Lebih Dari Sekadar Kata
Bawaslu Provinsi Riau gelar Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pada Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, di Hotel Grand Elite Pekanbaru Jumat (09/02/2024). (Dok. istimewa)

Bawaslu Riau: 17 Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Sudah Diregistrasi

Katakata.id – Usai melewati 74 (tujuh puluh empat) hari pelaksanaan kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Riau gelar Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pada Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, di Hotel Grand Elite Pekanbaru Jumat (09/02/2024).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran,Data dan Informasi Bawaslu Riau Nanang Wartono mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi penanganan pelanggaran Pemilu yang mana seluruhnya adalah dugaan tindak pidana Pemilu.

“Evaluasi ini bertujuan untuk mereview kembali proses pelanggaran pidana Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu serta memetakan kendala dan hambatan dalam penanganan perkara,” kata Nanang dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Selama tahapan kampanye berjalan di Provinsi Riau, Bawaslu sudah melakukan register perkara sebanyak 17 (tujuh belas) pelanggaran yang ditangani yang bersumber dari temuan dan laporan yang semuanya merupakan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Asep Darmawan yang pada kesempatan tersebut hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa dalam penanganan perkara pidana Pemilu, diperlukan kecermatan dalam proses pembuktian unsur pasal pidana Pemilu.

“Disamping itu proses penanganan dibatasi oleh jangka waktu penanganan perkara. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu melalui Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana Pemilu,” kata Asep.

“Dalam pembuktian unsur-unsur pasal pidana, diperlukan bukti-bukti yang di justifikasi secara ilmiah, termasuk dalam menangani pidana Pemilu”. Jelas Asep.

Selain membahas tantangan dalam pembuktian, proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu juga harus memperhatikan keterpenuhan unsur delik, dan juga memperhatikan permasalahan hukum selama tahapan kampanye berjalan di Tahun 2024 yang mana tema ini di bahas oleh Akademisi Universitas Riau, Erdianto Effendi dan Komisioner KPU Riau, Nugroho Noto Susanto.

Hadir langsung peserta dalam kegiatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, beserta para staf, Kasubdit 1 Direskrimum Polda Riau beserta Jajaran Polda Riau, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau beserta Jajaran. Hadir secara daring Kasat Reskrim pada 12 Polres Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau beserta jajaran.(Rls/***)

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Menko Polhukam Klaim Jokowi Tidak Ada Bahas Penundaan Pemilu

rasid

KPK jelaskan konstruksi OTT Bupati Probolinggo, mulai penetapan tarif hingga Upeti Sewa Tanah

rasid

Pemilik Darmex Group Surya Darmadi Divonis 15 Tahun Penjara

rasid