Lebih Dari Sekadar Kata
Ketua IKA FISIP UNRI. Dr Moris Adidi Yogia [Foto : istimewa]

BPH jangan Buang badan soal Kuota BBM, Berikut Respons pengamat

KataKata.id – Pengamat kebijakan dan pelayanan publik DR Moris Adidi Yogia Angkat bicara terkait persoalan kelangkaan BBM jenis solar yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia.

“Kelangkaan BBM di Indonesia jelang akhir tahun 2021 ini seolah – olah merupakan kesalahan pihak PT Pertamina sebagai Operator penyalur Bahan Bakar Minyak. Padahal ini adalah kesalahan BPH. BPH jangan buang badan menghadapi persoalan ini,” kata Moris kepada KataKata, Kamis (14/10/2021).

“Kondisi yang terjadi ini merupakan kondisi rutin yang terjadi pada setiap jelang akhir tahun,” ungkapnya.

Menurut Moris, stereotip Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara pengelolaan Migas di Indonesia selalu dijadikan kambing hitam dalam kondisi kelangkaan BBM ini. Pemerintah melalui Kepres sudah memberikan kewenangan kepada Badan Pengatur Hilir (BPH) minyak dan gas untuk mengkaji dan mengkalkulasi kebutuhan BBM baik secara regional maupun nasional.

“Dalam situasi seperti ini BPH harus mampu menjelaskan kepada masyarakat mengapa kuota BBM selalu salah dikalkulasi dan dikaji,” ujarnya.

Kemudian dia juga mengungkapkan, masyarakat harus memahami bahwa persoalan BBM ini disebabkan oleh kuota bukan kesalahan teknis penyaluran BBM nya.

“Kuota ini merupakan kesalahan kalkulasi dari BPH nya sendiri,” ungkapnya.

Lebih jauh Moris menyebut, kebutuhan akan kuota BBM ini kan kewenangannya berada di BPH.

“Intinya sekali lagi ditegaskan bahwa, persoalan kuota ini bukan persoalan Pertamina tetapi persoalan BPH yang salah hitung kuota BBM,” ujarnya.

”Ya. Masyarakat juga mesti cerdas menyikapi soal – soal seperti ini,” tutup Moris.

Reporter : Rasid Ahmad

Print Friendly, PDF & Email

KataTerkait

Warga Keluhkan Kelangkaan, Disperindagkop Riau Panggil Distributor Minyak Goreng

rasid

Rencana Mogok Nasional Pekerja Pertamina Batal, Ini Alasannya

rasid

Isi Aturan Baru Penyediaan dan Penyaluran BBM yang Diteken Jokowi

rasid