Lebih Dari Sekadar Kata
Antrian kendaraan roda empat dan dua di SPBU Pekanbaru [Foto : istimewa]

Respons Ekonom soal penyebab kelangkaan BBM Jenis Solar dan masyarakat harus Tahu

Katakata.id – Antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pada dua pekan perdana September 2021, terlihat mulai mengular. Terutama untuk Biosolar.

Sejak penurunan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menjadi level 2, ekonomi masyarakat di pekanbaru semakin menggeliat . kebutuhan akan BBM jenis Biosolar pun semakin meningkat seiring aktvitas ekonomi masyarakat mulai normal kembali.

Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat ternyata kebutuhan BBM over kapasitas sehingga menyebabkan kelangkaan. Kuota Penetapan BBM Jenis Solar Di Riau 2021 Itu hanya Sebesar  776.860.

Dengan kuota BBM yang ada ternyata tidak sampai akhir tahun pun BBM solar tersebut sudah over kuota. Ini membuat aktivitas ekonomi terganggu terutama pada kendaraan yang menggunakan BBM jenis solar.

“Solar kembali langka, ini sudah kesekian kalinya dalam perspektif permainan kebijakan BBM di Indonesia,” ungkap Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori dalam keterangan tertulis mengutip Kabarnusa.com Rabu (13/10/2021).

Pihaknya mempertanyakan, apa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar apalagi yang bersubsidi mengalami kekurangan pasokan di beberapa daerah dalam 2 (dua) minggu terakhir.

Sementara pihak Pertamina menyampaikan dalam waktu bersamaan, bahwa pasokan BBM khususnya solar subsidi aman dan terjaga kuantitasnya.

Lalu, apakah yang menjadi penyebab adanya kekurangan pasokan BBM jenis solar subsidi ini? 

Setidaknya publik jangan begitu mudah memberikan tuduhan atau stigma terlebih dahulu kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina yang selama ini menjadi obyek kesalahan terkait pasokan BBM di tanah air.

Apabila publik lebih jauh memahami adanya perubahan peran Pertamina setelah adanya 2 (dua) lembaga yang mengatur kebijakan BBM di sektor hulu yaitu Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas bumi (SKK Migas) dan di sektor hilir dikelola oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Kekurangan pasokan BBM jenis solar subsidi hampir dua minggu terakhir, yaitu diakhir bulan September sampai minggu kedua Oktober 2021,” tutur Defiyan.

Sejak Tahun 2020, kebijakan penentuan kuota BBM jenis solar yang bersubsidi  yang awalnya ditentukan per wilayah diubah menjadi berdasarkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berada pada kewenangan BPH Migas.

Dengan adanya kebijakan ini, maka dapat disimpulkan sedari awal bahwa penentuan kuota subsidi bukanlah kewenangan Pertamina.

Termasuk, adanya penyimpangan penggunaan BBM jenis solar bersubsidi pada sektor pertambangan yang illegal disinyalir terjadi di beberapa daerah seperti diberitakan oleh media, salah satunya di Provinsi Bangka Belitung.

Karenanya, publik patut meminta pertanggungjawaban kedua lembaga tersebut, dan tidak tepat diarahkan kepada Pertamina.

“Terlebih lagi kalau permasalahan kekurangan solar dimaksud disebabkan oleh adanya penyimpangan dalam alokasi kuota subsidi atau tidak diterima oleh kelompok sasaran,” katanya menegaskan

Kata Defiyan, penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi jenis solar ini semakin menunjukkan bukti tidak bekerjanya sistem digitalisasi secara efektif dan efisien.

Sementara itu, Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto menjelaskan saat ini kuota penyaluran solar oleh BPH Migas daerah itu, mengacu kepada penetapan PPKM level 4. Sedangkan kini wilayah Riau sudah berstatus PPKM level 2.

“Saat ini diketahui kuota distribusi solar yang ditetapkan oleh BPH Migas di Riau itu terhadap realisasi dua bulan sebelumnya, dimana Riau masih berstatus PPK level 4 dan kendaraan seperti bus dan truk belum banyak beroperasi,” ujarnya mengutip bisnis.com, Selasa (12/10/2021).

Kini setelah kondisi penyebaran pandemi di wilayah Riau mulai berkurang, dan PPKM daerah itu turun menjadi level 2, jumlah kendaraan bus dan truk yang melintas dan beroperasi semakin bertambah.

Dari situasi tersebut, saat konsumsi BBM jenis solar meningkat tapi kuota dari BPH Migas masih sama dengan kondisi PPKM level 4. Guna mengatasi masalah itu, Pemprov akan melayangkan surat Gubernur Riau dengan tujuan meminta penambahan kuota penyaluran BBM jenis solar kepada BPH Migas.

“Rencananya insya Allah minggu ini juga kami layangkan surat gubernur kepada BPH Migas, agar mendapatkan tambahan kuota BBM solar di Riau,” kata Hariyanto.

“Harapan kami distribusi solar dapat kembali normal seperti sebelumnya,” tutupnya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini pihak yang berwenang dan stake holder terkait diharapkan memperjuangkan bersama – sama penambahan kuota BBM ini kepada BPH Migas.

Editor : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

[Wawancara] Dampak PPKM level 4 terhadap industri pariwisata

rasid

Selama pandemi, pemasukan Google Tembus Rp 897 Triliun

rasid