Lebih Dari Sekadar Kata
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. [Foto: Internet]

Komnas HAM usut dugaan kriminalisasi PTPN V terhadap petani sawit di Riau

KataKata.id – Komnas HAM akan menindaklanjuti dugaan kriminalisasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V Koperasi terhadap petani sawit Makmur (Kopsa-M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

“Komnas HAM RI memberikan perhatian terhadap kasus antara Kopsa-M dengan PTPN V,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangan tertulis dikutip dari CNN Indonesia, Senin (20/9/2021).

Anam mengatakan kasus dugaan kriminalisasi tersebut dilaporkan oleh Setara Institute yang mewakili 997 orang petani dan 120 orang pengurus Kopsa-M

Menurutnya, berdasarkan keterangan pengadu sampai saat ini masih terjadi kriminalisasi kepada petani yang tergabung dalam Kopsa-M.

Para petani yang menjual hasil kebunnya sendiri dilaporkan telah menggelapkan barang oleh PTPN V ke Polres Kampar. Dua orang petani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kondisi ini ditengarai disebabkan pengabaian pemenuhan hak para petani atas bahan pangan yang layak oleh PTPN V.

PTPN V diduga telah membiarkan lahan kebun sawit yang gagal serta menaikkan biaya pembangunan kebun yang berdampak pada kemiskinan para petani.

“Komnas HAM RI akan mendalami peristiwanya dan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut khususnya kepada pihak kepolisian terkait pengaduan kriminalisasi,” ujarnya.

Kepolisian Resor Kampar membantah tudingan Setara Institute yang disebut mengkriminalisasi Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) versi Anthony Hamzah yang tertangkap tangan mencuri dan menggelapkan tandan buah segar (TBS) sawit.

Kapolres Kampar AKBP Rido Purba mengatakan bahwa penyidik Satreskrim yang dikomandoi oleh AKP Bery Juana Putra melakukan penyidikan secara profesional dan objektif sesuai kitab undang-undang hukum pidana dan perundangan yang berlaku.

“Polres Kampar bukanlah kaki tangan PTPN V dan penyidik tidak ada kepentingan apapun terhadap pelapor ataupun terlapor. Proses hukum dilakukan secara profesional dan objektif sesuai KUHAP dan Perundang-undangan lainnya yang didukung fakta-fakta yang ada,” kata Rido dikutip dari Merdeka, Jumat (17/9).

Sebelumnya Setara dengan mengatasnamakan 997 petani meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka mengklaim dikriminalisasi oleh PTPN V dan Penegak Hukum dari Polres Kampar terkait konflik lahan.

Rido menyesalkan narasi yang dibentuk tersebut. Ia menjelaskan bahwa kasus yang kini bergulir dan ditangani Korps Bhayangkara itu bukanlah terkait konflik lahan, seperti yang dinarasikan Setara Institute.

“Kasus yang ditangani Polres Kampar ini bukan tentang konflik lahan, tapi kasus penggelapan TBS buah sawit milik Kopsa-M (Pola KKPA) yang bermitra dengan PTPN V,” tutupnya.

Editor : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Pemilik Pangkas Rambut Golden Boy di Jalan Kartama Ditemukan Tewas

rasid

Tanggapan UIN Suska Riau Soal Viral Mahasiswi Beradegan Mesum di Zoom Meeting

rasid

Dirlantas Polda Riau Kombes Firman: Laka Lantas Menurun, Situasi Kondusif

rasid