Lebih Dari Sekadar Kata
Dr Ninik Rahayu SH MS

Kekerasan berbasis gender online marak terjadi, simak penjelasan Ninik Rahayu

KataKata.id – Kekerasan di dunia digital marak terjadi belakangan ini. apalagi kekerasan berbasis gender online sering sekali menimpa masyarakat di dunia media sosial. masyarakat kita belum memahami apa sebenarnya kekerasan berbasis gender online itu.

“Kekerasan berbasis gender online itu adalah tindakan yang memang dimaksudkan untuk melecehkan, merendahkan, mengeksploitasi yang berkaitan dengan tubuh seseorang atau yang berkaitan dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan melalui digital yang dilakukan melalui alat – alat digital seperti yang sekarang kita miliki,” kata mantan Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu melalui channel Youtube Ninik Rahayu Maksoem, Senin (13/9/2021) lalu.

“Kan ada handphone atau pakai laptop dengan sarana internet whatsapp, melalui twitter, melalui line, melalui Facebook. seseorang kadang – kadang menggunakan alat digital ini untuk melakukan aktivitas – aktivitas yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual atau merendahkan dan mengeksploitasi tubuh seseorang atau mengeksploitasi hasrat seksual seseorang,” ungkapnya.

Lalu apa bedanya dengan pornografi?

Bicara pornografi itu bukan hanya terkait dengan tubuh seseorang tetapi juga bisa dengan gambar yang kita lihat.

“Kalau pornografi itu bentuknya bukan hanya terkait dengan tubuh seseorang tetapi juga bisa dengan gambar.dengan gambar, dengan sketsa, dengan ilustrasi, dengan foto, dengan tulisan, ya dengan bunyi suara begitu, sehingga makna pelecehan tadi akan dapat dikategorikan melakukan aktivitas – aktivitas pornografi antara lain karena dibuat dalam berbagai ragam yang tadi saya sebutkan baik itu secara gambar maupun secara visual,” jelas Ninik.

“Baik itu yang tidak bergerak maupun yang bergerak. bisa juga dengan membuat gambar – gambar kartun seperti membuat animasi, membuat percakapan – percakapan yang ini adalah substansi bernuansa pornografi,” paparnya.

Dikatakan Ninik, membahas kekerasan berbasis gender online dalam bentuk pornografi atau pelecehan seksual melalui digital ini ternyata korbannya makin hari makin banyak.

“Data Komnas Perempuan tahun 2020, itu ada lonjakan keluhan korban ke komnas perempuan ada 510 kasus di tahaun 2020. padahal tahun 2019 itu hanya 126 kasus. tentu ini kenaikan hampir 400 persen,” katanya.

Mengapa bisa terjadi ?

“Karena lagi – lagi kita tahu 2020 itu adalah masa pandemi. 2021 juga pandemi juga belum berakhir. pada masa pandemi itu kan ada pembatasan ruang gerak kita semua ya di offline maka, penggunaan digital itu juga makin hari makin meningkat,” ungkap Ninik.

“Nanti pasca Covid, saya membayangkan penggunaan ruang digital itu pasti terus-menerus akan makin meningkat seiring dengan era 4.0 dan era 4G bahwa nanti alat komunikasi digital itu adalah alat utama dalam kita bersosial, dalam kita bekerja bahkan beragama,” tuturnya.

“Kita tahu sekarang pengajian melalui WhatsApp, melalui zoom. bahkan pada masa pandemi yang masih beberapa waktu yang lalu bahkan diadakan salat Jum’at berjamaah, salat lebaran berjamaah melalui virtual,” ungkapnya lagi.

“Kalau penggunaan makin tinggi maka itu juga akan diiringi dengan potensi – potensi penggunaan alat ini untuk aktivitas – aktivitas yang melanggar aturan norma hukum tadi. apakah di Undang – undang ITE. apakah juga di Undang Undang pornografi yaitu ketika berisi konten – konten pornografi,” terang Ninik.

Data Safenet menunjukkan, ada pengaduan yang meningkat 375 kasus tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang hanya 45 kasus. di tahun 2020 itu ada 375 kasus.

Data Kementerian Komunikasi dan Informasi menunjukkan itu melakukan takedown terhadap 542 gambar – gambar yang berkonten pornografi yang ini sudah diblokir oleh kominfo supaya tidak menyebar apalagi sampai dilihat oleh anak – anak. itu memberikan pendidikan yang kurang baik bagi anak – anak. yang lainnya adalah banyak korban itu adalah anak – anak.

Ninik menjelaskan, siapa sih anak – anak ? undang – undang perlindungan anak dan hasil putusan MK di undang undang perlindungan anak usia anak itu adalah 18 tahun. tetapi kalau untuk usia perkawinan itu minimal 19 tahun. berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan hasil judicial review dari berbagai aktivis perempuan maka pemerintah kemudian menetapkan usia perkawinan minimal adalah 19 tahun sama antara laki – laki dan perempuan karena sebelumnya perempuan kan 16 tahun.

“Ternyata di ruang digital ini anak – anaklah yang banyak menjadi korban. karena ini aktivitas digital maka hubungan antara pelaku dan korban tidak selalu orang yang dikenal, tidak selalu berdekatan. bisa jadi pelakunya adalah mereka yang berada di luar negeri itu jadi korban dan pelaku bisa jadi adalah tidak kenal satu dengan yang lainnya,” jelas mantan Komisioner Komnas Perempuan 2006-2014 itu.

“Padahal KUHP kita di pasal 1 itu menentukan bahwa undang undang ini hanya berlaku untuk masyarakat Indonesia atau tindak kejahatan yang dilakukan di Indonesia baru bisa menjerat. kalau ini dari luar negeri maka tidak selalu pelaku ini dapat diekstradisi ke Indonesia kecuali ada hubungan kerja sama ekstradisi,” terangnya.

“Oleh karena itu, sering kali pelaku tindak pornografi atau kekerasan berbasis gender online yang pelakunya berada di wilayah luar Indonesia sulit untuk dimintai pertanggungjawaban bahkan sulit dilacak keberadaanya,” ungkap Ninik.

Menurut dia, kita harus menyadari bahwa subjek hukum di ruang digital itu bisa jadi berbeda dengan di ruang offline. seringkali pelaku tindak kejahatan di dunia digital itu menjadi sulit untuk dimintai pertanggungjawaban apalagi kalau dia berada di luar negeri.

“Hal lain yang menjadi dasar kepentingan kita semua untuk mengetahui dan memahami tentang kejahatan di dunia digital itu adalah kejahatan ini berhimpitan atau berkelindan dengan berbagai bentuk kejahatan yang lain misalnya terkait dengan kejahatan pornografi bisa juga berkelindan dengan kejahatan pemerasan, bisa juga berkelindan dengan tindak pidana perdagangan orang, bisa juga berkelindan dengan kejahatan pemerkosaan, perbudakan seksual dan pelecehan seksual,” paparnya.

“Jadi, apapun kejahatan di ruang digital ini selalu diikuti dengan berbagai bentuk kejahatan yang lain. itu sudah sangat banyak terjadi di ruang digital saat ini,” tutup Ninik.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Mantan Anggota Ombudsman RI ingatkan sanksi administratif

rasid

5 Warga Pekanbaru Tertangkap Tangan Buang Sampah Sembarangan

rasid

Kapolda Riau Irjen Pol M. Iqbal Pimpin Gelar Ekspos Akhir Tahun

rasid