Lebih Dari Sekadar Kata
Ilustrasi (Foto : amnesty.id)

Amnesty International Indonesia sebut September hitam, berikut penjelasannya

KataKata.id – Pada masa lalu dan saat ini pada September pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap terjadi. kasus – kasus pelanggaran yang terjadi terlalu sering mengusik rasa keadilan.

Pada September, berbagai pelanggaran HAM terjadi silih berganti. setelah puluhan tahun korban dan keluarganya masih belum menemukan titik terang.

Amnesty International Indonesia menyebut, September Hitam. September dikenal sebagai bulan kelam bagi HAM. tragedi terjadi silih berganti, dan setelah puluhan tahun korban dan keluarganya masih belum menemukan titik terang.

Berdasarkan catatan Amnesty International Indonesia, berikut peristiwa yang pernah terjadi,

1. Pembunuhan Munir Said Thalib pada 7 September 2004
2. Tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984
3. Pembunuhan pendeta Yeremia pada 19 September 2020
4. Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999
5. Reformasi Dikorupsi pada 24 September 2019
6. Wafatnya Salim Kancil pada 26 September
7. Peristiwa 30 September pada 30 September 1965

Dikutip dari laman resmi twitter Amnesty International Indonesia dijelaskan beberapa peristiwa dalam september hitam

1. Pembunuhan Munir

Tahun ini, 17 tahun pembunuhan Munir Said Talib. Racun arsenik dosis tinggi merenggut nyawanya. pelaku lapangan telah ditangkap, divonis dan diadili tapi aktor intelektual di balik pembunuhan pembela HAM ini belum diadlili.

2. Tragedi Tanjung Priok

Seorang tentara memasuki Masjid As-Sa’adah di Tanjung Priok tanpa melepas sepatu untuk menghapus brosur dan spanduk yang berisi kritik kepada pemerintah. Akibatnya, bentrokan terjadi antar warga dan aparat, dan empat orang warga ditahan.

Saat warga beraksi mendesak pembebasan mereka yang ditahan, bentrok antara Jemaah As-Sa’adah dan aparat di Tanjung Priok menewaskan puluhan orang.

Pengadilan HAM ad hoc tingkat pertama memutus bersalah terdakwa pelaku. Namun para terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi dan diputus bebas oleh pengadilan. Putusan bebas tersebut juga menggugurkan kewajiban negara untuk memberi ganti rugi dan pemulihan kepada korban.

3. Pembunuhan Pendeta Yeremia

Pendeta Yeremia merupakan Pimpinan Umat Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Beliau dikenal sebagai sosok yang vokal dalam mengkritisi kehadiran militer di Hitadipa.

Pada 19 September 2020, Istri Pendeta Yeremia menemukan Pendeta Yeremia tertelungkup di kandang babi miliknya dengan luka tembak dan luka tusuk.

Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Pendeta Yeremia berkata bahwa orang yang biasa mereka jamu di rumah mereka-seorang anggota tentara yang bertugas di Hitadipa-telah menembaknya.

4. Tragedi Semanggi II

Kasus Semanggi II terjadi pada tanggal 24-28 September 1999 saat maraknya aksi-aksi mahasiswa menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) dan tuntutan mencabut dwi fungsi ABRI.

ABRI merepresi aksi-aksi tersebut. Tim Relawan Kemanusiaan mencatat 11 orang meninggal dan 217 orang luka-luka dalam peristiwa tersebut.

5. Reformasi Dikorupsi

Pembahasan Omnibus Law dan berbagai RUU bermasalah lainnya yang tak melibatkan partisipasi publik secara substantif memicu aksi nasional secara besar-besaran di berbagai kota di Indonesia.

Aparat keamanan merepresi aksi tersebut dengan penggunaan kekuatan berlebihan. Lima orang massa aksi meninggal: Immawan Randi dan Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo; pemuda asal Tanah Abang, Maulana Suryadi; serta dua pelajar, Akbar Alamsyah dan Bagus Putra Mahendra.

6. Wafatnya Salim Kancil

Salim Kancil, seorang petani sekaligus aktivis lingkungan, dianiaya dan dibunuh sekelompok preman karena menolak penambangan pasir ilegal di tanah rakyat di Lumajang, Jawa Timur.

Pelaku belakangan diketahui sebagai orang-orang suruhan Kepala Desa Selok Awar-Awar, yang divonis 20 tahun penjara. pelaku lapangan telah diadili, tapi pelaku pidana pencucian uang dan pihak-pihak penerima manfaat, para pejabat, dan pembeli pasir ilegal sama sekali tidak dibahas.

7. Peristiwa 30 September 1965

Para korban peristiwa 1965 dan 1966 dan anggota keluarganya dibiarkan berjuang sendiri, sementara mereka yang diduga bertanggung jawab bebas dari hukuman.

Pihak berwenang Indonesia menelantarkan jutaan korban dan anggota keluarga korban peristiwa 1965 dan 1966 yang mengalami salah satu pembunuhan massal terburuk di abad ini.

Setelah upaya kudeta yang gagal pada 30 September 1965, militer Indonesia – yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Suharto – melancarkan serangan sistematis terhadap tersangka komunis dan sejumlah kelompok kiri lainnya.

Meski Kejaksaan Agung sudah didesak untuk menindaklanjuti laporan Komnas HAM tahun 2012 tentang temuan bukti kejahatan terhadap kemanusiaan oleh aktor negara dan non-negara ini, dan melakukan penyelidikan yudisial, sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Sedangkan yang terbaru yakni kasus yang menjerat Dosen Universitas Syiah Kuala Aceh, Saiful Mahdi.

Dikutip dari catatan Amnesty International Indonesia, Pada 2 September 2021, dia dijemput oleh pihak kejaksaan untuk menjalani masa hukumannya setelah MA menolak permohonan kasasinya. Kami mendesak presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi karena ia dipenjara semata-mata karena mengekspresikan opininya.

Saiful Mahdi, dosen di Universitas Syiah Kuala Aceh, dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta atas tuduhan pencemaran nama baik setelah menulis pesan di sebuah grup WhatsApp yang mengkritisi proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di universitas tersebut.

Amnesty International Indonesia menilai UU ITE, termasuk pasal 27 terkait pencemaran nama baik, semakin sering digunakan untuk mengkriminalisasi orang yang secara damai menggunakan hak atas kebebasan berekspresi melalui sarana elektronik, seperti menulis pesan di aplikasi pesan instan atau berbagi pendapat di media sosial.

“Pihak berwenang di Indonesia juga telah menyalahgunakan pasal – pasal karet dalam UU ITE untuk mengkriminalisasi aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia yang mengkritik pemerintah secara damai,” tulisnya.

Dari Januari hingga Juni 2021 saja, Amnesty International mencatat setidaknya 39 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena diduga melanggar UU ITE.

Amnesty International Indonesia juga mengajak Kamu bisa membantu!

Ayo tulis surat secepatnya hingga 2 November 2021 ke persuratan@setneg.go.id.

Bagikan postingan ini untuk ajak semakin banyak orang dukung amnesti untuk Saiful Mahdi.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Angelina Sondakh Bebas Besok, di Lapas Aktif Ikuti Kegiatan Kelompok Penghafal Alquran

rasid

Polri keluarkan aturan SIM baru

admin

SEMMI Riau Desak Rektor Unri Copot Dekan yang tersangkut Dugaan pencabulan

rasid