Lebih Dari Sekadar Kata
Gedung MPR, DPR dan DPD RI ( Foto : internet)

DPR dan Pemerintah respon rencana Kapolri rekrut eks pegawai KPK

KataKata.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mendukung langkah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menarik 56 pegawai KPK tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai ASN Polri.

Meski demikian, Arsul menggarisbawahi bahwa status gagal TWK yang melekat pada puluhan pegawai KPK tersebut bisa jadi perdebatan.

“Langkah Kapolri yang sudah disetujui Presiden untuk merekrut 56 pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri perlu dilihat dengan prasangka baik atau husnuzan saja,” kata Arsul dalam keterangannya, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (29/9/2021).

Arsul menilai langkah itu sebagai bentuk penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) KPK yang terbuang imbas gagal TWK. Ia juga melihat ada sisi kemanusiaan untuk menjaga hak warga negara mendapat pekerjaan layak.

“Namun PPP juga ingin mengingatkan agar langkah Kapolri ini nanti tidak terganjal pada K/L [kementerian atau lembaga] yang mengurusi soal aparatur negara atau kepegawaian,” kata dia.

Arsul menangkap kesan bahwa pegawai tak lolos TWK KPK ini ibarat manusia yang tak bisa diperbaiki wawasan kebangsaannya. Hal itu terlihat dari sikap lembaga negara yang mengurusi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan apakah langkah ini menjadi batu sandungan bagi Kapolri atau tidak dalam merekrut pegawai KPK tersebut.

“Lah kalau kemudian Kapolri membuka pintu penerimaan, masih menyisakan pertanyaan, apakah Kementerian/lembaga terkaitnya tidak akan menjadi stumbling block?” tanya dia.

Senada, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengaku menyambut baik keinginan Kapolri tersebut. Namun, ia menilai keputusan akhir terhadap tawaran itu harus dikembalikan kepada para pegawai KPK tersebut.

“Polri dan KPK adalah institusi penegak hukum yang memiliki kesamaan dalam hal pemberantasan korupsi,” kata Nasir.

Meski demikian, Nasir berpendapat bahwa suasana kerja di KPK dan Polri tentu berbeda. Namun, Ia menilai tawaran dari Kapolri tersebut seharusnya bisa dipikirkan dengan baik oleh para pegawai KPK yang tak lolos TWK.

“Ajakan dan harapan Kapolri Jenderal Sigit terhadap eks pegawai KPK itu patut dihargai dan dipikirkan. Sebab bekerja di KPK dan Polri adalah pengabdian untuk bangsa dan negara,” kata dia.

Kapolri Listyo Sigit telah mengutarakan keinginannya menarik 56 pegawai KPK sebagai ASN di Bareskrim. Keinginan itu kata Listyo juga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Listyo menjelaskan ada tugas-tugas tambahan di Polri bagi pegawai KPK itu terkait dengan upaya pencegahan dan mengawal program penanggulangan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional (PEN). Oleh sebab itu, ia pun telah menyurati Presiden untuk dapat menyetujui usulan penarikan pegawai tersebut.

Menkopolhukam Mahfud MD juga ikut menanggapi terkait keinginan Polri untuk menarik eks pegawai KPK yang tidak lulus TWK menjadi ASN Polri.

“Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2020, “Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Selain itu Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU Nomor a30 Tahun 2014,” tulis Mahfud MD melalui twitter miliknya, @mohmahfudmd, Rabu (29/9/2021).

“Kontroversi tentang 56 Pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. tetapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar,” jelas Mahfud.

Editor : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Kapolri Minta Proses Prokes Hingga Karantina PPLN Diperketat

rasid

Saat Diperiksa Tim Bea Cukai, ABK KLM Cahaya Indah Jatuh ke Sungai

rasid

Pendidikan Bagi 191 Calon Bintara Polri Gelombang II Tahun 2022 Resmi Dibuka Wakapolda Riau

rasid