Dugaan Kecurangan Pemilu

rasid

Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti Divonis Bebas

rasid