Lebih Dari Sekadar Kata
Rapat anggota DPR RI di (Foto: Detik.com)

JKP3 berikan masukan kepada pemerintah dan DPR soal RUU TPKS

Katakata.id – Mencermati rapat pleno Baleg DPR RI pada 30 Agustus 2021 JKP3 mengapresiasi kemajuan dalam tahapan penyusunan RUU ini dan mendukung upaya penyempurnaan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) agar menutup rapat potensi kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual dan sekaligus membuka seluas-luasnya pemenuhan kewajiban konstitusional negara untuk menghadirkan jaminan hak atas rasa aman bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.

Menyikapi penyempurnaan RUU TPKS tersebut JKP3 memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR.

“Perlu memasukkan pertimbangan Filosofis dan fakta sosial terkait kekerasan seksual,” kata Tim Eksekutif RUU TPKS, Lucia Wenehen kepada katakata, Kamis (7/10/2021).

“Bahwa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, pelindungan, dan penindakan kekerasan seksual,” terang Lucia.

Lucia menjelaskan korban kekerasan seksual seringkali terhambat dalam proses hukum ketika rumusan deliknya menyebutkan harus adanya akibat dari perbuatan tindak pidana (delik materiil) yang sulit pembuktiannya. Oleh karena itu, rumusan definisi kekerasan seksual pada RUU PTKS sebaiknya merupakan rumusan delik formil yang tidak diperlukan pembuktian keberadaan akibat dari perbuatan, namun cukup pada rumusan adanya perbuatan yang telah dilakukan.

“Rumusan tindak pidana yang memuat unsur “akibat perbuatan” tetap perlu ditambahkan dalam norma tindak pidana kekerasan seksual dalam ketentuan berikutnya sebagai pemberatan pemidanaan dengan gradasi pidana tergantung dari tingkat akibatnya,” jelasnya.

“Rumusan Eksploitasi Seksual dalam RUU TPKS diperluas tindakan lain yang mengakibatkan korban tereksploitasi secara seksual,” terang Lucia.

“Penanganan kasus kekerasan seksual seringkali terlalu fokus pada acara peradilan, namun sistem layanan dukungan yang mudah dijangkau oleh korban masih belum terpadu dan terintegrasi,” sambungnya.

Kata Lucia, korban seringkali harus dirujuk berkali-kali sehingga menempuh jalan yang cukup panjang dan melelahkan, serta berulangkali menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Padahal bagi korban kekerasan seksual, menceritakan berulang peristiwa kekerasan yang dialaminya dapat menimbulkan retraumatisasi dan kerap membuat mereka enggan untuk melanjutkan proses penanganan maupun pemulihan karena terlalu menyakitkan.

Dia mencontohkan, pada kasus anak, selain menimbulkan retraumatisasi, proses pertanyaan mengulang juga dapat mempengaruhi kualitas keterangan anak sehingga anak kerap dianggap tidak konsisten. Selain itu, korban kekerasan seksual memiliki kekhasan karakteristik dampak kekerasan berupa implikasi medis yang perlu penanganan segera, baik aspek medikolegal maupun medis (kontrasepsi darurat dan pencegahan IMS/HIV), yang bersamaan dengan kebutuhan penanganan hukum dan psikologis.

“Meskipun dalam Penjelasan Umum RUU TPKS per 30 Agustus 2021 sudah mencantumkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak 1984 melalui UU Nomor 7 Tahun 1984. Perlu muatan penting dalam CEDAW yakni pengakuan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender dan/atau jenis kelamin,” jelas Lucia.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993 yang merupakan bagian dari Konvensi CEDAW, mengakui bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan menghambat kemajuan mereka, dan bahkan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang memaksa perempuan ada dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) merupakan jejaring organisasi dan individu yang berdiri sejak 2005 dan melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengintegrasian prinsip perlindungan perempuan dan kelompok rentan di masyarakat serta penghapusan diskriminasi berbasis gender khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

Baca selengkapnya masukan dari JKP3 soal RUU TPKS disini

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Sidang Pembacaan Putusan Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres di MK Dikawal Ribuan Aparat

rasid

Polisi Gerebek Rumah Mewah di Kawasan Depok Diduga Tempat Pesta Sex

rasid

Kerusuhan Meledak di Pulau Haruku Maluku, Rumah Terbakar Hingga Polisi Tertembak

rasid