Lebih Dari Sekadar Kata

Kritik Pengamat Soal Belum Dinonaktifkannya SH

Katakata.id – Pengamat Kebijakan Publik Unri, Rawa El-Amady mengkritik kebijakan Rektorat Unri yang tidak mengambil sikap menonaktifkan Dekan Fisip, Syafri Harto yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswinya.

Sebelumnya, Wakil Rektor II Unri, Sujianto mengaku pihaknya tak bisa semena-mena memberhentikan sementara Syafri Harto sebab ada regulasi yang mengaturnya.

Rawa El-Amady mengatakan, seharusnya pihak rektorat tak perlu pusing memikirkan hukum formal. Sebab, kampus yang merupakan tempat terhormat, mesti mementingkan hukum etika dan moral.

“Memang, orang yang belum diputuskan bersalahnya di pengadilan itu tidak boleh diberhentikan. Itu ada aturannya. Tapi, demi kepentingan penyidikan, sebaiknya dinonaktifkan. Sebaiknya ya, itu kan ketentuan etika, bukan hukum,” ujarnya kepada katakata, kamis (25/11/2021).

“Kampus itu kan lembaga pendidikan tinggi, yang harus jadi contoh. Maka seharusnya rektorat tidak mengacu pada hukum formal, tapi hukum etika moral,” tegasnya.

Selain demi etika dan moral, Rawa mengatakan penonaktifan Syafri Harto agar terduga pelaku tersebut tidak memanfaatkkan kekuasaannya ataupun melakukan intervensi ke koleganya demi kepentingan pribadinya.

“Jadi tidak bisa universitas yang notabene menjunjung tinggi nilai moral dan etika, tapi ketika ada kasus hukum yang menyangkut moral begini dia mengabaikan etika moral tapi malah menjunjung hukum formal,” katanya.

“Kita ini orang kampus. Perjuangkanlah etika dan moral itu,” tutup Rawa.

Sebelumnya diberitakan, Dekan Fisip Unri, Syafri Harto (SH) dicecar 70 pertanyaan atas kasus dugaan pencabulan seorang mahasiswi berinisial L dikawasan kampus Universitas Riau.

Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto ketika dikonfirmasi, Selasa (23/11/2021).

“Terhadap tersangka SH telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Lebih kurang ada 70 pertanyaan diajukan penyidik,” katanya.

Terhadap tersangka ini , Sunarto mengatakan tidak dilakukan penahanan karena koperatif menjalani pemeriksaan.

“Tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka SH itu berdasarkan pertimbangan penyidik bahwa yang bersangkutan dianggap cukup kooperatif, tidak akan mempersulit penyidikan, dan ada jaminan dari kuasa hukumnya,” terang pria yang akrab disapa Narto ini.

Reporter : Rasid Ahmad
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Senarai dan Jikalahari Kecam Pernyataan Ahli Hukum Soal Kasus Surya Darmadi

rasid

TPPO Banyak Terjadi di Kaltara, Wabareskrim Beri Penjelasan

rasid

Apresiasi Kinerja Polri, Komisi III DPR RI: Kapolri Tidak Mencederai Hati Nurani Masyarakat

rasid