Lebih Dari Sekadar Kata
Sejumlah jurnalis saat turun ke jalan dalam sebuah aksi/demo. [Foto: Repro google.com]

AJI menilai Omnibus Law merugikan buruh dan merusak warisan reformasi

KataKata.id – Hari ini 5 Oktober tepat setahun undang – undang Omnibus Law cipta kerja disahkan. Jika diingat lagi, pembentukan hingga pengesahan undang – undang ini menuai kritik karena proses legislasi yang mengabaikan aspirasi publik yang terdampak langsung oleh regulasi.

Diketahui, meski Indonesia dilanda Pandemi yang diikuti pembatasan demi mencegah penyebaran virus, ketika itu pemerintah dan DPR tetap tidak bergeming dan terus melanjutkan pembahasan.

Ada tekanan kuat agar pembahasan dihentikan dan negara fokus pada penanganan Covid-19, tetapi aspirasi itu tak digubris oleh pemerintah dan DPR.

Selain aspek prosedur pembahasan, penolakan publik terutama pada substansi Omnibus Law yg dinilai merugikan buruh dan kepentingan negara dalam jangka panjang.

Jika dilihat dari sisi undang-undang, Pemerintah merevisi cukup banyak pasal UU Ketenagakerjaan yang memberi kemudahan pengusaha dan justru merugikan pekerja.

Substansi Omnibus Law juga melonggarkan kebijakan untuk mendorong investasi, tetapi akan berdampak membahayakan lingkungan dalam jangka panjang.

AJI sejak awal menyuarakan kecaman terhadap pengesahan Omnibus Law, karena bukan saja dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak transparan, tetapi juga mengabaikan aspirasi publik.

“Undang – undang Omnibus Law cipta kerja adalah bukti nyata bahwa politik Indonesia bersifat ekstraktif.” kata ketua umum AJI Indonesia,” Sasmito Madrin dikutip dari akun resmi twitter @AJIIndonesia, Selasa (5/10/2021).

“Rakyat hanya dikeruk suaranya saat Pemilu, lantas dibuang saat menyusun kebijakan,” terang Sasmito.

“Dan jelas, setahun berjalan, UU Cipta Kerja hanya memperkaya elit dan mengorbankan kaum buruh termasuk jurnalis,” tegas Sasmito.

Dia mengatakan, Jurnalis dapat ikut membongkar praktik – praktik politik kotor seperti ini dan berkolaborasi dengan publik dalam mendorong negara memenuhi kesejahteraan warga.

Lebih jauh dijelaskan Sasmito, UU Omnibus Law cipta kerja memang sudah berjalan satu setahun. tetapi Presiden Jokowi masih bisa menunjukkan keberpihakannya, kepada elit atau rakyat.

“Perppu bisa jadi jalan lain untuk membuktikan itu,” jelasnya.

“Sehingga sejarah akan mencatat apakah Jokowi berdiri bersama rakyat atau justru berpihak kepada segelintir elit,” ungkap Sasmito.

Menurut dia, Jika tetap abai, rezim ini hanya akan dikenang sebagai pemerintahan yang meninggalkan jalan tol baru, pelabuhan baru, bandara baru, proyek – proyek baru lainnya.

“Tetapi merusak warisan yang diberikan reformasi,” ujarnya.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Satu Orang Pekerja PT Wilmar Tewas Ditembak OTK, Ini Kata Polisi

rasid

Bawaslu Riau Ikut Apel Pengamanan Pemilu: Danrem 031 Wirabima Tekankan Pencegahan dan Tindakan Humanis

rasid

Dugaan Pungli Kepsek di Pekanbaru, Ini Kata Ombudsman Riau

rasid