Lebih Dari Sekadar Kata
Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik ( foto : dok. pribadi )

Fitra Riau pertanyakan komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi

KataKata.id – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menyita perhatian publik. Pasalnya, pasca-OTT itu Bupati Kuansing Andi Putra ikut diamankan, bahkan setelahnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap perpanjangan HGU sawit.

Status tersangka yang ditetapkan bagi Bupati Kuansing, ikut ditanggapi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau.

FITRA Riau mencatat sepanjang tahun 2017 – 2021, paska HAKI 2016. Provinsi Riau dan Kabupaten kota juga belum melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola pemerintahan yang baik, Dilihat masih ditemukan beberapa daerah yang berurusan dengan KPK salah satunya kasus multiyears kabupaten Bengkalis yang diungkap tahun 2018 dan sudah memutuskan mantan bupati Bengkalis dan sekretaris kota Dumai bersalah, kasus Suap DAK yang dilakukan oleh mantan wali kota Dumai Zulkifli AS, kasus Jembatan water for city di kabupaten Kampar yang saat ini sedang proses pengembangan.

“FITRA Riau menilai apa yang terjadi di kabupaten Kuantan Singingi, menjadi intropeksi kembali dan perlu memetakan bagaimana komitmen kepala daerah di Riau terhadap isu pemberantasan korupsi. Dilihat dari tracking visi dan misinya kepala daerah yang ikut berkontestasi di Pilkada Tahun 2020 kemarin, banyak menyinggung untuk mewujudkan manajemen birokrasi yang bersih. Akan tetapi, fakta dan realitanya misi tersebut juga belum sejalan dengan mental kepala daerah tersebut, Contohnya Misi Bupati Kuansing,” kata Manajer Advokasi FITRA Riau, Taufik melalui keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021).

“Seharusnya, tidak ada bentuk apresiasi yang harus dikumandangkan atau disampaikan kepada tim KPK yang sudah berhasil melakukan OTT tersebut. Justru sikap kita sebagai Publik di Riau harus bersedih bercampur marah dan bersikap berlapang dada. bahwa, di Riau pasca HAKI 2016 yang diselenggarakan lima tahun lalu tidak berhasil membuat para pejabat untuk bertobat, bermawas diri dalam memperbaiki sikap dan mentalnya sebagai pemegang amanah publik,” terang Taufik.

FITRA Riau sesungguhnya menyayangkan peristiwa yang terjadi pada malam kemarin, akan tetapi euforia kesedihan itu harus bercampur marah dan kecewa, baru beberapa bulan saja dilantik sudah menujukan belangnya.

KPK telah banyak melakukan upaya-upaya pencegahan mulai dari pendampingan yang dilakukan oleh Korsup KPK terkait dengan koordinasi, monitoring dan supervisi pencegahan korupsi tetapi upaya itu tidak tanggapi dengan serius oleh masing-masing kepala daerah dan anehnya terpental begitu saja.

Taufik menjelaskan, Dulunya ada dorongan perbaikan salah satunya menciptakan pemerintah yang terbuka dalam pelayanan dan penyelenggaraan misalnya untuk provinsi Riau dorongan perbaikan itu sudah sampai pada tahap pelaksanaan yang dituangkan dalam Keputusan SK Gubernur Tahun 2018 tetapi sayangnya mandat SK itu hanya tertuang dalam narasi saja tidak ada evaluasi dan keberlanjutan yang dilakukan oleh Gubernur saat ini.

“Jika upaya pencegahan itu dilakukan secara maksimal dan Gubernur menjaring komitmen para bupati dan wali kota pastinya hal ini dapat meminimalisir permasalahan korupsi jika saja hati untuk membangun daerah ada,” jelasnya.

Komitmen palsu Andi Putra

Diketahui, Andi Putra yang baru dilantik februari lalu telah menujukkan sikap tamak dan ingkar atas janji yang disampaikan pada waktu pelantikan. Padahal sudah diikralkan di atas kitab suci Al quran, sewajibnya hal itu telah membuat luka bagi masyarakat kabupaten Kuansing khususnya bagi simpatisan dan pendukungnya.

Andi putra sebelumnya merupakan mantan politisi Golkar yang bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuansing, Untuk itu, FITRA menilai seharusnya beliau memahami bagaimana Objek kegelisahan dan kondisi masyarakat Kuansing yang harus diperjuangkannya mulai dari permasalahan pengentasan kemiskinan, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan serta penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan catatan FITRA, Dilihat dari data jumlah kemiskinan, Untuk update Tahun Anggaran 2020 data BPS, Kuansing memiliki jumlah kemiskinan sebesar 29,34 jiwa atau dengan persentase 8,91%. Sedangkan untuk tingkat pengganguran terbuka kabupaten Kuansing memiliki persentase sebesar 68,28% setelah Bengkalis dan Pekanbaru. Jika diartikan kabupaten Kuansing merupakan daerah di Riau sangat rendah, Makanya perlu dorongan upaya Andi Putra untuk mengentas kemiskinan, meminimalisir pengangguran yang ada di tersebut.

“Seharusya bupati Andi Putra fokus dalam menjalankan misi dan visinya bukan terlibat dalam mencari kepentingan apalagi slogan yang dikembangkan beliau adalah Kuantan Singingi Negeri Bermarwah,” ungkap Taufik.

“Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman tim KPK dalam operasi tangkap tangan Senin malam kemarin (18/10/2021). Adalah sebagai upaya bentuk monitoring pengawasan yang dilakukannya oleh lembaga itu, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK mungkin saja sudah ada tanda-tanda peringatan. Untuk itu warga kabupaten Kuansing harus bisa menerima ini dengan lapang dada dan jadikan momentum OTT ini berbenah dan memperbaiki apa yang selama ini telah terjadi,” tandasnya.

Diketahui, Dalam tiga bulan ini sudah ada beberapa fenomena yang terjadi di kabupaten Kuansing mulai pengungkapan kasus rasuah yang melibatkan mantan bupati Mursini oleh kejaksaan, penangkapan mantan kepala dinas ESDM Provinsi Riau yang sebelumnya merupakan pejabat di Pemerintah Daerah Kuansing, dan telah dipanggilnya beberapa pejabat dalam saksi korupsi di lingkungan kabupaten Kuansing oleh kejaksaan Negeri.

Reporter : Rasid Ahmad
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Tangkap Gigen Telenggeng, satgas Nemangkawi sita 3 pucuk senpi

rasid

Gerebek Kampung Dalam, 31 Paket Sabu, Alat Bong dan 10 Pelaku Diamankan Tim Ditresnarkoba Polda Riau

rasid

Mahasiswi UIN Suska Riau Yang Bercumbu dan Viral di Medsos Resmi di DO

rasid