Lebih Dari Sekadar Kata
Manajer Kampanye Advokasi FITRA Riau, Taufik [Foto : istimewa]

Fitra Riau komentari ditahannya Kadis ESDM Riau terkait Dugaan korupsi

KataKata.id – Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Taufik menanggapi soal ditahannya Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, karena ini menambah deretan pejabat Pemprov yang tersangkut masalah hukum setelah Sekdaprov Riau yang sebelumnya sudah ditahan.

“Status tersangka kadis ESDM Provinsi Riau menambah catatan buruk bagi kinerja anak buah gubenur dalam 3 tahun ini,” kata Taufik saat dikonfirmasi katakata, Selasa (12/10/2021) malam.

Menurut Taufik, ada beberapa kepala dinas dan ASN khususnya eselon II yang dipanggil oleh kejaksaan baik dalam status saksi bahkan sudah menjadi tersangka salah satunya mantan sekda provinsi Riau Yan Prana jaya, kadis PMD dan bahkan kepala biro di sekretariat daerah yang pernah dipanggil menjadi saksi kasus korupsi.

Fitra dalam konteks ini sangat menyayangkan paska ditersangkakannya kadis ESDM tersebut,”ujar Taufik.

Oleh karena itu Fitra melihat penyebabnya adalah lemahnya fungsi badan pengawas internal inspektorat dalam mengawasi kinerja yang masih belum tampak.

Seharusnya peran inspektorat dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengawasi bagaimana kinerja pejabat baik dalam menjalankan program dan kegiatan.

Apalagi dalam fungsinya inspektorat terlibat dalam program pencegahan korupsi, terlihat dalam program dan kegiatan mereka dalam nomenklatur renstra dan anggarannya.

Tahun 2018 lalu, inspektorat bersama dengan korsup KPK sudah merancang 16 interpensi pencegahan korupsi yang terintegrasi, 16 poin itu sudah di SK kan oleh mantan gubenur Andi Rachman, tetapi dalam pelaksanaannya juga lemah dan belum tampak.

“Salah satunya soal aset, perizinan, pertambangan dan semua sudah ada peran OPD masing-masing. seharusnya inspektorat mengevaluasi SK tersebut dan menyesuaikan kembali di periode pak Syamsuar ini,” terang Taufik.

Selain itu tidak menafikan juga bahwa proses rekruitmen eselonisasi juga terkadang lemah, dulunya Syamsuar selaku Gubenur juga tidak tampak serius dalam memilah-milah untuk memilih calon anak buahnya.

“Seharusnya dahulu pada saat rekruitmen jabatan, Gubenur harus memperhatikan unsur partisipasi publik dan mengajak penegak hukum untuk terlibat dalam proses rekruitmen ini terutama pada proses penjaringan di pansel tetapi nyatanya kan tidak,” jelas Taufik.

“Padahal jika gubenur berkolaborasi dengan penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, Kepolisian dan KPK pastinya ini dapat meminimalisir potensi rasuah. Mengurangi catatan hitam kinerja dan komitmen anti korupsinya Syamsuar,” ungkapnya.

“Berdasarkan catatan Fitra, banyak kasus kasus yang diangkat oleh kejaksaan adalah kasus saat mereka didaerah sebelum menjadi pejabat di provinsi. Kasus bansos, kasus dana rutin,dan lainnya seharsunya pak gubenur jangan mengegokan diri tanpa melihat rekam jejak yang jelas dahulu,” kata Taufik.

Fitra berharap sekda harus bisa mengevaluasi seluruh pejabat eselon II secepat mungkin karena tersiar kabar bahwa saat ini sekda lagi proses evaluasi kinerja dan ini sebuah momentum bagi sekda untuk serius dalam melakukan evaluasi ini.

Sebagai masukan indikator penilaian evaluasi kinerja, sekda bisa mengkroscek kembali bagaimana temuan temuan audit LHP BPK.

“Hasil temuan bisa menjadi aspek indikator sekda untuk melihat bagaimana kinerja pejabat OPD nya. Bagaimana kinerja pengelolaan anggarannya itu hal yang paling utama,” tutupnya.

Reporter : Rasid Ahmad
Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Kekerasan berbasis gender online marak terjadi, simak penjelasan Ninik Rahayu

rasid

Kejagung Tetapkan 1 Tersangka Baru Dalam Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

rasid

Polresta Pekanbaru Catat 2.418 Pelanggaran Selama Operasi Zebra Lancang Kuning

rasid