Lebih Dari Sekadar Kata
Tenaga Profesional Lemhannas RI, Dr Ninik Rahayu SH MS [Foto : istimewa]

Kapolres Diminta Jangan Ragu Buka kasus pemerkosaan yang dialami 3 anak

Katakata.id – Kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi di kabupaten Luwu Timur mengundang reaksi dari Tenaga Profesional (Taprof) Lemhannas RI . Sementara, publik sangat menyayangkan pihak kepolisian terkait menghentikan penyidikan dugaan kasus perkosaan yang dialami oleh 3 orang anak di kabupaten Luwu Timur tersebut.

“Saya yakin jajaran Kepolisian RI akan bersikap sigap dalam menindaklanjuti imbauan Kantor Staf Presiden (KSP) agar Kepolisian Resort  Luwu Timur membuka kembali kasus dugaan pemerkosaan  tiga anak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan,” kata Tenaga Profesional Lemhannas RI, Ninik Rahayu melalui keterangan tertulis yang diterima Katakata, Sabtu (9/10/2021).

“Meskipun sebelumnya, terindikasi kasus yang sempat dilaporkan ke Kepolisian Resor Luwu Timur tersebut  perkaranya ditutup pada Desember 2019 akibat dianggap tak cukup bukti,” terang Ninik.

Ninik menjelaskan, sebagaimana hukum acara pidana terkait penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual yang tersedia saat ini, maka beban pengungkapan masih menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Bukan sebaliknya seakan akan menjadi beban dan tanggung jawab korban.

“Tetapi memang harus dipahami, sebagaimana penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual pada umumnya, proses pembuktian bukan pekerjaan mudah bagi aparat. Apalagi kalau terjadinya di wilayah privat,” jelasnya.

Menurutnya, pada kasus ini hubungan personal korban dan pelaku adalah ayah dan anak. Bersyukur ibu korban punya keberanian untuk melaporkan kasus ini, karena,tidak jarang posisi ibu dalam rumah tangga juga dimanfaatkan pelaku  untuk menekan saksi yang sekaligus ibu kandung korban.

“Saya yakin bahwa Kepolisian RI dengan Presisinya punya terobosan dan langkah-langkah sinergis dengan pihak-pihak yang diharapkan dapat membantu pengungkapan kebenaran kasus ini. Misalnya, dengan menghadirkan ahli dan pendamping korban agar dapat membantu menemukan titik terang penyelesaian kasus ini,” ungkapnya.

Dijelaskan Ninik, Belum terlambat, masih cukup waktu. Secara hukum, masa kedaluwarsa penuntutan atas kasus pemerkosaan, jika kita melihat pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP), kedaluwarsa penuntutan pidananya adalah sesudah 12 (dua belas) tahun. Tindak Kejahatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat dijerat dengan Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Indonesia yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU 23 Tahun 2002.

 “Pada saat yang bersamaan UPTD PPA dan Unit PPA dapat mengajukan perlindungan bagi saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,” jelasnya.

“Saya yakin KPPPA juga akan sigap dalam memastikan pemulihan korban dan saksi korban, baik sebelum, selama maupun paska proses hukum. Keberanian saksi untuk melaporkan sangat memerlukan dukungan, agar kasus kekerasan seksual seperti ini tidak berulang,” sambung Ninik.

Namun demikian, dikatakan Ninik perlu diwaspadai pada kasus-kasus seperti ini adanya upaya reviktimisasi pada korban dan pendamping korban. Hal ini bisa terjadi ketika kasus utamanya belum terungkap kebenarannya, tetapi potensial pelaku melaporkan balik korban dan saksi atas dasar pencemaran nama baik.

Dia Berharap bahwa Aparat Penegak Hukum untuk konsentrasi menuntaskan kasus dugaan pelacuran terlebih dahulu.

“Tidak terburu buru menyidik kasus ikutan,” tutupnya.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Arti Mess Ekayasi Anindya yang Diresmikan Kapolda Riau

rasid

Kemenkumham Riau Serahkan Remisi Khusus Kepada 6.771 WBP

rasid

Giliran Wakil Rektor I Unri Dipanggil KPK Terkait Kasus yang menjerat Rektor Unila

rasid